RADAR KUDUS - Pemerintah mulai melakukan perubahan besar dalam sistem penyaluran bantuan sosial pada 2026. Tidak lagi hanya berfokus pada pembagian bantuan tunai, kebijakan bansos kini diarahkan menjadi lebih modern, berbasis teknologi digital, sekaligus mendorong masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi.
Transformasi tersebut ditandai dengan dua langkah utama yang diumumkan pada 11 Mei 2026, yakni perluasan digitalisasi bansos menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ke puluhan daerah serta peluncuran Program Pro Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Pemerintah menilai penggunaan teknologi menjadi solusi penting untuk memperbaiki berbagai persoalan klasik dalam penyaluran bantuan sosial. Selama ini, bansos kerap mengalami masalah data yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan seluruh program bantuan sosial kini akan menggunakan DTSEN sebagai basis utama pendataan penerima manfaat. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi lintas lembaga yang juga melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dewan Ekonomi Nasional.
Dengan sistem baru ini, pemerintah ingin mengurangi dua kesalahan utama dalam distribusi bansos. Pertama adalah inclusion error, yakni bantuan justru diterima masyarakat yang tidak layak. Kedua ialah exclusion error, ketika warga yang seharusnya menerima bantuan malah tidak masuk data penerima.
Melalui pemutakhiran data secara berkala dan dukungan teknologi digital, pemerintah optimistis akurasi penyaluran bansos dapat meningkat secara signifikan.
Sebelum diterapkan secara nasional, sistem DTSEN lebih dulu diuji coba di Banyuwangi. Hasil evaluasi menunjukkan sistem tersebut dinilai cukup efektif sehingga pemerintah memutuskan memperluas implementasinya ke 42 kabupaten dan kota di Indonesia.
Target pemerintah, sistem digitalisasi bansos berbasis DTSEN dapat diterapkan secara nasional pada akhir 2026. Untuk mendukung validitas data, BPS juga akan mengintegrasikan Sensus Ekonomi 2026 dengan teknologi geotagging, citra satelit, hingga dokumentasi visual kondisi rumah masyarakat.
Pendekatan berbasis teknologi ini diharapkan mampu memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat yang lebih akurat dibanding metode pendataan sebelumnya.
Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa pemanfaatan AI bukan hanya soal efisiensi anggaran, melainkan perubahan menyeluruh dalam pelayanan publik.
Konsep serupa juga disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Menurutnya, Program Pro-Kesra dirancang agar bansos tidak lagi sekadar bantuan jangka pendek, melainkan menjadi jalan menuju kemandirian ekonomi masyarakat.
Melalui program tersebut, penerima manfaat nantinya tidak hanya menerima bantuan dana, tetapi juga dukungan pengembangan usaha, akses pasar, pembiayaan, pelatihan kerja, hingga kesempatan magang dan kemitraan bisnis.
Pemerintah juga tengah memperkuat integrasi layanan publik lintas kementerian dan lembaga agar proses pelayanan masyarakat menjadi lebih sederhana dan efisien.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyebut sistem baru akan memungkinkan pemutakhiran serta verifikasi data secara real time sehingga proses autentikasi penerima bantuan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah sedang menyelaraskan standar pelayanan program kesejahteraan seperti Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha agar manfaat bantuan benar-benar dirasakan masyarakat.
Program transformasi bansos ini menyasar kelompok masyarakat miskin dan rentan, termasuk perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, korban bencana, hingga lanjut usia.
Implementasi program akan dilakukan bertahap melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) dan Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (Sapa UMKM).
Melalui sinergi berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah berharap bantuan sosial di masa depan tidak lagi hanya menjadi solusi sementara, tetapi benar-benar membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan menuju kehidupan yang lebih mandiri.
Editor : Mahendra Aditya