RADAR KUDUS - Di tengah sorotan penanganan banjir dan longsor yang melanda Sumatera, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tampil membela para kepala daerah di wilayah bencana.
Dengan nada tegas, ia menegaskan bahwa bencana skala besar seperti ini tidak mungkin bisa ditangani oleh pemerintah daerah sendirian, dan membebankan tanggung jawab penuh kepada mereka adalah hal yang tidak realistis.
Realitas di Lapangan: Daerah Terisolasi dan Infrastruktur Lumpuh
Tito Karnavian dengan gamblang menggambarkan kondisi sulit yang dihadapi. Ia menyebut contoh konkret daerah Takengon di Aceh Tengah yang saat ini benar-benar terisolasi.
"Mana mungkin mereka akan mampu? Kenapa? Karena mereka semua jalurnya putus semua. Hanya bisa dari udara saja. Mana mungkin dia akan, dia kan enggak punya pesawat. Yang punya pesawat ya dari pusat," ujarnya di Kantor Kemendagri, Selasa (2/12).
Pernyataan ini menyoroti inti persoalan. Ketika akses darat terputus total akibat jembatan roboh dan jalan tertimbun, kapasitas logistik dan mobilitas pemerintah daerah nyaris lumpuh.
Mereka tidak memiliki alat berat dalam skala besar, armada udara, atau anggaran darurat yang memadai untuk menembus isolasi dan melakukan perbaikan infrastruktur kritis dengan cepat.
Baca Juga: DPR Soroti Gelondongan Kayu Usai Banjir di Sumatera, Pemerintah Diminta Tegakkan Hukum Lingkungan
Instruksi Presiden: Bantuan Pusat Harus Langsung "Drop" ke Titik Terisolir
Menanggapi kondisi darurat ini, Tito mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung: bantuan dari pusat harus dikirimkan langsung ke daerah-daerah yang terisolasi, tanpa harus menunggu permintaan atau melalui birokrasi yang berbelit.
"Pusat langsung drop ke sana (daerah), perintah presiden langsung. Drop ke Takengon dan sekitarnya," tegas Tito. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran prioritas dari koordinasi bertahap menjadi aksi langsung dan cepat untuk menjangkau korban yang paling membutuhkan.
Pembelaan untuk Kepala Daerah: "Kasian, Mereka Mungkin Jadi Korban Juga"
Bagian paling manusiawi dari pernyataan Tito adalah pembelaannya terhadap para pemimpin lokal. Ia menekankan bahwa kepala daerah bukanlah sosok yang kebal. Mereka juga adalah bagian dari komunitas yang terdampak.
"Wah mereka setengah mati. Kasian rakyatnya. Kasian juga kepala daerahnya. Dia pun mungkin terdampak juga keluarganya," imbuhnya.
Pernyataan ini mengingatkan publik bahwa di balik jabatan, para kepala daerah adalah manusia yang juga sedang berjuang, mungkin mengalami kehilangan, dan menghadapi tekanan psikologis yang berat.
Klasifikasi Bencana: Tidak Semua Bisa Diselesaikan di Tingkat Daerah
Tito menggarisbawahi pentingnya memahami skala atau level bencana. Menurutnya, pemerintah daerah umumnya mampu dan memang ditugaskan untuk menangani bencana-bencana kecil lokal, seperti banjir rutin atau longsor skala terbatas.
Namun, untuk bencana hidrometeorologi ekstrem seperti di Sumatera yang melumpuhkan beberapa provinsi sekaligus, kerangka penanganannya harus naik level.
Ini adalah bencana nasional yang membutuhkan mobilisasi sumber daya nasional, termasuk TNI, Polri, Basarnas, kementerian teknis, dan anggaran negara.
Baca Juga: Tragedi Banjir-Longsor Sumut: Korban Terus Bertambah, 240 Warga Tewas, 182 Hilang
Dampak dan Korban: Gambaran Suram yang Memerlukan Solidaritas
Data terbaru yang dikutip menunjukkan betapa dahsyatnya dampak bencana ini.
Hingga Selasa (2/12) pagi, Basarnas mencatat 35.682 orang telah dievakuasi, dengan korban meninggal mencapai 583 jiwa dan 553 orang masih dinyatakan hilang. Angka-angka pilu ini menjadi pengingat bahwa situasinya adalah darurat kemanusiaan.
Pernyataan Mendagri Tito Karnavian ini bukan sekedar klarifikasi, tetapi seruan untuk solidaritas dan pemahaman bersama. Ia mengajak semua pihak untuk melihat kompleksitas di lapangan, meninggalkan tudingan, dan fokus pada kerja kolektif antara pusat dan daerah.
Pesannya jelas: di tengah musibah sebesar ini, yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan, melainkan saling menguatkan dan bergotong royong.
Editor : Mahendra Aditya