Jakarta – Sorotan publik kembali mengarah ke gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024–2029. Pasalnya, angka penghasilan yang diterima para wakil rakyat mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan, atau jika dihitung rata-rata setara Rp3 juta per hari.
Besaran gaji itu diungkap langsung oleh anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Ia menyebut tambahan penghasilan itu muncul karena para legislator tidak lagi memperoleh fasilitas rumah dinas.
“Sekarang anggota DPR tidak mendapat rumah dinas. Sebagai gantinya, ada tambahan sekitar Rp50 juta. Jadi, total take home pay lebih dari Rp100 juta. Kalau dibagi per hari, sekitar Rp3 juta. Saya pribadi sudah merasa cukup dengan itu,” kata Hasanuddin blak-blakan.
Pernyataan Hasanuddin sontak menuai perhatian, terutama di tengah kondisi masyarakat yang masih kesulitan menyesuaikan diri dengan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Perbandingan antara penghasilan wakil rakyat dengan rakyat yang mereka wakili tampak begitu jomplang.
Baca Juga: Viral Isu Gaji DPR Rp 3 Juta per Hari, Pengamat: Bukti Jauhnya Empati Wakil Rakyat
Ironi Pendapatan Wakil dan Rakyat
Untuk memberi gambaran, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indonesia per Februari 2025 hanya Rp78,6 juta per tahun.
Jika dibagi rata dalam 365 hari, maka penghasilan harian masyarakat berada di kisaran Rp215 ribu.
Artinya, gaji harian anggota DPR hampir 14 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan rata-rata penghasilan masyarakat.
Kondisi ini mempertegas jurang ketimpangan yang sering disuarakan publik, bahwa kesejahteraan pejabat negara melesat jauh sementara rakyat masih berjuang untuk bertahan.
Laporan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga menambah kontras situasi. Indeks Menabung Konsumen (IMK) pada Juli 2025 tercatat di level 82,2, turun 1,6 poin dibanding bulan sebelumnya.
Direktur Group Riset LPS, Seto Wardono, menyebut penurunan itu terjadi karena meningkatnya beban pengeluaran rumah tangga, terutama untuk biaya pendidikan di awal tahun ajaran baru.
“Turunnya IMK menunjukkan niat menabung masyarakat melemah. Faktor utamanya adalah lonjakan pengeluaran rumah tangga, meskipun ada stimulus ekonomi jangka pendek dari pemerintah,” jelas Seto.
Respons Sesama Legislator
Sikap terbuka Hasanuddin mengenai angka gaji anggota DPR dianggap sebagai respons terhadap pernyataan rekannya di Senayan.
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, sebelumnya menyinggung soal sulitnya mendapatkan uang halal dalam dunia politik.
Arse menilai praktik korupsi bukan hanya persoalan politikus, melainkan sudah merambah ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.
“Bahkan dalam keluarga, soal keuangan sering tidak sepenuhnya transparan. Yang penting, kebutuhan istri dan anak tercukupi. Kita hanya bisa berusaha mendapatkan penghasilan dengan cara yang benar, walaupun memang sulit,” ujar Arse dalam diskusi yang digelar ICW pada Senin (11/8/2025).
Menurutnya, tantangan terbesar adalah menjaga tanggung jawab moral dalam mencari nafkah dengan cara yang halal.
Meski begitu, pengakuan Arse memperlihatkan adanya kesadaran bahwa politik kerap diidentikkan dengan ruang yang rawan penyimpangan.
Beban Rakyat Semakin Berat
Di tengah pengakuan para legislator mengenai penghasilan mereka, masyarakat luas masih bergelut dengan realita sulit. Data BPS dan LPS memperlihatkan daya beli rakyat tidak berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan pejabat.
Dengan penghasilan harian sekitar Rp215 ribu, mayoritas masyarakat hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok, tanpa ruang lebih untuk tabungan maupun gaya hidup.
Kondisi ini membuat jurang ketimpangan semakin nyata ketika dibandingkan dengan penghasilan DPR yang bisa mencapai Rp3 juta per hari.
Kritik pun mengemuka. Sebab, para wakil rakyat seharusnya menjadi representasi kebutuhan dan aspirasi publik, namun kenyataannya tingkat kesejahteraan mereka jauh melampaui yang diwakili.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat atau justru lebih banyak mengakomodasi kepentingan elit politik.
Transparansi dan Akuntabilitas
Kenaikan gaji anggota DPR tidak terlepas dari kebijakan negara dalam memberikan tunjangan dan fasilitas.
Namun, isu transparansi kerap menjadi sorotan. Publik menuntut agar seluruh komponen penghasilan pejabat, mulai dari gaji pokok, tunjangan, hingga fasilitas pengganti, disampaikan secara terbuka.
Bagi rakyat, keterbukaan informasi mengenai gaji pejabat penting untuk memastikan bahwa anggaran negara dikelola secara adil dan efisien.
Tanpa transparansi, ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan semakin menguat.
Penutup
Pernyataan Hasanuddin mengenai gaji lebih dari Rp100 juta per bulan, yang jika dihitung sekitar Rp3 juta per hari, menjadi potret nyata betapa timpangnya kesejahteraan pejabat dan masyarakat.
Sementara rakyat masih berjibaku dengan pendapatan rata-rata Rp215 ribu per hari, wakil mereka justru menikmati angka belasan kali lipat lebih besar.
Fakta ini tidak hanya menyoroti isu gaji anggota DPR, tetapi juga mempertegas kebutuhan akan kebijakan yang lebih pro-rakyat, transparansi dalam penggunaan anggaran negara, serta kesadaran wakil rakyat untuk benar-benar menjalankan mandat konstitusi: mensejahterakan masyarakat yang mereka wakili.
Editor : Mahendra Aditya