Pati — Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo tidak hanya mengguncang birokrasi daerah, tetapi juga menggerakkan respons publik.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) tampil di garis depan, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KPK sekaligus mendesak pengusutan dilakukan secara menyeluruh, terbuka, dan tanpa kompromi.
Di tengah situasi politik lokal yang memanas, sikap AMPB menjadi penanda penting bahwa pengawasan terhadap kekuasaan tidak hanya datang dari aparat penegak hukum, melainkan juga dari masyarakat sipil yang terus menuntut akuntabilitas.
Aksi solidaritas AMPB digelar di depan Kantor Bupati Pati, Selasa (20/1/2026). Spanduk dibentangkan, pernyataan disampaikan, dan pesan utama ditegaskan: OTT ini harus menjadi pintu masuk untuk membersihkan praktik kotor di tubuh pemerintahan daerah, bukan berhenti pada satu-dua nama.
Baca Juga: Bupati Pati Terjaring OTT KPK, Dari Kaur hingga Sekdes Diduga Diperjualbelikan
Apresiasi untuk KPK, Alarm bagi Pemerintah Daerah
Presidium AMPB, Harno, menilai langkah KPK sebagai sinyal tegas bahwa dugaan korupsi di daerah tidak kebal hukum.
Menurutnya, OTT yang menyeret kepala daerah aktif adalah bentuk keberanian institusi penegak hukum dalam merespons laporan dan kegelisahan publik yang selama ini mengendap.
“Ini bukan sekadar penindakan, tapi pengawalan terhadap integritas pemerintahan daerah,” kata Harno di hadapan awak media.
Ia menambahkan, keberanian KPK perlu didukung dengan proses hukum yang rapi dan transparan agar publik tidak terjebak dalam spekulasi.
Bagi AMPB, OTT tersebut sekaligus menjadi alarm keras bagi birokrasi daerah. Praktik penyalahgunaan kewenangan, jika benar terjadi, tidak boleh ditoleransi karena dampaknya langsung menyentuh pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
Baca Juga: KPK Duga Jabatan Desa Dipatok Harga, Bupati Pati SudewoTerjerat OTT
Mengawal di Tengah Tekanan
AMPB mengakui bahwa sikap kritis terhadap kekuasaan tidak selalu berjalan mulus. Harno menyebut, dalam proses pelaporan dan advokasi, pihaknya kerap menghadapi tekanan, bahkan upaya kriminalisasi. Namun, hal itu tidak menyurutkan langkah mereka untuk terus bersuara.
“Tekanan adalah risiko yang kami pahami. Tapi diam justru lebih berbahaya,” ujarnya.
Pernyataan ini memperlihatkan realitas kerja-kerja masyarakat sipil di daerah: mengawasi kekuasaan sering kali berarti berhadapan dengan risiko sosial dan hukum.
Meski demikian, AMPB menegaskan komitmennya untuk tetap berada di jalur konstitusional, mengedepankan data, dan mendorong proses hukum yang profesional.
Transparansi Jadi Kunci Pemulihan Kepercayaan
Salah satu tuntutan utama AMPB adalah kepastian hukum yang cepat dan terbuka. Mereka menilai penanganan perkara yang berlarut-larut hanya akan memperlebar ruang rumor, menurunkan kepercayaan publik, dan memicu ketidakpastian di masyarakat.
“Penegakan hukum harus transparan dan akuntabel. Tanpa itu, kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi akan terus tergerus,” tegas Harno.
Menurut AMPB, keterbukaan informasi dari KPK—mulai dari konstruksi perkara hingga perkembangan penyidikan—menjadi elemen penting untuk menjaga legitimasi proses hukum. Publik berhak tahu sejauh mana praktik dugaan korupsi terjadi dan siapa saja pihak yang terlibat.
Ajakan Mengawal Bersama
Lebih jauh, AMPB mengajak seluruh elemen masyarakat Pati untuk tidak menjadi penonton. Partisipasi publik dinilai krusial agar proses hukum berjalan adil dan tidak tebang pilih.
“Pengawasan tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada aparat. Masyarakat harus ikut mengawal agar hukum benar-benar ditegakkan,” kata Harno.
Ajakan ini menegaskan peran warga sebagai penyeimbang kekuasaan. Dalam konteks demokrasi lokal, kontrol publik menjadi benteng terakhir ketika sistem internal birokrasi gagal mencegah penyimpangan.
OTT sebagai Momentum Evaluasi Struktural
Bagi AMPB, kasus yang menyeret Bupati Pati tidak bisa dipandang sebagai insiden tunggal.
Mereka mendorong evaluasi menyeluruh terhadap persoalan struktural yang selama ini membelit pemerintahan daerah, termasuk mekanisme pengawasan internal, tata kelola birokrasi, dan transparansi pengambilan keputusan.
Aliansi tersebut mendesak agar proses hukum dilakukan secara profesional dan terbuka demi rasa keadilan. Penuntasan perkara dinilai penting, bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga memutus mata rantai praktik serupa di masa depan.
Tanggung Jawab Moral Masyarakat Sipil
AMPB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Sikap ini mereka sebut sebagai tanggung jawab moral masyarakat sipil dalam menjaga arah pemerintahan daerah.
“Perjuangan ini bukan soal kepentingan kelompok, melainkan demi pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak pada rakyat Pati,” ujar Harno.
Pernyataan tersebut menutup aksi dengan pesan kuat: pemberantasan korupsi bukan agenda sesaat, melainkan kerja panjang yang membutuhkan konsistensi, keberanian, dan partisipasi publik.
Menunggu Ketegasan Hukum
Di tengah sorotan nasional terhadap OTT ini, publik Pati menanti langkah lanjutan KPK. Siapa saja yang akan dimintai pertanggungjawaban?
Sejauh mana praktik dugaan korupsi terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini menunggu jawaban melalui proses hukum yang kredibel.
Bagi AMPB, satu hal jelas: keadilan tidak boleh berhenti di permukaan. OTT harus menjadi awal pembenahan, bukan sekadar headline.
Editor : Mahendra Aditya