RADAR KUDUS – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjadi pusat perbincangan hangat di kalangan penggiat teknologi dan masyarakat luas.
Pemicunya adalah alokasi anggaran fantastis sebesar Rp1,2 triliun yang digelontorkan khusus untuk pembangunan infrastruktur teknologi informasi (IT) guna mendukung program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa dana jumbo tersebut dialokasikan untuk mengembangkan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) serta integrasi layanan berbasis Internet of Things (IoT).
Baca Juga: Sorotan Publik: Anggaran Langganan Zoom BGN Tembus Rp5,7 Miliar, Dinilai Tak Wajar?
Melalui sistem ini, pemerintah berambisi memantau distribusi makanan secara real-time di seluruh pelosok Indonesia demi menjamin ketepatan sasaran dan akuntabilitas program.
Proyek ini dikerjakan oleh Perum Peruri melalui mekanisme penunjukan langsung. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan posisi Peruri sebagai GovTech Indonesia yang dinilai memiliki standar keamanan data tertinggi untuk mengintegrasikan data sensitif terkait gizi nasional.
Namun, besarnya angka Rp1,2 triliun tersebut memicu gelombang kritik dari para praktisi teknologi. Salah satunya datang dari kreator IT kenamaan, Fuadit Muhammad.
Ia melontarkan kritik pedas dengan membandingkan nilai proyek tersebut dengan standar penggajian talenta digital global.
"Dengan dana sebesar itu, pemerintah sebenarnya mampu merekrut barisan engineer kelas dunia dari kampus top seperti MIT dan Harvard, atau talenta senior dari raksasa teknologi global," ujar Fuadit.
Ia menambahkan bahwa secara teknis, pengembangan sistem pemantauan distribusi berbasis IoT sebenarnya dapat dilakukan oleh tim yang lebih ramping dengan efisiensi biaya yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai kontrak yang saat ini berjalan.
Kritik publik tidak hanya berhenti pada nominal anggaran, tetapi juga merembet ke aspek transparansi proses pengadaan.
Berdasarkan temuan di portal pengadaan nasional, sempat muncul spekulasi mengenai belum tercantumnya identitas vendor secara mendetail pada beberapa komponen proyek, meskipun pihak BGN terus menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai koridor hukum dan mengutamakan faktor keamanan nasional.
Baca Juga: Lawan Diabetes, Kemenkes Resmi Luncurkan Label 'Nutri-Level' untuk Semua Minuman Manis
Tantangan besar kini berada di pundak BGN dan Peruri. Dengan anggaran yang setara dengan pembangunan infrastruktur fisik skala besar, publik menanti apakah SIPGN benar-benar akan menjadi solusi revolusioner dalam mengatasi masalah stunting dan gizi, atau justru hanya menjadi proyek digital mahal dengan efektivitas yang dipertanyakan.
Integritas sistem ini akan diuji pada saat program Makan Bergizi Gratis dijalankan secara serentak di seluruh Indonesia.
Keberhasilan sistem dalam mencegah kebocoran distribusi akan menjadi jawaban tunggal atas keraguan publik terhadap urgensi anggaran triliunan rupiah tersebut. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna