RADAR KUDUS — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengeluarkan peringatan keras kepada Wikimedia Foundation dengan tenggat tujuh hari kerja untuk mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, atau seluruh layanannya termasuk Wikipedia akan diblokir di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar pada 15 April 2026, menegaskan komitmen pemerintah menegakkan regulasi demi tata kelola digital yang tertib.
Ultimatum ini menjadi puncak ketegangan setelah serangkaian pembatasan akses sebelumnya terhadap domain-domain Wikimedia.
Hal ini bermula sejak Februari 2026 ketika Komdigi membatasi akses ke domain auth.wikimedia.org mulai 25 Februari, sehingga pengguna Wikipedia Indonesia tak bisa login untuk menyunting atau menambah artikel.
Baca Juga: Harga Avtur Melonjak, Kenaikan Tiket Pesawat Dibatasi 9–13 Persen
Pembatasan ini membuat halaman utama Wikipedia masih bisa dibaca, tapi fitur editing lumpuh total, memicu keluhan dari komunitas Wikimedia dan Koalisi Damai yang meminta akses dibuka kembali.
Komdigi merespons bahwa langkah itu bagian dari pengawasan profesional untuk lindungi masyarakat dari konten bermasalah di ekosistem digital nasional.
Pada Maret 2026, ketegangan meningkat saat Komdigi sempat blokir Wikimedia Commons pada 25 Maret karena sistem deteksi menemukan indikasi konten perjudian.
Blokir ini dicabut sehari kemudian pada 26 Maret, tapi domain auth.wikimedia.org tetap dibatasi. Wikimedia mengonfirmasi pemulihan akses Commons, namun menekankan bahwa akses login editor masih terganggu.
Hal ini menunjukkan pola penindakan bertahap Komdigi terhadap platform yang dianggap tak patuh regulasi PSE, mirip kasus ChatGPT dan Duolingo yang juga terancam jika tak daftar.
Baca Juga: Kenaikan Harga Plastik Tak Sentuh Harga Beras, Bulog Jamin Harga Tetap Stabil
Pada 15 April 2026, Alexander Sabar mengumumkan tenggat tujuh hari kerja hingga sekitar 24 April bagi Wikimedia untuk daftar PSE, atau layanan seperti Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons akan diputus aksesnya sepenuhnya Komdigi menyebut Wikimedia masuk kategori wajib daftar karena beroperasi layanan di Indonesia, meski berbasis luar negeri.
Ultimatum ini bukan yang pertama, Komdigi telah beri perpanjangan waktu sejak 2025 atas permintaan Wikimedia, tapi ketidakpatuhan berlanjut.
Langkah ini sejalan dengan penegasan kedaulatan digital nasional, seperti inspeksi ke Meta pada Maret 2026 untuk pastikan kepatuhan platform big tech terhadap aturan lokal.
Baca Juga: Komdigi Perketat Aturan Usia Anak di Media Sosial
Komdigi tekankan pengawasan proporsional demi kepastian hukum dan perlindungan publik dari konten negatif.
Wikimedia Foundation mengakui ancaman blokir dari Komdigi terkait PSE, seperti diumumkan dalam siaran pers yang dikutip dari media.
Komunitas Wikipedia Indonesia, yang bergantung pada kontribusi sukarelawan, khawatir blokir total akan hambat akses pengetahuan gratis bagi jutaan pengguna di Tanah Air.
Baca Juga: Minyak Goreng Naik! Harga Minyak Goreng Kemasan Bermerek Tembus Rp23 Ribu
Dampaknya luas, selain editing terhenti, blokir penuh bisa ganggu siswa, peneliti, dan masyarakat umum yang andalkan Wikipedia sebagai sumber primer.
Regulasi PSE diatur Peraturan Pemerintah yang wajibkan penyedia layanan digital daftar ke Komdigi untuk transparansi dan pengawasan konten.
Para pengamat nilai langkah Komdigi perkuat kedaulatan digital, tapi kritik muncul soal potensi batasi kebebasan informasi. Hingga kini, situasi masih dinamis, Wikimedia punya waktu terbatas patuh atau hadapi blokir massal.
Pengembangan ini pantauan publik, terutama di era digitalisasi pendidikan dan informasi cepat. (*)
Editor : Anita Fitriani