Digitalisasi Bansos Diyakini Bisa Kurangi Kemiskinan, Luhut Klaim 34 Juta Orang Terangkat dari Garis Miskin

Jakarta – Pemerintah kembali menaruh harapan besar pada program digitalisasi bantuan sosial (bansos).

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, optimistis langkah ini mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang.

Bahkan, ia memperkirakan ada 34 juta orang miskin yang bisa terangkat dari kondisi rentan jika digitalisasi berjalan sesuai rencana.

Pernyataan ini ia sampaikan usai konferensi pers di Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2025.

“Kalau semua mekanisme digitalisasi bansos diterapkan dengan baik, pengurangan kemiskinan akan sangat signifikan,” tegas Luhut.

Baca Juga: Banyuwangi Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional, Bupati Ipuk Hadiri Rakor di Jakarta

Pilot Project Dimulai dari Banyuwangi

Program ini akan dijalankan pertama kali di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025.

Setelah itu, penerapan akan diperluas ke berbagai wilayah lain di Indonesia secara bertahap.

Pemerintah melalui Komite Percepatan Transformasi Digital menargetkan digitalisasi bansos menjadi pintu masuk perbaikan sistem distribusi bantuan yang selama ini kerap menuai kritik.

Agenda besar komite sendiri tak hanya fokus pada bansos, tetapi juga mencakup digitalisasi perizinan usaha serta peningkatan integrasi komponen Digital Public Infrastructure (DPI) yang menjadi tulang punggung ekosistem digital nasional.

Mengatasi Masalah Penyaluran Bansos

Digitalisasi bansos diyakini bisa menjawab berbagai persoalan klasik, seperti ketidaktepatan sasaran penerima.

Selama ini, pemerintah masih menghadapi inclusion error (orang yang tidak berhak mendapat bantuan) maupun exclusion error (warga miskin yang seharusnya menerima justru terlewat).

Melalui sistem baru, penerima manfaat bisa melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri menggunakan aplikasi.

Sementara di sisi pemerintah, data penerima akan terhubung secara otomatis dengan berbagai lembaga, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Indonesia, ATR/BPN hingga Samsat.

Dengan proses lintas lembaga ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas semakin kuat, sekaligus meminimalisasi peluang penyalahgunaan dana.

Data BPS vs Proyeksi DEN

Meski optimistis, data resmi menunjukkan tantangan yang tidak kecil. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang.

Angka ini jauh lebih rendah dibanding klaim potensi pengurangan 34 juta orang miskin yang disampaikan DEN.

Anggota DEN, Arief Anshory Yusuf, menjelaskan proyeksi itu merupakan skenario terbaik yang bisa terjadi selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, ada dua syarat utama: pertumbuhan ekonomi nasional harus stabil dan cukup tinggi, serta seluruh program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat miskin—termasuk digitalisasi bansos—benar-benar terlaksana tanpa hambatan.

Arief juga menyoroti soal metode pengukuran kemiskinan yang digunakan BPS. Menurutnya, standar yang dipakai sudah 27 tahun tidak diperbarui, sehingga kurang mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Bila metode penghitungan tidak diubah, maka penurunan jumlah orang miskin diperkirakan hanya akan berkisar di angka 2 juta jiwa.

Baca Juga: Digitalisasi Bansos Pertama Diuji Coba di Banyuwangi, Target Hemat Rp500 Triliun

Tantangan Implementasi

Digitalisasi bansos bukan tanpa hambatan. Beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah antara lain:

1. Infrastruktur digital di daerah – masih ada wilayah terpencil dengan akses internet terbatas.

2. Literasi digital masyarakat – tidak semua penerima bansos memahami penggunaan aplikasi atau verifikasi digital.

3. Sinkronisasi data antar-lembaga – diperlukan sistem integrasi yang kuat agar tidak terjadi tumpang tindih data.

Namun, Luhut menegaskan pemerintah berkomitmen penuh memperbaiki mekanisme ini. “Digitalisasi bukan sekadar gaya-gayaan, tapi untuk mempercepat keadilan sosial. Kita ingin bantuan sampai tepat sasaran,” katanya.

Harapan Pemerintahan Prabowo

Program digitalisasi bansos menjadi bagian dari prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain soal kesejahteraan rakyat, pemerintah juga menekankan agenda deregulasi dan percepatan investasi sebagai strategi menggerakkan ekonomi nasional.

Dengan kombinasi program perlindungan sosial yang lebih akurat dan kebijakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan, pemerintah optimistis angka kemiskinan bisa ditekan jauh lebih rendah.

Transparansi Jadi Kunci

Selain meningkatkan efektivitas distribusi, digitalisasi bansos juga diyakini menjadi alat kontrol sosial. Prosesnya bisa dipantau secara langsung oleh masyarakat, sehingga peluang manipulasi semakin kecil.

Dengan keterbukaan ini, masyarakat diharapkan bisa ikut mengawal jalannya program agar benar-benar memberi manfaat nyata bagi kelompok miskin dan rentan.

Digitalisasi bansos adalah proyek ambisius yang digadang-gadang mampu mengurangi jumlah penduduk miskin secara signifikan di Indonesia.

Meski masih ada perbedaan antara data BPS dan proyeksi DEN, pemerintah percaya bahwa dengan dukungan teknologi, transparansi, serta partisipasi masyarakat, target pengurangan kemiskinan bisa tercapai.

Jika berhasil, digitalisasi bansos bukan hanya soal pembaruan sistem, melainkan juga langkah besar menuju pemerataan kesejahteraan di era pemerintahan baru.

Editor : Mahendra Aditya