RADAR KUDUS - Ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran kerap disebut sebagai salah satu potensi konflik besar dunia modern.
Namun, akar persoalan ini bukanlah cerita singkat, melainkan rangkaian sejarah panjang yang bermula jauh sebelum Amerika Serikat dan Israel terlibat langsung.
Pada awal abad ke-20, aktor utama dalam kisah ini justru adalah Inggris.
Pada masa itu, Iran masih dikenal dengan nama Persia, sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya minyak.
Ketika industri global mulai berkembang pesat, minyak menjadi komoditas strategis yang sangat dibutuhkan negara-negara Barat.
Tahun 1901, Raja Persia Muzaffar ad-Din Shah memberikan hak konsesi eksklusif selama 60 tahun kepada William Knox D’Arcy, seorang warga Inggris, untuk mengeksplorasi minyak, gas, dan sumber daya lain di wilayah Persia selatan.
Sebagai imbalannya, pemerintah Persia hanya menerima kompensasi yang relatif kecil, yaitu pembayaran tunai, saham, serta 16 persen keuntungan tahunan.
Dari konsesi inilah lahir Anglo-Persian Oil Company, yang kemudian dikenal sebagai Anglo-Iranian Oil Company (AIOC), dan kini menjadi British Petroleum (BP).
Pada 1914, pemerintah Inggris membeli 51 persen saham perusahaan tersebut, menjadikan negara Inggris memiliki kendali besar atas industri minyak Persia.
Dominasi asing ini memicu ketidakpuasan luas di dalam negeri. Banyak pekerja Iran mengeluhkan perlakuan diskriminatif dan upah rendah di tanah mereka sendiri.
Publik mulai menilai perjanjian awal dengan Inggris sebagai kesepakatan yang tidak adil, karena keuntungan besar justru mengalir ke Inggris.
Ketegangan memuncak pada 1951 ketika Mohammad Mossadegh, seorang anggota parlemen yang vokal, mengusulkan nasionalisasi industri minyak Iran.
Usulan ini mendapat dukungan masif dari rakyat dan berbagai partai politik. Nasionalisasi berhasil dilakukan, dan Mossadegh terpilih sebagai Perdana Menteri dengan dukungan hampir 90 persen suara.
Inggris merespons keras langkah tersebut. Mereka menjatuhkan sanksi ekonomi, memblokir aset Iran, bahkan mengancam tindakan militer.
Mossadegh membawa persoalan ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Internasional di Den Haag, yang akhirnya memihak Iran. Namun, tekanan ekonomi akibat embargo Inggris mulai mengguncang stabilitas Iran dari dalam.
Situasi politik Iran semakin rumit ketika perbedaan pandangan muncul antara Mossadegh dan Shah Mohammad Reza Pahlavi, raja Iran yang dikenal pro-Barat.
Ketika Mossadegh mencoba memperkuat kontrol sipil atas militer, konflik dengan istana pun tak terhindarkan. Kekacauan politik dan demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota.
Di balik layar, Inggris dan Amerika Serikat mulai mengambil langkah drastis. Dokumen CIA yang dibuka pada 2013 mengungkap bahwa kedua negara bekerja sama dalam Operation Ajax, sebuah operasi rahasia untuk menggulingkan Mossadegh.
Dengan propaganda, tekanan politik, dan mobilisasi massa bayaran, kudeta akhirnya berhasil pada Agustus 1953.
Mossadegh ditangkap, diadili, dan menjalani hukuman penjara serta tahanan rumah hingga akhir hayatnya.
Shah Pahlavi kembali berkuasa penuh, dan perusahaan minyak Barat diizinkan kembali beroperasi di Iran.
Sebagai bentuk “terima kasih”, Iran memberikan porsi besar ladang minyaknya kepada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat.
Sejak saat itu, hubungan Iran dan Amerika Serikat memasuki fase mesra. Iran menjadi sekutu utama AS di Timur Tengah selama Perang Dingin.
Bantuan ekonomi dan militer mengalir deras, termasuk transfer teknologi nuklir untuk keperluan sipil. Iran dipersenjatai dengan teknologi militer tercanggih buatan Amerika.
Namun, hubungan ini tidak bertahan lama. Revolusi Iran 1979 menggulingkan Shah Pahlavi dan melahirkan Republik Islam Iran di bawah Ayatollah Ruhollah Khomeini.
Revolusi ini membawa sentimen anti-Barat yang kuat. Krisis penyanderaan di Kedutaan Besar AS di Teheran menjadi titik balik runtuhnya hubungan diplomatik kedua negara.
Sejak saat itu, Amerika Serikat memberlakukan sanksi ekonomi berlapis terhadap Iran. Insiden militer, tuduhan dukungan terhadap kelompok ekstremis, dan ketegangan di Selat Hormuz semakin memperburuk hubungan.
Iran juga dituduh mengembangkan senjata nuklir, meski selalu menegaskan bahwa program nuklirnya bersifat damai.
Awal 2000-an, Iran secara resmi masuk dalam daftar “poros kejahatan” versi Amerika Serikat.
Sanksi internasional diperketat hingga akhirnya tercapai kesepakatan nuklir pada 2015 melalui Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), yang membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi.
Namun, pada 2018 Presiden Donald Trump secara sepihak menarik Amerika Serikat dari perjanjian tersebut dan menerapkan kebijakan “tekanan maksimum” terhadap Iran.
Keputusan ini kembali meningkatkan ketegangan geopolitik, terutama dengan dukungan Israel dan Arab Saudi.
Konflik Amerika Serikat dan Iran hari ini bukanlah konflik tiba-tiba, melainkan hasil akumulasi sejarah panjang, perebutan sumber daya, intervensi asing, kudeta politik, revolusi ideologi, dan saling curiga yang tak pernah benar-benar selesai.
Sejarah ini menjelaskan mengapa hubungan kedua negara begitu rapuh dan sarat emosi hingga saat ini. (g)
Editor : Mahendra Aditya