RADAR KUDUS – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali berada di bawah radar pengawasan publik. Setelah sebelumnya sempat disorot terkait pengadaan kendaraan operasional, kini lembaga yang bertanggung jawab atas penguatan nutrisi nasional tersebut memicu kontroversi baru.
Berdasarkan data realisasi Inaproc, BGN tercatat mengalokasikan anggaran fantastis senilai total Rp1,57 miliar hanya untuk pengadaan sikat dan semir sepatu pada tahun anggaran 2025.
Data yang dihimpun menunjukkan bahwa total anggaran tersebut terbagi ke dalam 12 paket kontrak dengan nilai yang bervariasi.
Namun, yang paling mencolok adalah adanya satu paket pengadaan semir sepatu yang nilainya menembus angka Rp610,2 juta.
Seluruh proses pengadaan ini dilaporkan melalui sistem katalog elektronik (e-purchasing). Kendati dilakukan secara digital dan sesuai prosedur formal, temuan di lapangan menunjukkan adanya kejanggalan pada sisi harga.
Harga per unit untuk sikat dan semir sepatu yang tercantum dalam kontrak dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan harga retail produk sejenis yang tersedia di pasaran umum.
Hal ini memicu spekulasi mengenai efisiensi penggunaan uang negara di tengah upaya pemerintah menggenjot program prioritas.
Merespons sorotan tersebut, pihak BGN memberikan klarifikasi bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan operasional untuk mendukung kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengadaan alat perawatan sepatu ini diklaim penting untuk menunjang kedisiplinan dan standar penampilan personel di lapangan yang bertugas mendistribusikan gizi ke seluruh pelosok daerah.
Namun, penjelasan tersebut justru mengundang kritik lebih tajam dari pengamat kebijakan publik dan masyarakat.
Muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana urgensi sikat dan semir sepatu terhadap kualitas asupan gizi anak sekolah?
Kontroversi ini menambah daftar panjang belanja BGN yang dianggap "tidak nyambung" dengan visi besar lembaga. Sejumlah pihak menilai BGN seharusnya lebih fokus pada:
Infrastruktur Dapur Umum: Memastikan kesiapan fasilitas masak yang higienis.
Rantai Pasok Pangan: Mengamankan ketersediaan bahan pangan bergizi dari petani lokal.
Logistik Gizi: Mempercepat distribusi makanan agar tetap segar saat sampai ke tangan penerima.
Baca Juga: 54 Koperasi Merah Putih di Grobogan Tuntas 100 Persen, Dandim Cek Langsung
"Masyarakat sulit menerima alasan bahwa anggaran miliaran rupiah habis untuk perlengkapan luar operasional seperti semir sepatu, sementara tantangan stunting dan malnutrisi masih memerlukan intervensi pendanaan yang masif," ujar salah satu perwakilan lembaga swadaya masyarakat.
Kini, publik mendesak adanya pengawasan lebih ketat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun pihak internal kementerian terkait untuk melakukan audit terhadap kewajaran harga dalam 12 paket kontrak tersebut.
Akuntabilitas BGN sedang diuji; apakah lembaga ini benar-benar menjadi motor perbaikan gizi nasional, atau justru menjadi wadah pemborosan anggaran dengan dalih operasional. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna