RADAR KUDUS — Provinsi Kalimantan Timur kini tengah diguncang gejolak sosial yang serius. Kemarahan publik menyambar deras setelah rincian anggaran fantastis untuk fasilitas mewah Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, bocor ke permukaan.
Perpaduan antara pembelian mobil dinas seharga miliaran rupiah dan rencana renovasi rumah jabatan yang menelan dana puluhan miliar telah menciptakan mosi tidak percaya dari masyarakat yang merasa keadilan sosial mereka tercederai.
Kekecewaan rakyat Kaltim tidak lagi sekadar riuh di media sosial. Ribuan warga dikabarkan tengah mengonsolidasi kekuatan untuk turun ke jalan dalam sebuah aksi massa besar-besaran. Fenomena ini disebut-sebut akan menduplikasi militansi "Demo ala Pati" yang pernah viral tahun lalu.
Baca Juga: Ahmad Luthfi Gaungkan Kolaborasi dan Aglomerasi Jateng di Serambi Mekkah
Di pusat kota Samarinda, posko Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim mulai dibanjiri donasi logistik berupa bahan makanan dan kebutuhan aksi dari warga secara swadaya.
Dukungan ini tidak hanya datang dari penduduk lokal Samarinda, namun meluas hingga ke Balikpapan dan Tenggarong, menandakan bahwa isu ini telah menjadi keresahan kolektif seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Polemik ini kian panas akibat adanya perbedaan narasi antara pihak Gubernur dan instansi pengawas.
Pada 6 April lalu, Rudy Mas'ud mengklaim bahwa anggaran renovasi senilai Rp25 miliar tersebut telah mendapatkan "lampu hijau" dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Namun, pernyataan tersebut seolah terbantahkan satu pekan kemudian. Inspektur Inspektorat Wilayah Kaltim, M. Irfan Pranata, mengungkapkan bahwa tim dari Kemendagri justru turun langsung ke lapangan bukan untuk meresmikan, melainkan melakukan pemeriksaan intensif.
"Karena sudah ramai di media massa dan menjadi perhatian nasional, tim Kemendagri sudah turun untuk meninjau langsung," ujar Irfan di Kompleks DPRD Kaltim.
Berdasarkan data yang dihimpun dari laman Inaproc Kaltim, total anggaran Rp25 miliar tersebut terpecah ke dalam 57 item belanja yang sangat mendetail. Rinciannya cukup mencengangkan publik:
Rp12 Miliar (35 Item): Diperuntukkan bagi rehabilitasi bangunan rumah jabatan gubernur, mencakup pengadaan mebel mewah, peralatan dapur, hingga sistem pemadam kebakaran.
Rp4,9 Miliar (17 Item): Alokasi untuk rumah jabatan wakil gubernur.
Rp8,2 Miliar: Digunakan untuk penataan interior ruang kerja di Kantor Gubernur.
Gubernur Rudy berdalih bahwa renovasi besar-besaran ini mendesak dilakukan karena bangunan tersebut sudah puluhan tahun tidak ditempati dan mengalami kerusakan di berbagai sisi.
Ia menegaskan bahwa semua proses telah melalui mekanisme resmi di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD.
Sebelum isu renovasi rumah mencuat, Rudy Mas'ud sudah lebih dulu memicu kontroversi saat membeli mobil dinas Range Rover Autobiography LWB PHEV seharga Rp8,5 miliar.
Baca Juga: Target 100% Sampah Terkelola 2029: Ambisi Besar di Tengah Realitas Infrastruktur yang Tertinggal
Saat dikonfirmasi, alasan di balik pemilihan kendaraan super mewah tersebut adalah untuk menjaga "marwah" atau martabat Kalimantan Timur di mata tamu negara dan nasional.
Alasan "marwah" inilah yang kemudian dianggap melukai hati warga. Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, masyarakat menilai penggunaan dana publik untuk kemewahan pribadi pejabat adalah bentuk ketidakpekaan sosial yang nyata.
Kini, rakyat Kaltim menuntut evaluasi total terhadap kinerja pemerintah provinsi dan transparansi penuh atas setiap rupiah pajak yang mereka bayarkan. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna