RADAR KUDUS - Pemerintah melalui Kementerian Sosial resmi memulai uji coba digitalisasi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) pada pekan kedua September 2025.
Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai lokasi pertama implementasi sistem ini.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, langkah ini bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan juga strategi besar untuk transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam distribusi bansos.
“Digitalisasi bansos adalah bukti komitmen pemerintah untuk memastikan bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” tegasnya.
Landasan Hukum Digitalisasi PKH
Uji coba ini berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
Aturan ini mengamanatkan digitalisasi sebagai instrumen utama untuk menutup celah penyimpangan, sekaligus mempercepat layanan publik di sektor sosial.
Dengan digitalisasi, proses validasi penerima bansos tidak lagi bergantung pada rekomendasi manual semata.
Data penerima akan diproses secara objektif, berbasis DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), serta diverifikasi dengan sistem teknologi terbaru.
Baca Juga: Nama Anda Belum Muncul Penerima Bansos PKH-BPNT 2025? Begini Cara Daftar DTSEN Pakai HP
Besaran Bantuan PKH 2025
Bantuan dalam program PKH tetap diberikan dalam bentuk uang tunai, dengan besaran yang berbeda sesuai kategori penerima. Berdasarkan data Kemensos tahun 2025, rincian bantuannya adalah:
-
Ibu hamil/masa nifas: Rp3 juta per tahun
-
Anak usia dini (0–6 tahun): Rp3 juta per tahun
-
Anak SD: Rp900 ribu per tahun
-
Anak SMP: Rp1,5 juta per tahun
-
Anak SMA: Rp2 juta per tahun
-
Lansia dan penyandang disabilitas berat: Rp2,4 juta per tahun
-
Korban pelanggaran HAM berat: Rp10,8 juta per tahun
Nominal ini disalurkan secara bertahap sepanjang tahun, mengikuti jadwal pencairan triwulanan yang sudah ditetapkan Kemensos.
Baca Juga: 11 Jenis Bansos Kemensos 2025, Cek Syarat Baru dan Cara Daftar DTSEN di HP Anda
Partisipasi Publik Jadi Kunci
Meski teknologi menjadi ujung tombak, pemerintah sadar bahwa keterlibatan masyarakat tetap penting.
Masyarakat diberikan ruang untuk mengusulkan, menyanggah, bahkan mendaftarkan diri secara langsung melalui aplikasi digital yang sudah disiapkan.
Selain itu, ribuan pendamping sosial dan aparat kelurahan akan diturunkan untuk membantu warga yang belum terbiasa menggunakan gawai.
Langkah ini untuk memastikan tidak ada keluarga miskin yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses teknologi.
“Kami siapkan sumber daya manusia agar masyarakat tidak kesulitan. Semua bisa mengakses, baik yang melek teknologi maupun yang masih awam,” ujar Mensos Saifullah Yusuf.
Baca Juga: Sudah Daftar Bansos tapi Belum Dapat Jawaban? Begini Cara Jitu Agar Pengajuan Cepat Diproses
Harapan dan Target Digitalisasi PKH
Digitalisasi bansos diyakini bisa menciptakan dampak besar. Pertama, akurasi data penerima meningkat karena sistem terus diperbarui dan tervalidasi secara real time.
Kedua, pemerintah bisa mengukur keberhasilan program setiap tahun, termasuk berapa banyak keluarga miskin yang berhasil “naik kelas” dan keluar dari status penerima bantuan.
Di Banyuwangi sendiri, tingkat kemiskinan pada 2024 tercatat 6,59 persen, sedikit di bawah rata-rata nasional 8,57 persen.
Jika digitalisasi berjalan mulus, wilayah ini bisa jadi model sukses pengentasan kemiskinan berbasis teknologi.
Potensi Hemat Rp14 Triliun per Tahun
Salah satu poin paling mencengangkan adalah hasil kajian bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Digitalisasi PKH diprediksi dapat menghemat anggaran negara hingga Rp14 triliun per tahun.
Efisiensi ini muncul karena:
-
Berkurangnya duplikasi data penerima.
-
Minimnya potensi penyelewengan dana.
-
Sistem penyaluran lebih cepat dan tanpa perantara berlapis.
Dengan demikian, anggaran yang dihemat bisa dialihkan untuk memperluas jangkauan program sosial lain atau memperkuat layanan dasar masyarakat.
Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT September 2025: Begini Cara Cek Nama Penerima Lewat Aplikasi & Situs Kemensos
Tantangan yang Harus Diantisipasi
Meski menjanjikan, digitalisasi bansos bukan tanpa tantangan. Masalah literasi digital masyarakat, akses internet di pelosok, serta kesiapan infrastruktur menjadi catatan penting.
Namun, pemerintah optimistis semua kendala itu bisa diatasi dengan kerja sama antara Kemensos, pemerintah daerah, dan pendamping sosial.
“Ini bukan sekadar proyek teknologi, tapi transformasi besar untuk kesejahteraan rakyat,” kata Mensos.
Digitalisasi PKH adalah babak baru dalam sejarah penyaluran bansos di Indonesia. Dengan sistem yang lebih terbuka, objektif, dan efisien, penerima bantuan diharapkan lebih tepat sasaran.
Banyuwangi kini jadi laboratorium awal. Jika uji coba berhasil, seluruh Indonesia akan segera mengikuti. Harapannya, bukan hanya bantuan yang sampai dengan lebih cepat, tetapi juga jumlah keluarga miskin yang bisa keluar dari garis kemiskinan semakin besar setiap tahun.
Kemensos optimistis, digitalisasi ini akan menjadi fondasi kuat untuk menutup celah kecurangan, mengurangi beban negara, dan menciptakan keadilan sosial yang nyata.
Editor : Mahendra Aditya