203 Formasi CPNS Belum Terisi, Pemprov Papua Selatan Turun Tangan Bela Pencaker OAP
Mahendra Aditya Restiawan• Rabu, 14 Januari 2026 | 19:03 WIB
Penerimaan CPNS Lulusan SMA/SMK
Merauke – Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengambil langkah tegas dan tidak biasa dalam merespons kegelisahan para pencari kerja Orang Asli Papua (OAP).
Ketika ratusan formasi CPNS belum terisi dan memunculkan tanda tanya besar di kalangan anak muda Papua Selatan, Gubernur Apolo Safanpo memilih turun langsung memfasilitasi dialog terbuka dan mengawal aspirasi itu sampai ke pemerintah pusat.
Audiensi yang digelar Rabu, 14 Januari 2026, di Aula Nokensai, Merauke, bukan sekadar pertemuan formal.
Forum ini menjadi ruang klarifikasi, sekaligus titik balik bagi sekitar 200 lebih pencari kerja OAP yang selama ini mempertanyakan nasib formasi CPNS Papua Selatan tahun seleksi 2025 yang belum juga terisi.
Dalam audiensi tersebut terungkap bahwa terdapat sekitar 203 hingga 206 formasi CPNS yang hingga kini belum terisi. Kekosongan itu memicu kegelisahan di kalangan pencari kerja OAP, yang menilai perlu adanya kejelasan sekaligus jaminan bahwa hak afirmasi benar-benar dijalankan secara adil dan transparan.
Para pencaker menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada gubernur. Intinya satu: jangan sampai peluang kerja yang sudah disediakan negara justru menguap tanpa kejelasan, sementara anak-anak asli Papua masih berjuang menembus ketatnya seleksi aparatur sipil negara.
Apolo Safanpo: Pemprov Tidak Tinggal Diam
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Apolo Safanpo menegaskan bahwa audiensi ini merupakan kelanjutan dari komunikasi sebelumnya antara pencari kerja OAP dan pemerintah daerah. Ia memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan tidak berhenti di meja rapat provinsi.
“Ini pertemuan lanjutan. Adik-adik mempertanyakan apakah usulan sebelumnya sudah mendapat jawaban dari kementerian. Setelah kami cek, suratnya sudah masuk. Karena itu, kami akan memfasilitasi pertemuan langsung dengan kementerian bersama DPR dan MRP,” ujar Apolo.
Pernyataan ini menegaskan posisi Pemprov Papua Selatan sebagai jembatan aktif, bukan sekadar perantara pasif. Pemerintah daerah tidak hanya menyampaikan surat, tetapi siap membuka ruang dialog langsung antara pencaker OAP dan pengambil kebijakan di tingkat nasional.
Salah satu poin penting hasil audiensi adalah rencana membawa perwakilan pencari kerja OAP ke Jakarta. Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan memfasilitasi keberangkatan tersebut agar dialog dapat dilakukan secara langsung dan terbuka dengan pihak kementerian terkait.
Keberangkatan dijadwalkan setelah agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, yang akan berlangsung pada hari Senin. Artinya, langkah ini telah dipertimbangkan secara administratif dan politis, bukan keputusan mendadak.
Menurut Apolo, komunikasi langsung dengan kementerian sangat krusial agar para pencaker memperoleh informasi resmi, bukan sekadar rumor atau spekulasi yang beredar di lapangan.
Afirmasi OAP Bukan Sekadar Angka
Di Papua Selatan, isu CPNS tidak bisa dilepaskan dari konteks afirmasi OAP. Bagi pemerintah daerah, keterlibatan OAP dalam birokrasi bukan hanya soal pengisian formasi, tetapi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang berakar pada masyarakat setempat.
Audiensi ini sekaligus memperlihatkan bahwa afirmasi bukan berhenti pada regulasi, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang nyata dan bisa dipertanggungjawabkan. Kekosongan ratusan formasi CPNS menjadi alarm bahwa sistem perlu dievaluasi bersama, bukan disikapi dengan pembiaran.
Sinergi Daerah, Adat, dan Pusat
Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap langkah ini dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga perwakilan adat seperti MRP, serta pemerintah pusat. Sinergi tersebut dinilai penting agar kebijakan nasional selaras dengan realitas sosial Papua Selatan.
Dengan duduk bersama kementerian, DPR, dan MRP, pencaker OAP diharapkan mendapatkan kejelasan menyeluruh: apakah formasi kosong tersebut akan dibuka kembali, dialihkan, atau diisi melalui mekanisme khusus yang tetap berpijak pada prinsip keadilan.
Pesan Politik yang Tegas
Langkah Gubernur Apolo Safanpo ini juga mengirim pesan politik yang kuat: Papua Selatan tidak ingin hak warganya terabaikan dalam proses nasional. Pemerintah daerah memilih jalur konstitusional, dialogis, dan terbuka, namun tetap tegas dalam mengawal kepentingan OAP.
Di tengah tingginya angka pencari kerja dan keterbatasan lapangan kerja formal, CPNS masih menjadi harapan besar bagi banyak anak muda Papua Selatan. Karena itu, kejelasan soal formasi bukan hanya isu administratif, tetapi menyangkut masa depan generasi.
Harapan Baru bagi Pencaker OAP
Audiensi ini memberi angin segar bagi pencari kerja OAP. Setidaknya, mereka tidak lagi berjalan sendiri. Negara, melalui pemerintah daerah, hadir dan berdiri di depan untuk memastikan suara mereka sampai ke pusat.
Ke depan, para pencaker berharap hasil pertemuan di Jakarta benar-benar menghasilkan solusi konkret, bukan sekadar janji. Pemerintah Provinsi Papua Selatan pun berjanji akan terus mengawal proses ini hingga ada kepastian resmi.
