JAKARTA - Unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (25/8/2025) berlangsung ricuh.
Ribuan massa yang tergabung dalam aksi bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang melonjak drastis hingga lebih dari Rp100 juta per bulan.
Namun, di tengah situasi panas di Senayan, Istana Negara menyatakan belum memantau perkembangan demo tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan fokus pemerintah hari itu tertuju pada upacara penganugerahan tanda jasa dan kehormatan.
Baca Juga: Jakarta Lumpuh: Aksi 25 Agustus Ricuh, Transjakarta Ubah Rute Layanan, Jurnalis Jadi Korban
Istana Konsentrasi Pemberian Tanda Kehormatan
Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto pada hari yang sama memberikan 141 tanda jasa dan tanda kehormatan negara.
Penghargaan itu ditujukan bagi putra-putri terbaik bangsa yang dinilai berjasa di bidangnya masing-masing.
“Kami belum monitor demo. Saat ini kami konsentrasi memberikan penghormatan kepada mereka yang betul-betul berjasa bagi bangsa dan negara,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo ingin menjadikan tradisi pemberian gelar dan tanda jasa sebagai penghargaan rutin.
Meski sudah ada 141 penerima, Prabowo merasa jumlah itu masih kurang karena masih banyak anak bangsa yang berprestasi dan layak diapresiasi.
Beberapa tokoh politik yang menerima tanda kehormatan tingkat tinggi, yakni Bintang Republik Indonesia Utama, adalah Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua MPR Ahmad Muzani.
Akar Demonstrasi: Gaji DPR Membengkak
Sementara itu, ribuan orang memenuhi jalanan di depan kompleks parlemen untuk menyuarakan penolakan kenaikan gaji DPR periode 2024–2029.
Sebanyak 580 legislator disebut kini menerima gaji bersih sekitar Rp100 juta per bulan. Lonjakan pendapatan itu dipicu tambahan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta.
Isu gaji fantastis tersebut mencuat di ruang publik sejak pekan lalu dan memicu gelombang kritik. Banyak pihak menilai kenaikan pendapatan anggota dewan tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat yang sedang sulit.
DPR Klaim Siap Terima Aspirasi
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pihaknya akan menampung aspirasi masyarakat yang datang berunjuk rasa. Menurutnya, kritik publik adalah bahan introspeksi bagi lembaga legislatif.
“Kami imbau masyarakat atau adik-adik yang menyampaikan aspirasi ke DPR agar tertib dan mengikuti aturan yang berlaku,” kata Dasco.
Meski demikian, imbauan tersebut tidak serta-merta menenangkan massa di lapangan. Aksi yang awalnya berjalan damai berubah ricuh saat siang hari.
Baca Juga: Ricuh Demo 25 Agustus: Massa Protes Gaji DPR Lebih Rp100 Juta, Polisi Tembakkan Gas Air Mata
Kericuhan di Senayan
Sekitar pukul 13.00 WIB, bentrokan pecah setelah massa merangsek mendekati pagar gedung DPR.
Aparat kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Kepulan gas membuat massa panik dan berlarian ke berbagai arah.
Sejumlah demonstran tampak melompati pembatas jalan hingga memasuki jalur tol di depan kompleks parlemen.
Polisi kemudian membentuk barikade untuk mendorong massa mundur ke arah Jalan Gerbang Pemuda.
Barisan aparat yang membawa tameng terus merangsek maju, sementara sebagian demonstran tetap bertahan di sekitar pagar DPR/MPR/DPD. Ketegangan berlangsung hingga sore hari, meski perlahan kondisi mulai terkendali.
Istana dan DPR di Persimpangan Publik
Kontras dengan suasana tegang di Senayan, di Istana Negara justru berlangsung khidmatnya upacara pemberian tanda jasa.
Momentum ini menunjukkan adanya perbedaan fokus antara istana dan publik yang sedang resah.
Bagi masyarakat, isu gaji DPR yang fantastis mencerminkan jurang lebar antara elite politik dan kehidupan rakyat sehari-hari.
Sementara itu, pemerintah menilai penganugerahan tanda jasa sebagai upaya menjaga tradisi penghormatan bagi putra bangsa.
Ketegangan politik dan sosial yang muncul dari aksi 25 Agustus menambah daftar panjang kritik terhadap parlemen.
Gelombang demonstrasi ini juga memperlihatkan bahwa isu kesejahteraan pejabat publik bisa memicu kemarahan besar jika tidak dikelola dengan baik.
Hingga Senin sore, massa aksi masih bertahan di sekitar Senayan meski aparat terus berjaga ketat. Teriakan penolakan terhadap gaji DPR tetap menggema, menandakan isu ini belum akan reda dalam waktu dekat.
Sementara itu, Istana menegaskan bahwa fokus mereka hari itu adalah penghormatan kepada sosok-sosok yang dianggap berjasa.
Namun, ketidakselarasan antara situasi di jalanan dan aktivitas di istana memperlihatkan jurang komunikasi yang harus segera dijembatani.
Apakah suara rakyat yang menolak privilese besar anggota dewan akan direspons dengan serius, atau justru terpinggirkan oleh agenda formal kenegaraan? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan arah kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga legislatif ke depan.
Editor : Mahendra Aditya