RADAR KUDUS - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali mengingatkan wajib pajak agar tidak menunda aktivasi akun Coretax DJP, meski hingga kini tidak ada batas waktu resmi yang mengikat.
Imbauan ini muncul menjelang penutupan tahun 2025, saat transisi besar sistem administrasi perpajakan nasional memasuki fase krusial.
Mulai tahun pajak 2026, Coretax DJP bukan lagi sekadar opsi. Platform ini akan menjadi satu-satunya pintu layanan perpajakan, mulai dari pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi hingga badan usaha.
Artinya, keterlambatan adaptasi bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut kelancaran pemenuhan kewajiban pajak.
Baca Juga: Setelah Kasus ASN Guru Nur Aini: Siapa Melindungi Guru di Daerah Terpencil?
Tidak Wajib Sekarang, Tapi Bisa Menyulitkan Nanti
DJP menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada aturan yang menetapkan tenggat aktivasi Coretax bagi wajib pajak secara umum. Aktivasi bahkan masih dimungkinkan dilakukan pada tahun 2026.
Namun, pernyataan tersebut menyimpan catatan penting. Meski aktivasi boleh ditunda, pelaporan SPT Tahunan tetap terikat batas waktu. Jika wajib pajak baru mengaktifkan akun mendekati masa pelaporan, risiko gangguan teknis dan keterlambatan menjadi tanggungan pribadi.
DJP melalui akun resmi @kring_pajak menyampaikan bahwa penundaan aktivasi bisa berujung pada hambatan administratif yang berdampak langsung pada kepatuhan pajak.
Coretax: Bukan Sekadar Aplikasi Baru
Banyak wajib pajak masih menganggap Coretax sebagai pembaruan teknis biasa. Padahal, sistem ini merupakan perubahan ekosistem, bukan sekadar pergantian tampilan.
Coretax mengintegrasikan seluruh hak dan kewajiban perpajakan dalam satu platform digital. Mulai dari pelaporan, pembayaran, hingga administrasi data perpajakan akan terpusat. Konsekuensinya, keterlambatan adaptasi berarti kehilangan akses layanan saat dibutuhkan.
Dalam konteks ini, aktivasi akun bukan soal patuh atau tidak patuh, tetapi soal kesiapan menghadapi perubahan sistemik.
Baca Juga: Curhat Guru ASN Nur Aini di Media Sosial: Antara Hak Bersuara, Etika Digital, dan Disiplin Negara
ASN dan Aparat Negara Tak Punya Opsi Menunda
Berbeda dengan wajib pajak umum, Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK, anggota TNI, dan Polri berada dalam rezim aturan yang lebih ketat. Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 7 Tahun 2025, kelompok ini wajib mengaktifkan akun Coretax paling lambat 31 Desember 2025.
Bagi ASN, aktivasi Coretax bukan lagi imbauan teknis, melainkan bagian dari kepatuhan administratif. Keterlambatan bisa berdampak pada proses pelaporan dan evaluasi kewajiban perpajakan personal.
Ketentuan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa negara menempatkan disiplin digital sebagai bagian dari disiplin aparatur.
Sanksi Tidak Langsung yang Sering Diabaikan
Memang tidak ada sanksi eksplisit hanya karena belum mengaktifkan akun Coretax. Namun, risiko muncul secara tidak langsung—dan inilah yang sering luput disadari.
Jika keterlambatan aktivasi menyebabkan gagal lapor SPT tepat waktu, maka sanksi administratif tetap berlaku. Dalam konteks perpajakan, sistem tidak mengenal alasan teknis sebagai pembenar keterlambatan.
Antrean sistem, jaringan internet bermasalah, atau proses otorisasi yang gagal tetap menjadi tanggung jawab wajib pajak.
Baca Juga: Viral Curhatan Guru Nur Aini Jarak Mengajar 57 Km, Terancam Diberhentikan Karena Hal Ini
Jebakan Kepatuhan Pasif
Angle yang jarang dibahas adalah munculnya kepatuhan pasif. Wajib pajak merasa aman karena “belum wajib sekarang”, lalu menunda hingga menit terakhir.
Padahal, justru fase transisi sistem adalah momen paling rawan. Lonjakan akses serentak, validasi data, dan penyesuaian akun sering memicu gangguan teknis.
Menunda aktivasi Coretax sama dengan menempatkan diri di barisan paling belakang saat sistem sedang diuji beban tertinggi.
DJP Dorong Antisipasi, Bukan Panik
Imbauan DJP sejatinya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan mendorong antisipasi. Aktivasi sejak dini memberi ruang adaptasi: memahami fitur, memastikan data valid, dan menghindari kepanikan menjelang tenggat pelaporan.
Dalam sistem digital, waktu adalah faktor kepatuhan. Semakin dekat ke batas pelaporan, semakin kecil toleransi kesalahan.
Baca Juga: Dana Member Indodax Diduga Hilang, Peran Bappebti dan OJK Jadi Sorotan Publik
Transisi Digital Bukan Sekadar Urusan Pajak
Coretax juga mencerminkan arah kebijakan negara: perpajakan berbasis sistem, bukan relasi manual. Di masa depan, keterlambatan bukan lagi soal kelonggaran petugas, melainkan respon mesin.
Wajib pajak yang tidak siap beradaptasi akan tertinggal, bukan karena niat melanggar, tetapi karena kalah cepat dalam transisi.
Tidak ada larangan menunda aktivasi Coretax DJP. Namun, dalam konteks perubahan besar sistem perpajakan, menunda bukan keputusan strategis.
Aktivasi lebih awal bukan sekadar mengikuti imbauan, melainkan bentuk perlindungan diri dari risiko administratif yang bisa berujung sanksi.
Dalam dunia pajak digital, yang terlambat bukan yang salah—tetapi yang paling merugi.
Editor : Mahendra Aditya