RADAR KUDUS — Gelombang desakan publik terhadap pemerintah untuk segera membebaskan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditahan oleh otoritas militer Israel kian menguat.
Kali ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di bawah kepemimpinan Menlu Sugiono untuk mengambil langkah diplomasi yang lebih agresif, konkret, dan tidak normatif.
MUI menyoroti momentum ini sebagai ujian pembuktian bagi posisi diplomatik Indonesia di panggung internasional.
Pemerintah didesak untuk memanfaatkan status keanggotaan strategisnya di dalam forum keamanan regional, Board of Peace (BoP), guna mengupayakan keselamatan dan pembebasan para relawan serta jurnalis yang ditangkap saat mengawal misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla.
"Ini adalah saat yang tepat bagi Kementerian Luar Negeri untuk membuktikan kepada publik bahwa keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace benar-benar memiliki dampak nyata dan posisi tawar yang kuat, terutama dalam menjalankan fungsi mutlak perlindungan warga negara di luar negeri," ujar Ketua Bidang Ukhuwah MUI, Ustaz Zaitun Rasmin, dalam keterangan resminya.
Strategi Diplomasi Multilateral Melalui Aliansi Negara Islam
MUI memetakan langkah taktis yang bisa diambil oleh Menlu Sugiono dalam waktu dekat. Zaitun Rasmin menyarankan agar Indonesia segera menggalang kekuatan bersama tujuh negara Muslim lainnya yang juga tergabung dalam forum BoP.
Sinergi kolektif ini dinilai akan memiliki gaung politik yang jauh lebih besar di kancah global.
Aliansi delapan negara Muslim di dalam BoP tersebut diharapkan dapat melakukan penetrasi diplomasi ke Washington.
Melalui tekanan diplomatik kolektif, forum ini didorong untuk mendesak pemerintah Amerika Serikat selaku sekutu utama Israel, agar mengintervensi Tel Aviv dan memastikan sembilan WNI tersebut segera dilepaskan tanpa syarat.
"Situasi di lapangan bergerak sangat dinamis dan penuh risiko. Penanganan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena taruhannya adalah keselamatan nyawa para WNI kita yang statusnya saat ini ditahan oleh militer asing," tegas Zaitun.
Desak Presiden Prabowo Turun Tangan dan Surati Lembaga Global
Lebih lanjut, MUI menegaskan jika dalam beberapa waktu ke depan jalur diplomasi struktural melalui forum Board of Peace menemui jalan buntu (deadlock), maka Presiden Prabowo Subianto selaku Kepala Negara harus segera turun tangan langsung (direct diplomacy).
Kewibawaan politik Presiden Prabowo di kancah internasional diharapkan mampu mendobrak sekat komunikasi unilateral yang selama ini terhambat akibat absennya hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan Israel.
Sebagai bentuk keseriusan dan dukungan moral, MUI dalam waktu dekat akan melayangkan surat resmi secara simultan kepada berbagai institusi kunci di tingkat nasional maupun global.
Surat permohonan intervensi kemanusiaan tersebut akan dikirimkan kepada:
-
Kementerian Luar Negeri RI dan Presiden Republik Indonesia.
-
Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
-
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
-
Berbagai jaringan lembaga kemanusiaan dan kepalanganmerahan internasional.
Melalui langkah mitigasi yang komprehensif ini, MUI berharap seluruh elemen bangsa dan dunia internasional dapat bergerak satu suara untuk memastikan hak-hak hukum, kesehatan, serta keselamatan sembilan WNI yang tengah ditahan di Mediterania dapat sepenuhnya terlindungi hingga kembali ke tanah air. (*)