RADAR KUDUS - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda nasional untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat kembali menjadi sorotan publik.

Evaluasi besar-besaran yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap dapur layanan gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membuat ribuan unit dapur di berbagai wilayah Indonesia sempat menghentikan operasionalnya.

Langkah tersebut dilakukan bukan tanpa alasan. BGN menilai sebagian fasilitas dapur yang menjalankan program MBG belum memenuhi standar kesehatan dan sanitasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Karena itu, penghentian sementara operasional dilakukan sebagai bagian dari proses penataan agar kualitas layanan tetap terjaga.

Dalam perkembangan terbaru, sejumlah dapur yang sebelumnya dihentikan kini mulai kembali aktif setelah melakukan pengurusan izin yang diperlukan, terutama Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Baca Juga: Aduan Menu MBG Lewat Instagram, Wakil Wali Kota Solo Sidak Dua Dapur SPPG

Evaluasi Nasional terhadap Ribuan SPPG

Evaluasi yang dilakukan BGN mencakup lebih dari seribu dapur layanan gizi yang tersebar di sejumlah provinsi di Pulau Jawa dan wilayah lain di Indonesia.

Secara keseluruhan, terdapat 1.512 SPPG di wilayah II yang operasionalnya dihentikan sementara. Wilayah ini meliputi beberapa provinsi besar di Pulau Jawa.

Distribusi dapur yang terdampak antara lain:

• DKI Jakarta: 50 unit

• Banten: 62 unit

• Jawa Barat: 350 unit

• Jawa Tengah: 54 unit

• Jawa Timur: 788 unit

• DI Yogyakarta: 208 unit

Evaluasi ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap implementasi program MBG yang terus diperluas pemerintah.

Menurut BGN, setiap dapur layanan gizi harus memenuhi standar tertentu agar makanan yang disalurkan benar-benar aman dikonsumsi dan memenuhi kebutuhan nutrisi penerima manfaat.

40 Persen SPPG Sudah Mengurus Sertifikat Sanitasi

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar dapur yang sebelumnya dihentikan mulai bergerak cepat untuk memenuhi persyaratan administratif.

Juru bicara BGN, Redy Hendra Gunawan, menjelaskan bahwa sekitar 30 hingga 40 persen dari total 1.043 SPPG di Pulau Jawa yang sempat dihentikan sudah mulai mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Menurutnya, penghentian operasional ini bukan bentuk penutupan permanen. Kebijakan tersebut lebih dimaksudkan sebagai dorongan agar pengelola dapur segera memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan.

“Penghentian sementara ini bukan berarti berhenti lama. Tujuannya agar mereka segera mengurus izin sanitasi,” jelas Redy.

Baca Juga: SPPG Sidorejo Pamotan Digembok Pemilik Aset, Program MBG 1.790 Siswa Terhenti

Ratusan Dapur Kembali Beroperasi

Perkembangan terbaru menunjukkan progres yang cukup cepat.

Per Kamis sore, BGN mencatat bahwa dari 1.043 dapur yang sebelumnya belum memiliki SLHS di Pulau Jawa, kini hanya tersisa 218 SPPG yang belum mengurus sertifikat tersebut.

Artinya, sekitar 825 dapur layanan gizi telah kembali aktif setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BGN menegaskan bahwa dapur yang telah mengurus sertifikat sanitasi langsung diperbolehkan kembali menjalankan operasionalnya.

Langkah ini menunjukkan bahwa proses penataan berjalan relatif cepat, meskipun masih ada sejumlah fasilitas yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memenuhi standar.

Kendala Infrastruktur Masih Jadi Tantangan

Selain persoalan sertifikat sanitasi, beberapa dapur layanan gizi menghadapi kendala lain yang lebih kompleks.

BGN mencatat setidaknya dua persoalan utama yang membutuhkan waktu penanganan lebih lama, yaitu:

1. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Sebanyak 443 SPPG masih menghadapi persoalan terkait instalasi pengolahan limbah. Fasilitas ini menjadi syarat penting dalam operasional dapur skala besar karena berkaitan dengan pengelolaan limbah makanan dan air bekas produksi.

