RADAR KUDUS - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa bencana longsor yang terjadi di lereng Gunung Slamet, khususnya di wilayah Pemalang dan Purbalingga, dipicu oleh faktor alam berupa hujan ekstrem, bukan akibat aktivitas pertambangan.
Kesimpulan tersebut disampaikan berdasarkan hasil kajian teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah.
Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah, Agus Sugiharto, menjelaskan bahwa intensitas hujan yang sangat tinggi dengan durasi panjang menyebabkan tanah menjadi jenuh air.
Kondisi ini diperparah oleh kemiringan lereng yang curam serta jenis batuan di kawasan tersebut yang mudah lapuk, sehingga memicu terjadinya gerakan tanah.
Menurut Agus, ESDM memastikan tidak terdapat aktivitas pertambangan di tubuh Gunung Slamet.
Lokasi tambang yang ada berada di bagian kaki gunung dengan elevasi ratusan meter lebih rendah dibandingkan titik longsoran.
Dari hasil analisis teknis yang dilakukan tim ESDM di lapangan, longsor di Pemalang maupun Purbalingga terjadi pada lereng-lereng terjal akibat curah hujan ekstrem yang berlangsung selama beberapa hari.
Ia menjelaskan, hujan lebat yang disertai angin dapat menyebabkan pergerakan vegetasi. Akar-akar pohon terangkat dan menggemburkan tanah di sekitarnya.
Tanah yang gembur tersebut memiliki porositas tinggi sehingga mudah menyerap air. Ketika tanah mencapai titik jenuh, daya ikat antarbutir tanah berkurang.
Jika kondisi ini didukung oleh kelerengan yang curam, maka kestabilan lereng akan terganggu dan berpotensi memicu longsor.
ESDM menegaskan bahwa aktivitas pertambangan tidak berkaitan dengan bencana longsor di Pemalang dan Purbalingga karena lokasi tambang berada jauh dari area terdampak.
Namun demikian, pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap perubahan bentang alam di sekitar Gunung Slamet.
Berdasarkan citra satelit dan peta digital, terlihat adanya pembukaan jalur serta aktivitas proyek di kawasan lereng gunung yang jaraknya hanya beberapa kilometer dari puncak.
Hal ini memunculkan pertanyaan di masyarakat, apakah hujan ekstrem benar-benar menjadi satu-satunya penyebab longsor, atau terdapat faktor lain yang turut melemahkan daya tahan lereng terhadap curah hujan tinggi.
Menanggapi hal tersebut, ESDM menyatakan telah rutin menyusun peta potensi gerakan tanah dan menyampaikannya kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem peringatan dini.
Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas aktivitas pertambangan yang melanggar aturan, termasuk penghentian operasi hingga pencabutan izin.
Namun bagi warga terdampak, persoalan longsor bukan sekadar soal data teknis dan kajian ilmiah. Yang mereka rasakan adalah hilangnya rasa aman setiap kali hujan turun.
Di tengah perbedaan pandangan antara hasil kajian teknis dan kekhawatiran masyarakat, publik kini menantikan penjelasan yang lebih transparan.
Pertanyaan pun mengemuka. Apakah longsor ini murni bencana alam, atau ada peran aktivitas manusia yang belum sepenuhnya terungkap? (Ghina)
Editor : Ali Mustofa