RADAR KUDUS - Penjarahan dan perusakan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon pada Sabtu (30/8/2025) tak sekadar meninggalkan kerusakan bangunan.
Peristiwa ini ikut melumpuhkan sejumlah layanan publik penting, menimbulkan kerugian besar, sekaligus memunculkan pertanyaan soal keamanan aset negara.
Pemerintah Kabupaten Cirebon saat ini masih berjibaku menghitung total kerugian yang ditimbulkan. Dari fasilitas informasi, taman kota, hingga sarana perkantoran, hampir semua sektor terkena imbas.
Aset Publik Ikut Jadi Korban
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, menegaskan bahwa kerugian tidak berhenti pada kerusakan gedung DPRD saja.
Fasilitas publik milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ikut terdampak.
“Kerugian sedang dihitung. Bukan hanya gedung dewan yang terkena, tetapi juga megatron milik Diskominfo, lampu taman, hingga fasilitas galeri di Taman Pataraksa. Semua akan dihitung oleh inspektorat,” ujarnya, Senin (1/9/2025).
Megatron yang biasanya digunakan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat kini hancur total.
Menurut Kepala Diskominfo, Bambang Sudaryanto, kerusakan tersebut membuat salah satu kanal komunikasi publik tidak bisa lagi difungsikan.
“Itu aset informasi publik yang cukup vital. Sekarang kondisinya sudah tidak bisa diperbaiki,” ungkap Bambang.
Baca Juga: Remaja Ikut Jarah Kantor DPRD Madiun, Wali Kota Maidi: Semua Akan Kami Cek dan Identifikasi!
Kerusakan di Ruang Terbuka Hijau
Kepala DLH Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, turut menegaskan bahwa sektor lingkungan juga tak luput dari serangan massa. Lampu taman, pot bunga, hingga bangunan kaca galeri di Taman Pataraksa hancur lebur.
“Belum ada angka pasti. Tapi kerusakan di taman cukup signifikan dan akan memengaruhi estetika ruang publik,” kata Dede.
Bahkan rumput sintetis di kawasan taman pun dijarah, menambah panjang daftar aset publik yang rusak.
DPRD Kehilangan Data Penting
Di sisi lain, DPRD Kabupaten Cirebon sendiri mengalami kerugian internal yang tak kalah berat. Hilangnya sejumlah data serta dokumen penting menjadi masalah serius.
Hingga kini, sekretariat DPRD masih menimbang langkah pemulihan yang tepat, terutama terkait data yang hilang.
Tak hanya fasilitas fisik, kerusakan ini juga mengganggu proses administrasi dan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah. Situasi ini menambah beban pemerintah daerah yang tengah fokus melakukan inventarisasi kerugian.
Baca Juga: Polri Buka Suara soal Penjarahan Massal: Dari Sri Mulyani, Ahmad Sahroni sampai Eko Patrio
Pemerintah Kelabakan Cari Anggaran
Pertanyaan besar kini mengarah pada sumber dana pemulihan. Hendra Nirmala mengakui, pemerintah belum bisa memastikan dari pos anggaran mana biaya perbaikan akan diambil.
“Kita lihat dulu total kerugian. Kalau dari Belanja Tak Terduga (BTT), perlu dipastikan cukup atau tidak. Karena ini bukan hanya gedung dewan, tapi juga fasilitas publik yang dirusak,” jelasnya.
Skema penggunaan dana BTT melalui BPBD sedang dikaji. Opsi lain adalah pergeseran anggaran dari pos DPRD, namun keputusan final masih menunggu hasil inventarisasi.
Baca Juga: Polri Buka Suara soal Penjarahan Massal: Dari Sri Mulyani, Ahmad Sahroni sampai Eko Patrio
Pertanyaan Soal Keamanan Aset Publik
Peristiwa ini menyoroti lemahnya pengamanan aset negara. Bagaimana mungkin fasilitas vital bisa begitu mudah dijarah tanpa antisipasi berarti?
Kerusakan parah di berbagai sektor menimbulkan konsekuensi jangka panjang. Bukan hanya soal biaya perbaikan, tapi juga gangguan pada layanan publik yang seharusnya dinikmati masyarakat luas.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari pemerintah, tidak hanya soal pemulihan fisik, tetapi juga jaminan agar insiden serupa tak terulang.
Penjarahan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon menjadi sinyal darurat bagi keamanan fasilitas publik.
Megatron hancur, taman kota rusak, data DPRD hilang, dan layanan publik ikut terganggu. Pemerintah memang berjanji memulihkan semua kerusakan, tetapi tanpa strategi jelas, proses ini diperkirakan berjalan panjang dan penuh tantangan.
Editor : Mahendra Aditya