RADAR KUDUS – Sebuah drama kehidupan yang menguras emosi terjadi di Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Jawa Tengah.
Harapan besar seorang pekerja migran untuk membina rumah tangga setelah bertahun-tahun merantau, harus berakhir tragis di meja mediasi desa.
Sebuah bangunan rumah senilai Rp150 juta terpaksa diratakan dengan tanah setelah hubungan asmara yang terjalin hampir satu dekade hancur tepat saat pertemuan pertama.
Kisah ini bermula dari dunia maya. RA, seorang wanita yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong, menjalin hubungan asmara jarak jauh (Long Distance Relationship) dengan seorang pria berinisial PY di Ngawi.
Selama delapan tahun, keduanya hanya berkomunikasi melalui media sosial tanpa pernah bertatap muka secara langsung sekalipun.
Kesetiaan RA dibuktikan dengan pengiriman uang secara bertahap dari hasil keringatnya di negeri orang.
Dana tersebut dikirimkan kepada PY untuk membangun sebuah hunian impian di atas tanah milik PY, yang rencananya akan mereka tempati bersama setelah menikah.
Bak pepatah "ekspektasi tak seindah realitas", konflik dimulai saat RA akhirnya memutuskan pulang ke tanah air untuk merealisasikan rencana pernikahan.
Pertemuan tatap muka yang seharusnya menjadi momen paling bahagia setelah delapan tahun menunggu, justru berubah menjadi petaka.
Kapolsek Pitu, AKP Basuki Rahmad, mengungkapkan bahwa ketidakcocokan karakter langsung mencuat sesaat setelah keduanya bertemu.
"Selama delapan tahun belum pernah ketemu, hanya pacaran lewat medsos. Begitu pulang dan bertemu pertama kali, mereka justru langsung cekcok," ujar Basuki.
Perselisihan yang tajam tersebut membuat rencana pernikahan yang telah disusun matang akhirnya dinyatakan batal.
Kegagalan rencana pernikahan tersebut menyisakan persoalan aset yang rumit. Mengingat rumah mewah senilai Rp150 juta tersebut dibangun menggunakan uang RA namun berdiri di atas lahan milik keluarga PY, perangkat desa pun turun tangan melakukan mediasi.
Dalam musyawarah yang dihadiri kedua belah pihak dan disaksikan kepala desa, dicapai sebuah kesepakatan yang memilukan namun dianggap adil oleh keduanya: Rumah tersebut harus dibongkar.
"Dalam kesepakatan itu, rumah yang dibangun boleh dihancurkan karena berdiri di tanah milik calon suaminya. Namun, proses penghancuran tidak boleh merusak tanah tersebut," jelas Basuki.
Proses pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat dan tenaga manual. Material bangunan yang masih memiliki nilai dikembalikan kepada pihak perempuan (RA), sementara lahan dikosongkan dan tetap menjadi hak milik pihak pria (PY).
AKP Basuki menegaskan bahwa meskipun peristiwa ini sempat menghebohkan warga sekitar, pihak kepolisian tidak menerima laporan resmi karena masalah tersebut telah diselesaikan melalui jalur mediasi di tingkat desa.
"Tidak ada laporan ke Polsek. Masalah ini sudah selesai lewat mediasi yang diketahui oleh kepala desa. Penyelesaiannya murni secara kekeluargaan agar tidak ada dendam di kemudian hari," pungkasnya.
Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga mengenai dinamika hubungan jarak jauh dan pentingnya kepastian aspek legal dalam aset bersama yang dibangun sebelum adanya ikatan pernikahan resmi. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna