RADAR KUDUS - Fraksi Partai Demokrat menegaskan bahwa kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Dalam rapat paripurna DPR RI ke-2 Masa Sidang I pada Selasa (19/8/2025), anggota Fraksi Demokrat Andi Muzakir menyampaikan pandangan umum fraksi yang menyoroti pentingnya program kenaikan gaji ASN.
“Program peningkatan gaji ASN tidak boleh dilupakan,” ujar Andi saat memaparkan sikap Demokrat terhadap agenda prioritas pemerintah tahun depan.
Baca Juga: Kenaikan Gaji PNS, TNI, Polri, dan Pensiunan 2025: Menanti Kepastian dari Pidato Presiden Prabowo
Ia menekankan bahwa arah kebijakan anggaran harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara luas, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, energi, infrastruktur, ekonomi kreatif, pemberdayaan UMKM, hingga pertahanan dan keamanan.
Selain itu, Demokrat juga mendorong percepatan sertifikasi halal untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.
Tidak Masuk Agenda Presiden
Sikap Fraksi Demokrat ini berbeda dengan pidato Presiden Prabowo Subianto pada Jumat sebelumnya, ketika menyampaikan Rancangan APBN 2026 beserta Nota Keuangan di hadapan DPR.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti sejumlah program prioritas seperti pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian kerakyatan.
Namun, isu terkait gaji ASN sama sekali tidak disebutkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut mempertegas hal tersebut. Menurutnya, ruang fiskal pemerintah pada 2026 belum memungkinkan adanya kenaikan gaji ASN.
“Untuk gaji ASN, kita melihat belum ada fiscal space di tahun 2026 karena mayoritas anggaran diarahkan pada program prioritas nasional,” tegas Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan 2026, akhir pekan lalu.
Baca Juga: Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu 2025 Disesuaikan dengan UMP Setiap Provinsi, Begini Aturannya
Defisit Masih Lebar
Berdasarkan rancangan yang disampaikan pemerintah, belanja negara tahun 2026 direncanakan mencapai Rp3.786,5 triliun.
Sementara itu, target penerimaan negara hanya sebesar Rp3.147 triliun. Kondisi ini membuat defisit anggaran diproyeksikan menyentuh Rp638,8 triliun atau setara 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Dengan kondisi fiskal tersebut, usulan Demokrat terkait kenaikan gaji ASN diperkirakan akan menjadi salah satu isu krusial dalam pembahasan APBN 2026 di DPR. (*)
Editor : Mahendra Aditya