RADAR KUDUS – Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Kamis malam sekitar pukul 19.00 WIB.
Penyegelan dilakukan pada dua pintu akses menuju ruang kerja orang nomor satu di Kabupaten Bekasi tersebut.
Seorang petugas keamanan Gedung Bupati Bekasi mengungkapkan, ada tiga orang yang datang dan mengaku sebagai penyidik KPK.
Baca Juga: Setelah Banten dan Bekasi, KPK Gelar OTT di Hulu Sungai Utara Kalsel, Dugaan Pemerasan Jadi Sorotan
Ketiganya mengenakan masker dan menunjukkan identitas resmi sebelum memasuki gedung.
“Tiga orang datang, semuanya pakai masker dan memperlihatkan identitas KPK,” ujar petugas sekuriti.
Usai menunjukkan identitas, ketiga penyidik langsung menuju lantai dua tempat ruang kerja Bupati Bekasi berada.
Sekitar 30 menit kemudian, mereka keluar dari ruangan dengan kondisi dua pintu ruang kerja telah dipasang segel.
Keberadaan ketiga penyidik tersebut selanjutnya tidak diketahui, diduga mereka meninggalkan area gedung melalui jalur samping yang terhubung dengan bangunan lain.
Sementara itu, KPK memastikan telah mengamankan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Baca Juga: Operasi Senyap KPK di Bekasi, Sepuluh Orang Diamankan Termasuk Bupati
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa Ade Kuswara termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Pernyataan itu disampaikan Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Menurut Budi, hingga saat ini Ade Kuswara masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik KPK. Proses pendalaman perkara masih berlangsung di internal lembaga antirasuah.
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi tengah melakukan rangkaian OTT di wilayah Bekasi.
Hingga Kamis malam sekitar pukul 21.00 WIB, tim penyidik telah mengamankan sebanyak sepuluh orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak OTT dilakukan untuk menentukan status hukum seluruh pihak yang diamankan, termasuk Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
OTT di Bekasi ini tercatat sebagai operasi tangkap tangan ke-10 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025.
Baca Juga: Cek Harga BBM Pertamina Hari Ini, Seluruh Produk Nonsubsidi Naik
Sebelumnya, rangkaian OTT tahun ini dimulai pada Maret 2025 dengan mengamankan anggota DPRD serta pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Pada Juni 2025, KPK kembali menggelar OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
OTT selanjutnya berlangsung pada 7–8 Agustus 2025 di Jakarta, Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Makassar, Sulawesi Selatan.
Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
KPK juga melakukan OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025 terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
Selanjutnya, pada 20 Agustus 2025, KPK mengungkap dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan.
Operasi senyap kembali dilakukan pada 3 November 2025 dengan sasaran Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.
Kemudian, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo, serta dugaan penerimaan gratifikasi.
Baca Juga: Usai Terima SK Pengangkatan, Sejumlah PPPK di Grobogan Malah Mundur, Kenapa?
Pada 9–10 Desember 2025, KPK kembali mengamankan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dalam kasus dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.
Terakhir sebelum OTT Bekasi, KPK menggelar operasi di Tangerang pada 17–18 Desember 2025.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan seorang jaksa, dua pengacara, serta enam pihak swasta, sekaligus menyita uang tunai sebesar Rp900 juta sebagai barang bukti.