RADAR KUDUS – Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik nadir baru setelah Presiden Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan kontroversial yang ditujukan kepada industri pelayaran global.
Dalam sebuah wawancara dengan Fox News, Presiden mendesak kru kapal tanker sipil untuk tetap berlayar melintasi Selat Hormuz dan "menunjukkan keberanian," meskipun laporan intelijen militer menunjukkan adanya ancaman ranjau laut dan serangan asimetris yang mematikan.
"Kapal-kapal ini harus melewati Selat Hormuz dan menunjukkan keberanian. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Mereka (Iran) tidak punya Angkatan Laut, kita sudah menenggelamkan semua kapal mereka," ujar Presiden.
Namun, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan data lapangan yang dirilis oleh komandonya sendiri.
Hanya dua hari sebelum pernyataan "tidak ada yang perlu ditakutkan" tersebut keluar, CENTCOM mengonfirmasi bahwa mereka telah menghancurkan 16 kapal peletak ranjau (minelayers) milik Iran di dekat Selat Hormuz.
The New York Times melaporkan bahwa pejabat AS mengonfirmasi Iran telah berhasil menebar puluhan ranjau di dasar laut.
Secara teknis, setiap ranjau yang hanya berbiaya USD 500 kini menunggu dalam diam untuk menghancurkan lambung kapal bernilai USD 150 juta.
Sejak 28 Februari, sedikitnya 17 kapal dagang non-Iran telah diserang:
- SafeSea Vishnu: Terbakar di lepas pantai Basra, mengakibatkan satu pelaut India tewas.
- Mayuree Naree: Dihantam proyektil, tiga pelaut Thailand dinyatakan hilang.
- Insiden 11 Maret: UKMTO mencatat sembilan serangan dalam satu minggu, termasuk lima kapal yang dihantam dalam kurun waktu hanya 12 jam.
Faktor utama yang membuat desakan "tunjukkan keberanian" terdengar mustahil bagi operator kapal adalah absennya jaminan finansial.
Pada 5 Maret, tujuh klub asuransi besar (P&I Clubs) membatalkan perlindungan risiko perang (war-risk coverage) di kawasan tersebut.
Hingga saat ini, tidak ada satu pun perusahaan asuransi yang bersedia menjamin kapal yang melintas.
Meskipun Departemen Keuangan AS mencoba menawarkan skema penjaminan risiko politik senilai USD 20 miliar, tidak ada satu pun kapal tangki raksasa (VLCC) yang berani mengambil risiko tersebut.
Industri asuransi terjebak di antara klaim pemerintah yang menyebut jalur tersebut aman dan laporan media yang membuktikan adanya ranjau.
Kru sipil diminta berani berlayar tanpa adanya jaminan pengawalan rutin. Meskipun tiga gugus tempur kapal induk (carrier strike groups) telah dikerahkan, tidak ada yang ditugaskan khusus untuk melakukan tugas konvoi tanker.
Bahkan, infrastruktur pelindung AS sendiri mulai menunjukkan gejala kelelahan:
USS Gerald R. Ford: Mengalami kebakaran di ruang binatu di hari yang sama dengan pernyataan Presiden.
KC-135 Stratotanker: Pesawat pengisi bahan bakar yang vital untuk jet pelindung kapal induk jatuh di Irak dengan enam awak hilang.
Militer Amerika tampaknya sedang beroperasi pada titik jenuh, membuat janji "perlindungan jika dibutuhkan" menjadi sulit untuk direalisasikan di lapangan.
Klaim Presiden bahwa Angkatan Laut Iran telah hancur dianggap mengabaikan struktur militer Teheran. Militer yang dihancurkan oleh AS adalah angkatan laut konvensional.
Namun, Angkatan Laut IRGC (Garda Revolusi)—kekuatan yang meletakkan ranjau, meluncurkan drone Shahed, dan mengoperasikan kapal cepat—adalah entitas berbeda.
IRGC tidak memerlukan armada kapal besar untuk menutup selat. Mereka menggunakan doktrin yang tersebar di sepanjang garis pantai:
1. Ranjau di dasar laut.
2. Kapal drone bunuh diri di perairan dangkal.
3. 31 Komando otonom yang diperintahkan menembak target apa pun tanpa koordinasi pusat.
Menyuruh kru sipil beranggotakan 25 orang untuk membawa 300.000 ton minyak mentah melintasi wilayah konflik tanpa asuransi dan tanpa pengawalan bukan merupakan strategi militer, melainkan sebuah pertaruhan nyawa.
Para kru tanker tidak kekurangan keberanian; mereka kekurangan asuransi, pengawalan pembersihan ranjau, dan seorang Panglima Tertinggi yang pernyataannya selaras dengan realitas militer di lapangan.
Di Selat Hormuz, "keberanian" tanpa perlindungan teknis hanya akan berujung pada bencana maritim berikutnya. (*)
Editor : Zainal Abidin RK