RADAR KUDUS – Sebuah percakapan telepon antara Menteri Luar Negeri India dan Menteri Luar Negeri Iran baru saja mengubah tatanan hukum laut internasional yang telah bertahan selama tiga dekade.
Dalam sebuah langkah yang mengejutkan dunia diplomasi, India—negara demokrasi terbesar di dunia sekaligus kekuatan militer keempat terkuat di bumi—secara resmi meminta izin kepada Teheran untuk melintasi Selat Hormuz.
Langkah ini bukan sekadar koordinasi rutin, melainkan pengakuan de facto bahwa hukum internasional telah digantikan oleh otoritas sepihak Iran di salah satu jalur pipa nadi energi dunia.
Sejak Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1994, Selat Hormuz adalah perairan internasional yang terbuka bagi semua bangsa.
Namun, hari ini, Teheran mengelola selat selebar 33 kilometer itu layaknya otoritas perbatasan mengelola visa di bandara.
India, yang mengimpor 85% kebutuhan minyak mentahnya, kini berada dalam posisi di mana mereka harus "mengetuk pintu" Teheran agar tanker-tanker mereka bisa lewat.
Iran memberikan lampu hijau, namun dengan syarat mutlak: setiap tanker India wajib memberikan notifikasi kepada otoritas Iran sebelum memasuki selat.
India tidak lagi berlayar atas dasar hak internasional; India berlayar atas dasar izin dari Teheran.
Geopolitik pasca-28 Februari telah menciptakan sistem empat kasta (tier) bagi siapapun yang ingin melintasi Hormuz:
1. Kasta Utama (Tiongkok): Melintas dengan bebas dan terlindungi. Armada bayangan Tiongkok berada di bawah proteksi langsung IRGC karena Beijing adalah penyokong utama mesin perang Iran.
2. Kasta Mitra Bersyarat (India & Bangladesh): Negara-negara yang melintas setelah melakukan negosiasi diplomatik dan mengantongi izin tertulis.
Bangladesh mencapai kesepakatan pada 10 Maret, diikuti India pada 11 Maret.
3. Kasta Aliansi Barat: Blok yang dilarang melintas total. Iran telah mendeklarasikan setiap tanker yang melayani AS, Israel, atau sekutunya sebagai target sah.
4. Kasta Berisiko Tinggi: Negara-negara lain yang melintas tanpa koordinasi. Risiko bagi kelompok ini sangat nyata: Kapal Mayuree Naree milik Thailand, yang tidak melakukan negosiasi, baru saja dihantam proyektil yang menyebabkan tiga pelaut hilang.
Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi baru-baru ini menyatakan kepada Amerika Serikat bahwa India "tidak pernah bergantung pada negara mana pun" untuk membeli minyak Rusia.
Namun, ironi pahit terjadi minggu ini: India justru bergantung pada izin Iran untuk bisa membeli minyak dari Teluk sama sekali.
Doktrin multi-alignment India, yang memposisikan diri tidak memihak pada kekuatan tunggal apa pun, kini membuahkan hasil yang paradoks.
India mampu menolak persyaratan Amerika atas minyak Rusia, namun di saat yang sama harus tunduk pada persyaratan Iran di Selat Hormuz.
Narasi "India tidak menerima perintah" kini bergeser menjadi "India menerima perizinan"—tergantung di perairan mana mereka berada.
Masalah terbesar bagi New Delhi bukan hanya soal kedaulatan, melainkan soal siapa yang memegang kendali di lapangan.
Izin yang dikantongi India dikeluarkan oleh sayap diplomatik Teheran (Menlu Araghchi). Namun, senjata di lapangan dikendalikan oleh Doktrin Mosaik: 31 komando otonom yang bergerak berdasarkan perintah tertutup dan ideologi radikal.
Sejarah mencatat bahwa sayap diplomatik dan sayap militer Iran sering kali tidak berkomunikasi dalam satu rantai komando yang berfungsi.
Kasus terbakarnya tangki minyak Oman saat Presiden Iran sedang meminta maaf adalah bukti nyata.
Ada risiko besar bahwa tanker India bisa saja dihantam oleh komando lokal Iran di selat, tepat di saat Menteri Luar negerinya menjamin keselamatan mereka.
Bagi India, izin ini bukan opsional, melainkan eksistensial.
1. Tenaga Kerja: 10 juta warga India bekerja di kawasan Teluk; remitansi mereka menopang jutaan keluarga di Kerala hingga Uttar Pradesh.
2. Energi: Dua pertiga impor LNG India melewati selat ini.
3. Pangan: Tender pupuk India bulan Maret gagal karena tidak ada kargo yang berani melintas tanpa jaminan.
Selat Hormuz kini beroperasi di bawah prinsip perang baru: ancaman jauh lebih murah daripada pertahanan, asuransi tidak lagi mampu menghitung risiko, dan otoritas yang memberikan izin lintas adalah pemerintahan yang perintah militer tertingginya berasal dari "bayang-bayang masa lalu." (*)
Editor : Ali Mustofa