RADAR KUDUS – Anggota Komisi I DPR RI Mulyadi meminta Sjafrie Sjamsoeddin serta jajaran TNI bertindak tegas terhadap dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas tambang emas ilegal di Sumatera Barat.
Permintaan itu disampaikan setelah kembali terjadinya korban jiwa akibat aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut.
Mulyadi menilai praktik tambang tanpa izin masih marak terjadi meski pemerintah pusat berulang kali menegaskan komitmen untuk melakukan penertiban.
Dalam rapat bersama Kementerian Pertahanan dan jajaran TNI pada Selasa (19/5), Mulyadi menyoroti insiden terbaru di Solok Selatan yang menyebabkan sembilan orang meninggal dunia akibat aktivitas tambang ilegal.
“Saya sudah beberapa kali mengikuti rapat dengan Pak Menhan dan sikapnya sangat tegas. Tetapi di daerah saya praktik tambang ilegal masih terjadi, bahkan baru-baru ini sembilan orang meninggal di Solok Selatan,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Politikus Fraksi Partai Demokrat itu juga mempertanyakan lemahnya pengawasan aparat di daerah terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang menurutnya berlangsung secara terbuka.
Ia menilai mustahil aktivitas tambang ilegal tidak diketahui aparat setempat, baik dari unsur TNI maupun kepolisian.
“Saya sering mendengar pidato Presiden soal penertiban. Tapi masa Kodim dan Polres tidak tahu? Aktivitas tambang ilegal itu nyata dan terbuka. Saya yakin pasti ada yang membekingi, meskipun saya tidak menyebut siapa,” kata Mulyadi.
Menurutnya, ketegasan pemerintah pusat harus benar-benar diwujudkan melalui tindakan konkret di lapangan.
Ia meminta aparat yang terbukti melindungi atau membiarkan praktik tambang ilegal segera ditindak.
Mulyadi menegaskan, persoalan tambang ilegal di Sumatera Barat sudah berlangsung bertahun-tahun dan terus memakan korban jiwa.
“Korban terus bertambah dan kejadian seperti ini berulang kali terjadi di Sumatera Barat. Karena itu saya berharap ada tindakan tegas di lapangan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti modus yang digunakan pelaku tambang ilegal dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat.
Padahal, menurutnya, aktivitas tersebut dijalankan menggunakan alat berat dalam jumlah besar sehingga tidak bisa disebut sebagai tambang rakyat biasa.
“Mereka seolah membawa nama rakyat, padahal kenyataannya menggunakan ratusan ekskavator. Masa tambang rakyat memakai alat berat sebanyak itu?” ungkapnya.
Mulyadi pun meminta jajaran TNI, termasuk Panglima TNI dan para kepala staf angkatan, benar-benar menunjukkan peran aktif dalam menertibkan aktivitas tambang ilegal yang selama ini dinilai sulit diberantas.
“Sudah bertahun-tahun persoalan ini tidak mampu ditertibkan. Karena itu saya berharap peran TNI benar-benar diwujudkan untuk membantu penanganannya,” pungkasnya.
Editor : Ali Mustofa