RADAR KUDUS - Rencana pemerintah untuk melanjutkan wacana redenominasi rupiah kembali mencuat ke publik.
Namun, sejumlah ekonom menilai langkah itu tidak mendesak dilakukan.
Salah satunya datang dari Prof. Syafruddin Karimi, Guru Besar Ekonomi dari Universitas Andalas, yang menilai kebijakan ini lebih bersifat kosmetik ketimbang solutif.
Menurutnya, kondisi ekonomi nasional saat ini tidak membutuhkan perubahan nominal mata uang.
“Ekonomi kita dalam posisi stabil, inflasi terkendali, dan rupiah masih berfungsi baik tanpa harus diubah digitnya,” ujar Syafruddin dalam wawancara bersama RRI.
Ia menegaskan, redenominasi tidak memberikan manfaat langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Alih-alih memperkuat ekonomi, kebijakan ini justru berpotensi menimbulkan biaya besar dan kebingungan publik.
Baca Juga: Kabar Gembira! Bantuan Subsidi Upah Rp600 Ribu Disalurkan, Begini Cara Cek dan Syarat Terbarunya!
Risiko Biaya Besar dan Gangguan Psikologis Publik
Syafruddin menjelaskan, proses redenominasi bukan sekadar mencetak uang baru, tetapi melibatkan perubahan besar-besaran dalam sistem keuangan dan ekonomi.
“Pemerintah harus mengeluarkan anggaran besar untuk mencetak uang baru, mengganti label harga, memperbarui sistem akuntansi, hingga revisi kontrak bisnis. Itu semua butuh biaya dan waktu,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti efek psikologis di masyarakat yang kerap muncul dalam proses redenominasi.
Banyak negara mengalami kenaikan harga barang akibat pembulatan nilai transaksi pascaredenominasi.
“Orang sering terkecoh. Harga terlihat lebih murah karena jumlah nol berkurang, padahal nilai riilnya justru naik,” tegasnya.
Fenomena semacam ini, kata dia, bisa menciptakan ilusi ekonomi yang berbahaya jika tidak diantisipasi secara matang.
Fokus Seharusnya pada Produktivitas, Bukan Ganti Simbol
Daripada mengubah nominal mata uang, Syafruddin menilai pemerintah seharusnya fokus memperkuat fundamental ekonomi nasional.
“Yang harus dibenahi bukan angka di uang, tapi struktur ekonomi kita. Reformasi sektor riil, peningkatan produktivitas, dan efisiensi birokrasi jauh lebih penting,” tuturnya.
Ia juga menyoroti pentingnya investasi di bidang pendidikan, inovasi, dan industri berdaya saing tinggi agar ekonomi tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan.
“Kita perlu menembus pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun. Itu baru berdampak nyata bagi rakyat, bukan menghapus tiga nol di rupiah,” tambahnya.
Baca Juga: Cerita Marsinah yang Jadi Pahlawan Nasional: Buruh Perempuan yang Perjuangannya Tak Pernah Mati
Kebijakan Simbolik yang Tak Menyentuh Akar Masalah
Dalam pandangan Syafruddin, redenominasi lebih bersifat simbolik dan tidak memberi efek ganda terhadap kinerja ekonomi nasional.
“Redenominasi tidak akan menambah produktivitas, tidak mendorong ekspor, dan tidak memperbaiki daya saing global kita. Jadi, ini lebih seperti kebijakan pencitraan saja,” jelasnya.
Ia bahkan menyebut langkah tersebut sebagai “kebijakan gagah-gagahan” yang justru bisa menimbulkan kegaduhan buatan di tengah kondisi ekonomi yang sejatinya cukup stabil.
“Kita tidak perlu menciptakan guncangan baru ketika kondisi sudah baik. Fokuslah pada hal yang substansial, bukan kosmetik,” tegasnya menutup pembicaraan.
Redenominasi, Antara Gengsi dan Efektivitas
Wacana redenominasi sebenarnya sudah lama muncul di Indonesia, bahkan sejak era Gubernur BI Darmin Nasution pada 2010-an.
Namun hingga kini, kebijakan itu belum pernah direalisasikan karena pertimbangan waktu, kesiapan sistem, dan stabilitas publik.
Meski tujuannya untuk menyederhanakan transaksi dan memperkuat citra rupiah di mata internasional, banyak kalangan menilai manfaatnya tidak sebanding dengan risiko serta biaya pelaksanaannya.
Dengan inflasi yang terkendali dan nilai rupiah yang masih berfungsi efektif, para ekonom sepakat bahwa prioritas utama pemerintah seharusnya adalah penguatan daya saing ekonomi, bukan mengganti simbol nominal yang tidak berdampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat.
Editor : Mahendra Aditya