RADAR KUDUS - Isu yang menyeret nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mencuat setelah potongan video beredar luas di media sosial.
Video tersebut menampilkan seolah-olah dirinya menyebut profesi guru sebagai beban negara. Menanggapi kabar itu, Sri Mulyani angkat bicara dan meluruskan informasi yang dinilainya menyesatkan.
Klarifikasi Sri Mulyani
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @smindrawati pada Selasa (19/8/2025), Bendahara Negara itu menegaskan bahwa video yang beredar merupakan hoaks.
Ia menilai konten tersebut telah dipotong tidak utuh dan direkayasa menggunakan teknologi deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI).
“Potongan video yang beredar yang menampilkan seolah-olah saya menyatakan guru sebagai beban negara adalah hoax. Faktanya, saya tidak pernah menyatakan bahwa guru sebagai beban negara,” tegasnya.
Sri Mulyani mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengonsumsi informasi yang tersebar di dunia maya. “Marilah kita bijak dalam bermedia sosial,” tambahnya.
Asal-Usul Video yang Dipelintir
Video yang menjadi sumber kontroversi itu disebut berasal dari pidato Sri Mulyani dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 7 Agustus 2025.
Namun, isi pidatonya ternyata berbeda dengan narasi yang dipelintir di media sosial.
Dalam forum tersebut, Sri Mulyani sebenarnya menyoroti isu rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia yang kerap menjadi sorotan publik.
Banyak keluhan di media sosial yang menyebut profesi pendidik kurang dihargai karena imbalan yang diterima tidak sebanding dengan tanggung jawab besar mereka.
“Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar. Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara,” ungkapnya dalam pidato aslinya.
Fokus pada Tantangan Anggaran
Menurut Sri Mulyani, permasalahan kesejahteraan guru dan dosen menjadi tantangan serius dalam pengelolaan APBN.
Ia menyebutkan bahwa gaji para tenaga pendidik memang menyedot anggaran yang cukup besar. Pertanyaan yang ia lontarkan dalam forum itu adalah mengenai skema pembiayaan: apakah seluruh kebutuhan gaji guru dan dosen harus ditanggung penuh oleh negara, atau ada kemungkinan melibatkan partisipasi masyarakat.
“Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat,” ujarnya dalam pidato tersebut.
Pernyataan ini, kata Sri Mulyani, sama sekali bukan berarti menempatkan guru sebagai beban negara.
Melainkan, bentuk pemikiran terbuka mengenai bagaimana mencari solusi terbaik agar kualitas pendidikan bisa meningkat tanpa membebani anggaran secara berlebihan.
Isu Pendidikan dan APBN
Kesejahteraan tenaga pendidik selalu menjadi topik hangat di Indonesia. Guru dan dosen berperan penting dalam mencetak generasi bangsa, namun kerap kali menghadapi keterbatasan finansial.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memang menanggung porsi besar anggaran pendidikan, salah satunya untuk gaji pendidik, baik yang berstatus PNS maupun non-PNS.
Di sisi lain, anggaran negara harus dibagi dengan berbagai kebutuhan lain, seperti pembangunan infrastruktur, subsidi energi, hingga program jaminan sosial. Hal inilah yang membuat pemerintah perlu melakukan perhitungan cermat.
Melalui pidatonya di ITB, Sri Mulyani ingin menekankan bahwa perbaikan kesejahteraan guru tetap menjadi perhatian pemerintah, meski tantangan fiskal tidak bisa diabaikan.
Namun, pidato tersebut justru dipotong dan disalahgunakan hingga menimbulkan kesalahpahaman publik.
Pentingnya Literasi Digital
Kasus video deepfake yang menyeret nama Sri Mulyani ini kembali membuka mata publik tentang bahaya informasi palsu di era digital.
Deepfake memungkinkan manipulasi audio dan visual sehingga orang bisa dibuat seolah-olah mengucapkan sesuatu yang tidak pernah terjadi.
Kejadian ini mempertegas perlunya literasi digital bagi masyarakat. Publik diminta tidak langsung percaya pada konten yang beredar di media sosial, melainkan melakukan verifikasi melalui sumber resmi.
Sri Mulyani sendiri menegaskan, ia akan terus fokus pada tugasnya sebagai Menteri Keuangan untuk memastikan pengelolaan fiskal negara berjalan baik, termasuk dalam menjawab tantangan di sektor pendidikan.
Editor : Mahendra Aditya