RADAR KUDUS - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan bahwa musim kemarau pada tahun 2026 akan tiba lebih awal di banyak bagian Indonesia dibandingkan dengan pola iklim normal dari tahun 1991 hingga 2020.
Dari 699 Zona Musim (ZOM), sebanyak 325 atau 46,5% akan mengalami kemajuan dalam jadwalnya. Peringatan ini telah disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan pada 4 Maret 2026 di Jakarta oleh Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, yang kemungkinan adanya dampak serius terhadap sektor pertanian, sumber daya air, serta peningkatan risiko kebakaran lahan dan hutan (karhutla).
Prediksi ini sangat penting karena saat ini kita sudah memasuki bulan Maret 2026, dan diharapkan masyarakat serta pemerintah daerah segera bersiap untuk menghadapi perubahan iklim yang ekstrem.
Faktor utama penyebab datangnya musim kemarau lebih awal adalah terhentinya fenomena La Niña yang lemah pada Februari 2026, yang kini pindah ke fase netral dan berpotensi menuju El Niño di pertengahan tahun, sehingga memicu perubahan arah angin dari barat (Monsun Asia) menjadi timur (Monsun Australia) lebih cepat dari biasanya.
BMKG telah memetakan bahwa 114 ZOM atau 16,3% wilayah Indonesia, termasuk pesisir utara Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), serta sebagian Kalimantan dan Sulawesi, akan memasuki musim kemarau pada April 2026.
Setelah itu, 184 ZOM (26,3%) akan menyusul pada bulan Mei 2026 dan 163 ZOM (23,3%) pada bulan Juni 2026, sehingga total 325 ZOM mengalami kemarau lebih awal, sedangkan SAMA 173 ZOM (24,7%) dan MUNDUR 72 ZOM (10,3%).
Puncak kemarau diperkirakan akan terjadi pada Agustus 2026 di 429 ZOM atau 61,4% dari wilayah, diikuti bulan Juli (12,6%) dan September (14,3%).
Musim kemarau ini diperkirakan bersifat lebih kering di 451 ZOM (64,5%) dan normal di 245 ZOM (35,1%), sementara hanya 3 ZOM di Gorontalo dan Sulawesi Tenggara yang berpotensi bersifat lebih basah.
Musim kemarau yang datang lebih awal dan lebih panjang kemungkinan akan memperburuk kondisi kekeringan meteorologis, khususnya di daerah yang rentan.
Seperti Jawa, NTT, dan Kalimantan, di mana rendahnya curah hujan dapat mengganggu siklus tanam bagi para petani serta menekan cadangan air di lebih dari 220 bendungan nasional yang penting untuk irigasi dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
Dampak ekonomi yang mungkin timbul mencakup kerugian dalam panen padi, jagung, dan sayuran di Jawa Tengah serta Jawa Timur yang sangat bergantung pada musim tanam kedua, sementara tekanan pada pasokan listrik dari PLTA dapat menyebabkan pemadaman bergilir di daerah pedalaman.
Kesehatan publik juga terancam akibat polusi debu dan asap, terutama bagi kelompok yang rentan seperti anak-anak dan lansia.
Sebagai langkah pencegahan, BMKG mendorong pemerintah daerah untuk merevitalisasi waduk dengan cara mengurangi sedimentasi, memperbaiki saluran irigasi dari yang utama hingga yang terkecil.
Para petani disarankan untuk beralih ke varietas tanaman yang tahan terhadap kekeringan, mendiversifikasi usaha mereka dengan peternakan, dan menggunakan air tanah secara bijaksana.
Masyarakat umum juga dianjurkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan menghindari pembakaran lahan dan memastikan asupan air yang cukup agar tidak dehidrasi.
Kerja sama antarinstansi seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta TNI-Polri sangat dibutuhkan untuk melakukan teknik penyemaian awan jika situasi darurat terjadi, seperti yang sukses dilakukan pada tahun 2019.
Pada akhirnya, prediksi dari BMKG ini berfungsi sebagai pengingat bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan iklim jangka panjang dengan mengadaptasi secara berkelanjutan, mengingat perubahan iklim global terus memengaruhi pola musim di kawasan tropis.
Kesadaran kolektif sejak dini akan sangat membantu dalam mengurangi kerugian dan menjaga stabilitas pangan nasional di tengah tantangan yang akan datang di tahun 2026.
Editor : Ali Mustofa