RADAR KUDUS – Iklim investasi di Indonesia kini tengah menjadi sorotan tajam setelah Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce) secara resmi melayangkan surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam dokumen yang diterima pada Selasa (12/5/2026) tersebut, para pelaku usaha asal Negeri Tirai Bambu itu menyampaikan keluhan mendalam serta protes keras terhadap berbagai kendala struktural yang mereka hadapi di lapangan.
Poin yang paling krusial dalam surat tersebut adalah laporan mengenai maraknya dugaan praktik korupsi dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum otoritas terkait.
Baca Juga: Tercatat 152 Ribu Jemaah Haji Indonesia Sudah di Arab Saudi
Kamar Dagang China menyebut bahwa intimidasi dalam bentuk pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang telah menjadi beban tambahan yang signifikan bagi operasional perusahaan.
Selain masalah integritas, surat tersebut juga menguraikan beberapa poin hambatan utama lainnya:
-
Regulasi yang Terlalu Ketat: Kebijakan birokrasi yang dianggap tumpang tindih dan seringkali berubah secara mendadak.
-
Penegakan Hukum Berlebihan: Adanya tindakan hukum yang dinilai tidak proporsional dan cenderung menyasar investor asing secara subjektif.
-
Kepastian Hukum: Kurangnya perlindungan hukum yang konsisten bagi keberlangsungan bisnis jangka panjang.
Kondisi ini dinilai sangat mengkhawatirkan karena berpotensi mengganggu stabilitas investasi asing di Indonesia.
Padahal, perusahaan-perusahaan asal China memegang peran vital dalam berbagai sektor strategis, mulai dari hilirisasi mineral, infrastruktur, hingga teknologi energi terbarukan.
"Persoalan serius ini jika tidak segera ditangani dapat mengancam keberlangsungan aktivitas bisnis dan menurunkan minat investor baru untuk masuk ke Indonesia," tulis kutipan dalam surat tersebut.
Meski melayangkan kritik pedas, Kamar Dagang China menegaskan bahwa mereka tidak berniat menarik diri.
Baca Juga: Nahkoda Kapal Wisata Meninggal Dunia Usai Tersambar Petir di Perairan Bandengan Jepara
Sebaliknya, mereka menyatakan tetap berkomitmen penuh untuk mendukung agenda pembangunan nasional pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi.
Mereka mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret guna membersihkan praktik-praktik koruptif dan memperbaiki sistem birokrasi.
Langkah ini dianggap esensial demi menjaga citra Indonesia sebagai destinasi investasi yang aman, transparan, dan berkelanjutan di kancah global. (*)