Pembangunan IPAL tidak dapat dilakukan secara instan karena membutuhkan perencanaan teknis serta investasi infrastruktur.

2. Fasilitas Tempat Tinggal Tenaga Operasional

Selain IPAL, sekitar 175 SPPG juga terkendala penyediaan mess atau tempat tinggal bagi tenaga operasional.

Dalam standar operasional BGN, beberapa posisi penting seperti kepala dapur, ahli gizi, dan akuntan membutuhkan fasilitas tempat tinggal agar pengawasan operasional bisa dilakukan secara optimal.

Penyediaan fasilitas ini tentu memerlukan waktu lebih lama dibanding pengurusan izin administratif.

Dampak terhadap Penerima Manfaat

Penghentian sementara operasional SPPG sempat menimbulkan kekhawatiran terkait kelangsungan distribusi makanan dalam program MBG.

Namun BGN menegaskan bahwa dalam beberapa kasus, dapur lain yang berada di sekitar lokasi masih dapat membantu menutupi kebutuhan makanan.

Sebagai contoh, apabila sebuah dapur sebelumnya melayani sekitar 2.000 porsi makanan, dapur terdekat yang masih aktif bisa meningkatkan kapasitas produksi untuk sementara waktu.

Meski demikian, skema ini tidak selalu dapat diterapkan di semua wilayah. Pada beberapa daerah, distribusi makanan untuk penerima manfaat memang harus ditunda sementara sampai dapur kembali beroperasi.

Penataan untuk Menjaga Kualitas Program MBG

Evaluasi besar terhadap SPPG ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan program MBG berjalan dengan standar kualitas yang ketat.

Program MBG tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan, tetapi juga pada aspek keamanan pangan, kebersihan dapur, serta pengelolaan operasional yang profesional.

Direktur pemantauan wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, menegaskan bahwa langkah penghentian sementara operasional merupakan bagian dari proses penataan.

Tujuannya adalah memastikan seluruh dapur layanan gizi benar-benar memenuhi standar kesehatan, sanitasi, dan tata kelola sebelum kembali beroperasi secara penuh.

Dengan demikian, kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat dapat terjaga.

Evaluasi Juga Dilakukan di Wilayah Sumatera

Tidak hanya di Pulau Jawa, penataan dapur layanan gizi juga dilakukan di wilayah lain.

BGN mencatat bahwa 492 SPPG di wilayah Sumatera juga dihentikan sementara operasionalnya karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Namun perkembangan di wilayah ini juga menunjukkan progres positif.

Sekitar 140 dapur layanan gizi sudah mulai mengurus izin sanitasi, sementara sisanya masih dalam proses pengajuan.

Langkah ini menunjukkan bahwa proses penataan program MBG dilakukan secara nasional.

Upaya Memperkuat Tata Kelola Program Gizi

Penataan operasional SPPG sebenarnya menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan program MBG.

Dengan semakin luasnya jangkauan program ini, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap fasilitas dapur memiliki standar yang sama dalam hal:

• kebersihan dan sanitasi

• keamanan pengolahan makanan

• pengelolaan limbah

• manajemen operasional

Tanpa pengawasan ketat, program yang menyasar jutaan penerima manfaat ini berisiko menghadapi persoalan kualitas makanan maupun kesehatan.

Karena itu, evaluasi dan penertiban fasilitas dapur dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola program.

Penataan besar-besaran yang dilakukan BGN terhadap ribuan dapur layanan gizi menunjukkan upaya serius pemerintah menjaga kualitas program Makan Bergizi Gratis.

Meski sempat menghentikan operasional lebih dari seribu SPPG, perkembangan terbaru menunjukkan sebagian besar fasilitas sudah mulai memenuhi persyaratan sanitasi dan kembali beroperasi.

Ke depan, proses ini diharapkan mampu menciptakan sistem layanan gizi yang lebih tertata, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Editor : Mahendra Aditya