RADAR KUDUS – Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, kembali menegaskan sikap pemerintahnya yang menolak berbagai tawaran mediasi dari sejumlah negara untuk meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Menurutnya, Iran tidak bersedia melakukan perundingan dengan Amerika Serikat karena hilangnya kepercayaan terhadap proses diplomasi yang pernah dijalani sebelumnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Boroujerdi saat ditemui di kediamannya di Jakarta, Kamis.
Baca Juga: Sri Lanka Izinkan Kapal Angkatan Laut Iran Bersandar di Trincomalee
Ia menanggapi pernyataan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang menyatakan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi dialog demi memulihkan stabilitas keamanan kawasan.
Bahkan, Presiden Prabowo Subianto disebut bersedia mengambil peran sebagai mediator dalam konflik tersebut.
Menanggapi hal itu, Boroujerdi menyampaikan apresiasi atas niat baik pemerintah Indonesia.
Namun, ia menegaskan bahwa Iran tidak akan membuka ruang perundingan dengan pihak yang dianggap sebagai lawan.
“Kami menghargai usulan dari pemerintah Indonesia. Namun kami ingin menegaskan bahwa Iran tidak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apa pun dengan pihak yang kami anggap sebagai musuh, karena pengalaman sebelumnya membuat kami tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap proses negosiasi tersebut,” ujarnya.
Boroujerdi menjelaskan bahwa Iran telah beberapa kali menjalani proses perundingan dengan Amerika Serikat, namun setiap kali berakhir tanpa hasil karena pihak Washington dinilai melanggar komitmen atau bahkan melakukan serangan.
Ia menyebutkan, perundingan pertama berkaitan dengan kesepakatan nuklir yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), yaitu kesepakatan internasional mengenai program nuklir Iran yang disepakati pada 2015 antara Iran dan sejumlah negara besar dunia.
Baca Juga: Tujuh Pangkalan Militer AS Diserang Iran, Kerugian Nyaris 2 Miliar Dolar
Dalam perkembangan selanjutnya, Amerika Serikat memutuskan menarik diri dari kesepakatan tersebut.
Selanjutnya, negosiasi kedua berlangsung dalam lima putaran pembicaraan. Namun, menurut Boroujerdi, di tengah proses diplomasi itu justru terjadi serangan terhadap Iran.
“Dalam negosiasi kedua, kami telah menjalani lima putaran pembicaraan. Namun di tengah proses tersebut, mereka justru melancarkan serangan terhadap negara kami,” katanya, merujuk pada serangan yang terjadi pada Juni 2025.
Sementara itu, upaya diplomasi ketiga berlangsung dengan Oman sebagai mediator.
Saat itu delegasi Iran dan Amerika Serikat tengah melakukan negosiasi tidak langsung putaran ketiga di Jenewa, Swiss.
Baca Juga: Tak Gentar Hadapi AS-Israel, Iran Tegaskan Sikap Perlawanan
Namun proses tersebut kembali terhenti setelah pecahnya operasi militer antara kedua pihak.
Melihat pengalaman tersebut, Boroujerdi menilai tidak ada jaminan bahwa negosiasi akan berjalan hingga menghasilkan kesepakatan yang dihormati semua pihak. Karena itu, Iran memilih untuk tidak membuka kembali jalur diplomasi.
“Masalahnya adalah komitmen terhadap proses negosiasi dan jaminan bahwa kesepakatan akan dihormati hingga mencapai hasil. Untuk saat ini kami tidak akan menerima bentuk negosiasi apa pun dan akan melanjutkan perjuangan hingga Iran meraih kemenangan,” tegasnya.
Selain Indonesia, Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyatakan kesiapan negaranya untuk berperan sebagai mediator dalam konflik tersebut. Menurut keterangan Kremlin, Putin menawarkan diri sebagai perantara dengan menyampaikan keluhan Uni Emirat Arab terkait serangan tersebut kepada Iran.
Penawaran itu disampaikan Putin saat melakukan percakapan melalui sambungan telepon dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
Di sisi lain, Amerika Serikat disebut tengah mempertimbangkan operasi militer terhadap Iran yang diperkirakan dapat berlangsung hingga 100 hari atau setidaknya sampai September mendatang.
Informasi tersebut dilaporkan oleh surat kabar Politico.
Baca Juga: Konflik AS–Iran Disebut Bukan Semata untuk Israel, tetapi Bagian dari Strategi Pengaruh
Pada Rabu lalu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth kembali merevisi jadwal operasi militer terhadap Iran.
Jika sebelumnya diperkirakan berlangsung empat hingga lima minggu, kini durasinya diperpanjang menjadi sekitar delapan minggu.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tenggat waktu empat hingga lima minggu untuk menyelesaikan operasi militer terhadap Iran apabila tindakan tersebut dinilai perlu dilakukan.
Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) juga dilaporkan meminta tambahan personel intelijen militer untuk ditempatkan di markas besarnya di Tampa, Florida.
Langkah itu dilakukan guna mendukung berbagai operasi yang berkaitan dengan Iran.
Politico menyebutkan bahwa penambahan personel intelijen tersebut menunjukkan Pentagon tengah mempersiapkan anggaran untuk kemungkinan operasi militer yang lebih panjang.
Baca Juga: China Kutuk Serangan AS–Israel ke Iran, Namun Enggan Terlibat Militer
Hal ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah Amerika Serikat sebelumnya mungkin meremehkan skala potensi konflik dengan Iran.
Selain itu, peningkatan kapasitas evakuasi bagi warga Amerika di kawasan Timur Tengah serta penguatan unit pengumpul intelijen menjadi tanda bahwa pemerintahan Trump masih mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan eskalasi konflik yang lebih luas.
Ketegangan antara kedua pihak semakin meningkat setelah pada Sabtu (28/2) Amerika Serikat bersama Israel melancarkan sejumlah serangan terhadap berbagai target di Iran, termasuk di ibu kota Teheran.
Serangan tersebut menimbulkan kerusakan serta menelan korban jiwa dari kalangan warga sipil.
Sebagai balasan, Iran kemudian meluncurkan serangan rudal yang menargetkan wilayah Israel serta sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah.