RADAR KUDUS – Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali mencapai titik kritis pada awal Februari 2026.
Pemerintah AS mengeluarkan peringatan darurat kepada seluruh warganya yang berada di Iran agar segera meninggalkan negara tersebut, tanpa mengandalkan bantuan resmi pemerintah.
Langkah ini menandai eskalasi serius di tengah memburuknya situasi keamanan dan ketidakpastian geopolitik yang kian meningkat.
Baca Juga: Iran-AS Bertemu di Oman: Taruhan Damai atau Perang Timur Tengah Hari Ini?
Peringatan tersebut muncul hanya beberapa hari sebelum rencana perundingan nuklir tingkat tinggi antara Washington dan Teheran digelar di Muscat, Oman, pada Jumat (6/2).
Pertemuan itu dipandang sebagai momentum diplomatik yang sangat menentukan, di tengah hubungan bilateral yang telah lama berada di bawah bayang-bayang konflik.
Karena tidak memiliki kedutaan resmi di Iran, imbauan tersebut disampaikan melalui U.S. Virtual Embassy di Teheran.
Dalam pernyataannya, otoritas AS menegaskan bahwa kondisi keamanan nasional Iran mengalami kemunduran signifikan, sementara kemampuan layanan konsuler Amerika sangat terbatas.
Warga AS diminta menyusun rencana evakuasi mandiri dan bersiap menghadapi berbagai gangguan serius, mulai dari terputusnya akses internet, pemadaman jaringan telepon, hingga terganggunya transportasi umum yang membuat mobilitas semakin sulit.
Mengutip laporan The Sunday Guardian, Jumat (6/2/2026), peringatan itu menyoroti pembatasan komunikasi yang meluas dan ketidakpastian infrastruktur publik.
Pemerintah AS juga menganjurkan warganya untuk mempertimbangkan jalur darat menuju Armenia atau Turki apabila situasi memungkinkan.
Baca Juga: Viral! Protes Keras di Polrestabes Medan, Kasus Pencurian Berbalik Jadi Penganiayaan, Kok Bisa?
Dalam pernyataan resminya, Washington mengingatkan bahwa gangguan internet berpotensi berlangsung lama.
Warga AS diminta menyiapkan alat komunikasi alternatif, menghindari kerumunan, serta terus memantau informasi dari sumber tepercaya.
Bagi warga yang belum dapat meninggalkan Iran, pemerintah AS menyarankan agar tetap berada di tempat aman, menimbun persediaan makanan, air bersih, dan obat-obatan, serta membatasi aktivitas di ruang publik.
Demonstrasi dan keramaian publik disebut berpotensi berubah menjadi situasi berbahaya tanpa peringatan.
Peringatan khusus juga ditujukan kepada warga berkewarganegaraan ganda AS–Iran.
Baca Juga: Sabar di Era Serba Cepat, Kunci Menjaga Kewarasan dan Kesehatan
Pemerintah AS menegaskan bahwa Iran tidak mengakui status kewarganegaraan ganda, sehingga individu tersebut wajib menggunakan paspor Iran saat keluar dari negara itu.
Dalam kondisi tertentu, mereka dapat diperlakukan sepenuhnya sebagai warga Iran dan berisiko menghadapi penahanan atau pembatasan pergerakan.
Situasi genting ini bertepatan dengan persiapan kedua negara memasuki putaran negosiasi nuklir yang krusial di Oman.
Banyak analis menilai pertemuan ini sebagai salah satu momen paling menentukan dalam dinamika Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir.
Namun sejak awal, agenda perundingan sudah memicu perbedaan tajam.
Amerika Serikat mendorong pembahasan yang lebih luas, mencakup program misil balistik Iran, dukungan terhadap kelompok bersenjata regional, serta isu hak asasi manusia.
Sebaliknya, Iran bersikeras agar pembicaraan difokuskan semata pada program nuklir.
Meski demikian, kehadiran Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi di Muscat menunjukkan bahwa Teheran masih membuka pintu diplomasi, meskipun tekanan politik di dalam negeri terus meningkat.
Baca Juga: Puasa, Ibadah Sunyi yang Menumbuhkan Kejujuran Batin
Di sisi lain, AS memperlihatkan sinyal kesiapsiagaan militer. Kehadiran armada laut dan kelompok kapal induk AS di Teluk Persia diperkuat secara signifikan.
Langkah ini dipandang sebagai bentuk pencegahan sekaligus pesan keras bahwa Washington siap merespons berbagai skenario terburuk.
Presiden AS Donald Trump bahkan secara terbuka menyatakan bahwa opsi militer tetap tersedia jika diplomasi gagal dan ancaman nuklir Iran tidak dapat diredam.
Pernyataan tersebut menambah ketidakpastian di kawasan yang sejak lama sarat konflik.
Iran sendiri tetap menegaskan bahwa program nuklirnya bertujuan damai.
Baca Juga: Ketika Puasa Menjadi Pembersihan Menyeluruh Bagi Tubuh dan Batin
Teheran menolak keras pembahasan mengenai misil balistik atau isu non-nuklir lainnya, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional.
Ketegangan ini tidak terlepas dari sejarah panjang permusuhan sejak Revolusi Islam 1979, yang menanamkan ketidakpercayaan mendalam antara Washington dan Teheran.
Peringatan AS kepada warganya kali ini dinilai bukan sekadar retorika, melainkan refleksi nyata dari meningkatnya risiko keamanan.
Pertemuan di Muscat berada di persimpangan antara diplomasi dan konfrontasi terbuka.
Di satu sisi, dialog masih dianggap sebagai jalan keluar terbaik.
Di sisi lain, pengerahan kekuatan militer terus berlanjut, menciptakan suasana perundingan yang berlangsung di bawah bayang-bayang senjata.
Mengutip Reuters, Jumat (6/2/2026), perebutan agenda perundingan menjadi isu utama sejak awal.
Iran menghendaki fokus tunggal pada nuklir, sementara AS mengaitkan kesepakatan dengan berbagai isu keamanan regional.
Baca Juga: Ketika Puasa Menjadi Pembersihan Menyeluruh Bagi Tubuh dan Batin
Menjelang keberangkatan ke Oman, Menlu Iran Abbas Araqchi menyampaikan sikap tegas namun berhati-hati.
Ia menegaskan Iran bernegosiasi dengan itikad baik, namun tidak akan mengorbankan hak-haknya, terutama setelah pengalaman pahit kesepakatan sebelumnya yang dinilai dilanggar.
Washington, melalui Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt, menegaskan bahwa Presiden Trump menginginkan kesepakatan, namun tidak menutup opsi lain.
Ia menyebut bahwa AS tetap menyiapkan berbagai langkah sebagai panglima militer terkuat di dunia.
Di lapangan, dinamika militer justru semakin mengeras.
Baca Juga: Puasa, Titik Temu Kesehatan Jasmani dan Ketenangan Jiwa
Pengerahan armada besar AS di Teluk dipersepsikan sebagai upaya pencegahan oleh Washington, tetapi dibaca Teheran sebagai tekanan strategis yang mempersempit ruang kompromi.
Isu misil balistik tetap menjadi garis merah bagi Iran.
Beberapa jam sebelum perundingan, televisi pemerintah Iran melaporkan pemindahan misil balistik jarak jauh Khorramshahr-4 ke fasilitas bawah tanah Garda Revolusi—sebuah sinyal kekuatan yang dinilai sebagai upaya memperkuat posisi tawar.
Meski demikian, Iran juga menyampaikan sinyal kompromi terbatas, termasuk kesiapan menyerahkan ratusan kilogram uranium berpengayaan tinggi dan membuka opsi nol pengayaan dalam kerangka konsorsium internasional.
Namun Teheran menegaskan hak memperkaya uranium tidak dapat dinegosiasikan.
Washington tetap mencurigai adanya dimensi militer tersembunyi dalam program nuklir Iran—tuduhan yang terus dibantah.
Paradoks pun muncul: kedua negara sama-sama ingin menghindari perang, tetapi terus memperkuat persenjataan.
Faktor domestik Iran turut memperumit situasi. Gelombang protes nasional yang ditindak keras pemerintah meningkatkan tekanan internasional dan memperkuat sikap garis keras di AS. Bagi Teheran, kritik HAM sering dipandang sebagai alat politik Barat.
Baca Juga: Puasa dan Pola Makan: Kunci Kesehatan yang Sering Diabaikan
Di tingkat regional, posisi Iran juga melemah. Jaringan “Poros Perlawanan” mengalami tekanan akibat serangan Israel dan perubahan politik di Suriah. Kondisi ini membuat Iran semakin defensif menjelang negosiasi.
Analis keamanan menilai peluang terobosan kian menipis. Edmund Fitton-Brown dari Foundation for Defense of Democracies menyebut risiko konflik justru lebih besar dibanding tercapainya kesepakatan komprehensif.
Dampak ketegangan ini juga terasa di pasar global. Fluktuasi harga minyak menjelang perundingan mencerminkan betapa besar taruhannya bagi stabilitas energi dunia.
Pertemuan di Muscat akhirnya menjadi taruhan geopolitik bernilai tinggi: apakah diplomasi mampu menahan logika kekuatan, atau hanya menjadi jeda singkat sebelum eskalasi yang lebih berbahaya.
Jika gagal, konflik berpotensi meluas dan mengguncang keseimbangan global. Namun jika berhasil, Oman bisa tercatat sebagai panggung lahirnya kompromi rapuh yang menunda perang besar di Timur Tengah.
Editor : Ali Mustofa