Jakarta – Polemik soal penghasilan wakil rakyat kembali mencuat ke ruang publik. Kali ini datang dari Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, yang secara terbuka menyebutkan bahwa anggota Dewan bisa mengantongi gaji bersih atau take home pay hingga Rp100 juta setiap bulan.
Pernyataan itu diungkap Hasanuddin dalam sebuah wawancara yang kemudian ramai diperbincangkan setelah tayang di akun resmi TikTok Forum Keadilan.
Ia menjelaskan bahwa angka Rp100 juta itu bukan semata gaji pokok, melainkan akumulasi dari berbagai tunjangan yang diberikan negara.
Baca Juga: Ramai Isu Gaji DPR Tembus Rp100 Juta per Bulan, Jika Dihitung Sekitar Rp3 juta Per Hari
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR
Hasanuddin menjelaskan bahwa gaji pokok anggota DPR sendiri tidaklah sebesar yang sering dipersepsikan publik.
Namun, angka tersebut melonjak setelah ditambah tunjangan-tunjangan resmi, salah satunya kompensasi pengganti rumah dinas.
“Siapapun itu, buat kami sudah cukup gaji itu. Kemudian, ditambah uang karena tidak punya rumah. Ditambah Rp50 juta, jadi take home pay Rp100 juta. So what gitu loh?” ujar Hasanuddin.
Menurutnya, tunjangan rumah tersebut diberikan lantaran saat ini tidak semua anggota DPR menempati rumah dinas. Sebagai kompensasi, pemerintah menyediakan tambahan sekitar Rp50 juta per bulan. Ditambah dengan gaji dan tunjangan lain, angka bersih yang diterima bisa mencapai Rp100 juta.
Dengan jumlah itu, kata Hasanuddin, penghasilan anggota DPR setara dengan Rp3 juta per hari. Ia pun menegaskan dirinya bersyukur atas fasilitas yang diterima.
“Rp3 juta per hari. Bayangkan kalau dengan wartawan berapa? Mohon maaf ya. Saya bersyukur sekali,” imbuhnya.
Latar Belakang Pernyataan Hasanuddin
Pernyataan Hasanuddin tersebut bukan muncul tanpa konteks. Ia menanggapi komentar Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse, yang sebelumnya mengaku sulit mencari uang halal selama menjadi wakil rakyat.
Zulfikar menyebut, posisi anggota DPR kerap dihadapkan pada berbagai godaan. Walau demikian, ia menegaskan dirinya berupaya keras untuk tidak menyentuh uang haram, termasuk praktik korupsi.
Pernyataan Zulfikar inilah yang kemudian memantik diskusi publik mengenai besarnya penghasilan anggota Dewan, serta bagaimana para wakil rakyat mengelola keuangan mereka di tengah sorotan masyarakat.
Kontroversi Publik
Ucapan Hasanuddin soal gaji bersih Rp100 juta per bulan tentu memicu beragam tanggapan. Di satu sisi, ada yang menilai wajar karena tugas anggota DPR penuh tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan negara.
Namun di sisi lain, sebagian masyarakat menilai angka tersebut terlalu tinggi, apalagi jika dibandingkan dengan rata-rata gaji pekerja di Indonesia.
Sebagai gambaran, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata upah buruh atau pekerja formal di Indonesia pada 2024 berkisar Rp3,2 juta hingga Rp4,5 juta per bulan.
Angka tersebut jauh di bawah penghasilan wakil rakyat yang disebutkan Hasanuddin.
Perbedaan mencolok inilah yang kerap menimbulkan pro dan kontra. Publik menyoroti kesejahteraan tinggi yang diterima anggota DPR, sementara sebagian besar rakyat masih berjuang dengan pendapatan pas-pasan.
Baca Juga: Pidato Kenegaraan: Prabowo Alokasikan Rp178,7 Triliun untuk Pendidikan, Gaji PNS Tak Disinggung
Transparansi Jadi Sorotan
Meski pernyataan Hasanuddin bisa dianggap sebagai bentuk keterbukaan, isu soal gaji DPR sebenarnya sudah berulang kali diperdebatkan. Transparansi mengenai gaji dan tunjangan pejabat publik, termasuk DPR, menjadi tuntutan masyarakat demi menghindari kesalahpahaman.
Berdasarkan data yang pernah dipublikasikan, anggota DPR memang memiliki gaji pokok yang relatif kecil, yakni sekitar Rp4,2 juta.
Namun, tunjangan melekat seperti tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan keluarga, hingga tunjangan kehormatan dan perjalanan dinas membuat jumlah totalnya membengkak.
Belum lagi tunjangan komunikasi, dana aspirasi, dan fasilitas lain yang melekat pada jabatan sebagai wakil rakyat.
Jika dikalkulasikan secara keseluruhan, jumlahnya bisa mencapai puluhan juta, bahkan ratusan juta rupiah setiap bulan sebagaimana disampaikan Hasanuddin.
Antara Kebutuhan dan Etika
Besarnya penghasilan anggota DPR juga kerap dikaitkan dengan tuntutan gaya hidup pejabat. Banyak yang menilai jumlah itu wajar mengingat para wakil rakyat kerap dituntut tampil representatif, menghadiri berbagai acara resmi, hingga melakukan perjalanan dinas ke dalam dan luar negeri.
Namun, tak sedikit pula yang menilai gaji dan tunjangan jumbo tersebut seharusnya diimbangi dengan kinerja nyata.
Kritik publik umumnya muncul ketika kinerja DPR dianggap tidak maksimal, sementara fasilitas dan penghasilan yang diterima justru sangat tinggi.
Hasanuddin sendiri menegaskan bahwa dirinya merasa cukup dengan gaji dan tunjangan yang diberikan negara.
Dengan begitu, ia mendorong para anggota DPR untuk tetap fokus bekerja melayani rakyat tanpa harus tergoda mencari penghasilan tambahan yang tidak sah.
Penutup
Pernyataan blak-blakan TB Hasanuddin soal gaji bersih anggota DPR sebesar Rp100 juta per bulan kembali membuka diskusi lama tentang kesejahteraan pejabat negara.
Terlepas dari pro dan kontra, hal ini menunjukkan bahwa isu penghasilan wakil rakyat masih menjadi perhatian publik.
Pada akhirnya, transparansi dan kinerja menjadi kunci. Selama gaji dan tunjangan besar itu diimbangi dengan kinerja yang sesuai harapan rakyat, kesejahteraan anggota DPR bisa dianggap sebagai investasi bagi kualitas demokrasi dan pemerintahan. Namun, jika tidak, wajar bila publik terus mempertanyakan proporsionalitasnya.
Editor : Mahendra Aditya