JAKARTA – Peran ulama perempuan dalam dinamika keagamaan Indonesia kembali mendapat sorotan akademik.
Pengasuh Pondok Pesantren Hasyim Asyari, Hindun Anisah, MA, resmi meraih gelar doktor setelah mempertahankan disertasi yang menelaah eksistensi ulama perempuan melalui kajian Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).
Dalam sidang promosi doktor di Aula Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Bogor pada Senin (18/8), Hindun memaparkan disertasinya berjudul “Gerakan Ulama Perempuan Indonesia, Studi atas Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) sebagai Gerakan Baru Perempuan Indonesia.”
Menurutnya, KUPI bukan sekadar forum pertemuan, melainkan sebuah gerakan strategis yang mampu menjawab tantangan zaman.
“KUPI diharapkan menjadi platform dinamis yang memperjuangkan keadilan substantif melalui fikih yang ramah perempuan,” kata Hindun, yang akrab disapa Neng Hindun, Rabu (20/8).
Hindun menegaskan bahwa kehadiran KUPI harus dipandang sebagai gerakan transformatif yang menggabungkan beberapa aspek penting: intelektual, sosial-keagamaan, advokasi, serta kebijakan publik.
Dengan begitu, keberadaan ulama perempuan tidak hanya simbolis, tetapi juga nyata dalam memberi kontribusi terhadap pembangunan bangsa.
“Ini bukan gerakan sesaat, melainkan sebuah langkah berkelanjutan dengan program-program yang bisa bergema ke seluruh penjuru Indonesia,” ujarnya.
Dalam disertasinya, Hindun menguraikan bahwa eksistensi ulama perempuan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan.
Salah satunya adalah resistensi masyarakat terhadap keberadaan perempuan sebagai pemegang otoritas keagamaan. Padahal, jika merunut sejarah Islam, peran ulama perempuan telah muncul sejak masa-masa awal.
“Fenomena inilah yang pada 2023 menjadi salah satu isu utama dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Dari sinilah saya terdorong untuk meneliti lebih jauh sekaligus menjadikannya tema utama dalam penelitian doktoral saya,” ungkapnya.
Hindun juga menyoroti adanya stereotipe gender yang masih melekat pada ulama perempuan. Hambatan tersebut, kata dia, kerap membatasi ruang gerak perempuan baik dalam kepemimpinan keluarga, organisasi keagamaan, maupun masyarakat luas.
Selain stereotipe, Hindun mencatat sejumlah faktor yang membuat peran ulama perempuan belum maksimal.
Mulai dari keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi, minimnya peluang memegang posisi strategis di organisasi keagamaan, hingga keterlibatan dalam pengambilan keputusan penting.
Menurutnya, kondisi itu harus diatasi dengan membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan agar mereka bisa tampil sebagai tokoh keagamaan yang berpengaruh. “Melalui KUPI, eksistensi ulama perempuan dapat lebih diakui, serta memberi kesempatan mereka diberdayakan baik secara intelektual maupun sosial,” jelasnya.
Jejak Akademik dan Latar Belakang
Hindun lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1974 dari keluarga besar ulama Nahdlatul Ulama. Kiprahnya di dunia pendidikan dan pesantren telah diwarnai pengalaman panjang, termasuk menempuh studi master antropologi di Belanda.
Kini, dengan gelar doktor yang baru disandang, ia berharap dapat semakin memperkuat gerakan perempuan di ranah keagamaan.
Dengan kehadiran KUPI, Hindun optimistis bahwa ulama perempuan dapat semakin menegaskan eksistensi mereka di tengah masyarakat.
Lebih jauh, ia menilai keberadaan ulama perempuan mampu memberikan warna baru dalam diskursus keislaman di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan isu-isu keadilan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat.
“Ulama perempuan memiliki peran strategis. Dengan penguatan kapasitas intelektual dan sosial, mereka akan mampu menjawab tantangan kontemporer sekaligus berkontribusi nyata bagi bangsa,” pungkasnya.(*)
Editor : Mahendra Aditya