Manokwari – Kepolisian Daerah Papua Barat mengambil langkah strategis dalam rekrutmen anggota Polri tahun 2026.
Melalui kebijakan afirmasi, sebanyak 80 persen formasi penerimaan dialokasikan bagi Orang Asli Papua (OAP), sementara 20 persen sisanya dibuka untuk peserta non-OAP.
Kebijakan ini bukan sekadar soal kuota, melainkan bagian dari upaya jangka panjang menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Barat yang masih menghadapi tantangan kompleks.
Baca Juga: Rekrutmen Bintara Brimob 2026 Dibuka, Simak Syaratnya
Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa kebijakan afirmasi tersebut merupakan implementasi nyata dari semangat otonomi khusus.
Meski pada tahun 2025 tidak dibuka jalur khusus penerimaan Polri berbasis otsus, pengaturan kuota afirmatif tetap diberlakukan secara konsisten.
“Tidak ada jalur polisi otsus tahun ini. Namun, kami tetap menerapkan komposisi 80 persen OAP dan 20 persen non-OAP,” ujar Johnny saat memberikan keterangan di Manokwari, Kamis, 8 Januari 2026.
Langkah ini menegaskan bahwa afirmasi tidak selalu harus hadir dalam bentuk jalur khusus. Menurut Kapolda, kebijakan kuota justru dinilai lebih fleksibel dan realistis, terutama di tengah keterbatasan anggaran dan kebutuhan koordinasi lintas institusi.
Johnny menambahkan, opsi pembukaan kembali jalur penerimaan khusus otonomi khusus masih terbuka.
Namun, realisasinya sepenuhnya bergantung pada komitmen pemerintah daerah, terutama dalam menyiapkan dukungan anggaran sejak awal tahun.
Baca Juga: SIPSS Polri 2026 Dibuka: Ini Jurusan Paling Dicari dan Cara Daftar Online
“Polda hanya memfasilitasi. Keputusan tetap ada di Mabes Polri karena harus dihitung secara menyeluruh, mulai dari seleksi, pendidikan, hingga penempatan personel,” jelasnya.
Menurut Johnny, perencanaan anggaran untuk rekrutmen jalur otsus tidak bisa dilakukan secara mendadak.
Seluruh kebutuhan pembiayaan harus dimasukkan dalam APBD induk sebelum tahun anggaran berjalan.
Tanpa perencanaan yang matang, perubahan di tengah jalan berisiko mengganggu program prioritas lainnya.
“Kalau pemerintah daerah ingin membuka jalur khusus, maka perencanaannya harus masuk sebelum APBD ditetapkan. Idealnya sebelum 2027, supaya tahun berikutnya bisa langsung dijalankan,” tegas Kapolda.
Baca Juga: Profil Laras Faizati, Bebas Bersyarat Setelah Divonis 6 Bulan
Di balik kebijakan afirmasi ini, terdapat persoalan mendasar yang sedang dihadapi Polda Papua Barat, yakni kekurangan personel.
Saat ini, jumlah personel Polda Papua Barat beserta seluruh Polres jajarannya baru mencapai 5.776 orang.
Angka tersebut setara dengan 53,23 persen dari kebutuhan ideal berdasarkan Daftar Susunan Personel (DSP) yang mencapai 10.852 personel.
Kondisi ini membuat beban kerja aparat menjadi tidak seimbang, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang menantang seperti Papua Barat.
“Personel kami masih jauh dari ideal. Tapi kami tetap harus memastikan situasi kamtibmas tetap terjaga. Ini tantangan besar yang tidak bisa dihindari,” kata Johnny.
Keterbatasan sumber daya manusia tersebut juga beririsan dengan meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang tahun 2025. Data Polda Papua Barat mencatat total 3.367 gangguan kamtibmas, meningkat sekitar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari jumlah tersebut, kasus kejahatan mendominasi dengan 3.312 perkara, disusul pelanggaran, gangguan ketertiban, serta bencana. Sebagai perbandingan, pada 2024 tercatat 2.684 kasus gangguan kamtibmas.
Peningkatan ini mempertegas bahwa kebijakan afirmasi bukan hanya soal representasi, tetapi juga kebutuhan operasional.
Dengan melibatkan lebih banyak putra daerah, Polri berharap pendekatan keamanan menjadi lebih efektif karena didukung pemahaman lokal, budaya, dan kearifan setempat.
Selain memperkuat keamanan, kebijakan afirmasi juga membuka ruang pengabdian yang lebih luas bagi generasi muda OAP. Rekrutmen Polri menjadi salah satu jalur strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Papua dalam institusi negara sekaligus menciptakan lapangan kerja formal.
“Ini bukan hanya soal angka, tetapi soal keberlanjutan. Kami ingin anak-anak Papua ikut menjaga tanahnya sendiri melalui jalur resmi negara,” ujar Johnny.
Ke depan, Polda Papua Barat berharap pemerintah daerah dapat melihat kebijakan afirmasi ini sebagai investasi jangka panjang. Tanpa dukungan anggaran dan perencanaan yang solid, peluang membuka jalur khusus otsus berpotensi kembali tertunda.
Dengan dinamika keamanan yang meningkat dan keterbatasan personel yang masih jauh dari ideal, kebijakan afirmasi 80 persen untuk OAP dinilai menjadi salah satu solusi paling realistis dalam menjaga stabilitas Papua Barat, sembari tetap mengedepankan prinsip keadilan dan profesionalisme di tubuh Polri.
Editor : Mahendra Aditya