RADAR KUDUS - Pemerintah Kabupaten Gresik resmi menutup satu bab lama dalam tata kelola kepegawaian.
Lewat peluncuran Kedaton (Kepegawaian Data Online), birokrasi lokal didorong meninggalkan pola kerja berbasis dokumen terpisah menuju sistem digital yang terintegrasi, presisi, dan berorientasi kinerja.
Inovasi yang digagas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ini bukan sekadar aplikasi baru, melainkan fondasi perubahan cara ASN bekerja dan dinilai.
Baca Juga: Mulai 2026 ASN Digital Wajib Aktif: Telat Login, Akses Layanan Kepegawaian Bisa Terkunci
Kedaton dirancang sebagai poros data kepegawaian—satu pintu yang menyatukan berbagai layanan ASN dalam satu ekosistem digital.
Mulai dari pemutakhiran data, pemantauan kedisiplinan, hingga bahan evaluasi kebijakan, seluruhnya disusun dalam sistem yang menuntut akurasi dan tanggung jawab personal.
Di sinilah letak perbedaannya: Kedaton tidak hanya memudahkan, tetapi juga “memaksa” ASN untuk tertib data.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa kehadiran Kedaton merupakan langkah strategis untuk mengakhiri fragmentasi data yang selama ini menjadi hambatan birokrasi.
Menurutnya, pemerintahan modern tidak bisa lagi bertumpu pada laporan manual dan data yang terlambat diperbarui. Pelayanan publik yang cepat hanya mungkin lahir dari sistem yang rapi dan terukur.
“Transformasi digital bukan soal aplikasi, tetapi perubahan cara berpikir. Data yang lengkap dan mutakhir adalah cermin profesionalisme ASN,” tegas Bupati yang akrab disapa Gus Yani saat peresmian di Ruang Putri Cempo, Kantor Pemkab Gresik.
Berbeda dari inovasi digital yang sekadar simbolik, Kedaton diposisikan sebagai alat kendali kebijakan.
Data yang masuk akan menjadi rujukan utama dalam perencanaan SDM, penilaian kinerja, hingga pengambilan keputusan strategis. Dengan kata lain, ASN tidak lagi dinilai dari asumsi, melainkan dari jejak data yang terekam sistem.
Menariknya, Pemkab Gresik tidak memisahkan digitalisasi dengan disiplin kerja. Gus Yani menekankan bahwa kualitas data dan kedisiplinan ASN adalah dua sisi mata uang yang saling menguatkan.
Data yang valid mencerminkan keseriusan bekerja, sementara disiplin adalah wujud integritas dalam pelayanan publik.
Dalam konteks ini, Kedaton berfungsi sebagai alat ukur objektif. ASN yang abai memperbarui data akan langsung tercermin dalam sistem.
Sebaliknya, unit kerja yang tertib akan terlihat unggul tanpa perlu banyak klaim. Pendekatan ini dinilai lebih adil dan transparan dibanding metode konvensional.
Sebagai bentuk penguatan budaya kerja berbasis data, Pemkab Gresik juga menggelar Kepegawaian Award 2025.
Baca Juga: Business Model Canvas Untuk Usaha Kecil
Penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan sinyal tegas bahwa kinerja ASN kini dinilai dari kepatuhan terhadap sistem dan disiplin kerja nyata.
Untuk kategori indeks kelengkapan data, sejumlah kecamatan dan OPD berhasil mencatatkan performa terbaik. Sementara pada indeks disiplin ASN, perangkat daerah yang konsisten menerapkan aturan dan kehadiran memperoleh apresiasi khusus.
Langkah ini diharapkan memicu kompetisi sehat antarunit kerja, bukan dalam bentuk retorika, melainkan berbasis capaian nyata.
Gus Yani menilai, penghargaan tersebut adalah bagian dari strategi perubahan perilaku. Ketika data menjadi tolok ukur utama, ASN akan terdorong untuk lebih bertanggung jawab terhadap administrasi pribadi dan kinerja unitnya. Budaya kerja berbasis data pun perlahan terbentuk.
Namun, Pemkab Gresik menyadari bahwa sistem secanggih apa pun tidak akan berjalan tanpa komitmen bersama. Karena itu, BKPSDM bersama pimpinan perangkat daerah diminta aktif melakukan pendampingan dan pengawasan. Konsistensi implementasi menjadi kunci agar Kedaton tidak berhenti sebagai proyek jangka pendek.
Sinergi antarperangkat daerah juga menjadi sorotan. Kedaton hanya akan efektif jika seluruh OPD bergerak dalam irama yang sama.
Ketimpangan kepatuhan data justru berpotensi menciptakan bias kebijakan. Oleh sebab itu, koordinasi lintas sektor terus ditekankan.
Peluncuran Kedaton menandai pergeseran penting: dari birokrasi administratif menuju birokrasi presisi. Di era ini, data bukan lagi pelengkap, melainkan bahan bakar utama pemerintahan. Pemkab Gresik tampak ingin memastikan bahwa setiap kebijakan lahir dari informasi yang terverifikasi, bukan asumsi.
Dengan langkah ini, Gresik menempatkan diri sebagai daerah yang serius membangun tata kelola modern.
Bukan sekadar mengikuti tren digital, tetapi memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas ASN dan layanan publik. Jika konsisten dijalankan, Kedaton berpotensi menjadi model transformasi kepegawaian daerah yang relevan di tingkat nasional.
Editor : Mahendra Aditya