RADAR KUDUS - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah pada tahun 2026.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 164,4 triliun untuk memperkuat sektor pangan, yang dianggap sebagai pondasi penting kemandirian bangsa.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Prabowo dalam pidato RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di hadapan anggota parlemen di Jakarta, Jumat (14/8/2025).
Dalam paparannya, Prabowo menegaskan bahwa kemandirian pangan adalah kunci agar Indonesia tidak bergantung pada negara lain.
Baca Juga: Efisiensi APBN 2026: Prabowo Targetkan Defisit Turun, APBN Tanpa Defisit di 2028
“Kita harus mencapai swasembada pangan, terutama beras dan jagung. Harga-harga harus stabil, petani makmur, nelayan sejahtera, dan konsumen aman. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan,” ujar Prabowo.
Delapan Agenda Prioritas dan Fokus Pangan
Ketahanan pangan merupakan salah satu dari delapan agenda prioritas pemerintahan Prabowo.
Langkah-langkah strategis sudah dipersiapkan, mulai dari pembangunan infrastruktur pertanian hingga pemberian dukungan langsung kepada petani dan nelayan.
Untuk mencapai swasembada pangan, Prabowo merencanakan pencetakan sawah baru, distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran, penyediaan bibit unggul, pengadaan alat pertanian modern, serta pembiayaan murah bagi petani.
Pemerintah juga akan memastikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah terjaga demi keuntungan petani.
“Kita akan mencetak sawah baru, menyalurkan pupuk bersubsidi secara tepat, mendukung bibit unggul, memberikan alat mesin pertanian modern, serta menjamin harga gabah di tingkat petani,” tegasnya.
Anggaran Besar untuk Lumbung Pangan dan Pupuk Bersubsidi
Pemerintah mengalokasikan Rp 53,3 triliun untuk penguatan lumbung pangan dan cadangan strategis.
Sementara itu, subsidi pupuk pada tahun 2026 akan mencapai Rp 46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk.
Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga produktivitas pertanian sekaligus meringankan beban petani.
Selain itu, Perum Bulog akan mendapat dukungan anggaran Rp 22,7 triliun untuk menjalankan fungsinya sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga stabilitas harga di pasar.
“Bulog kita perkuat agar mampu melindungi petani sekaligus menjaga daya beli masyarakat,” jelas Prabowo.
Pemangkasan Regulasi Demi Efisiensi
Prabowo juga memaparkan hasil nyata dari langkah deregulasi di sektor pertanian. Sejak awal masa pemerintahannya, ia menghapus 145 regulasi yang dianggap menghambat penyaluran pupuk.
Dampaknya terasa signifikan, dengan produksi beras nasional meningkat dan stok di gudang pemerintah kini mencapai lebih dari 4 juta ton.
Harga beras pun relatif stabil, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kesejahteraan petani. Prabowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan ini di masa mendatang.
“Cerita sukses ini akan kita teruskan. Regulasi yang rumit kita pangkas agar petani bisa bekerja tanpa hambatan,” tambahnya.
Ketahanan Pangan Sebagai Strategi Kedaulatan
Bagi Prabowo, ketahanan pangan bukan sekadar urusan sektor pertanian, melainkan strategi pertahanan nasional.
Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sendiri akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat di kancah global.
Ia menilai, dengan cadangan beras yang memadai, stabilitas harga, dan kesejahteraan petani yang terjaga, Indonesia bisa terhindar dari gejolak pangan akibat krisis global.
Visi 2026: Pangan Cukup, Petani Makmur, Harga Stabil
Melalui anggaran besar dan kebijakan yang terintegrasi, pemerintah menargetkan tercapainya kedaulatan pangan pada akhir periode.
Target swasembada beras dan jagung menjadi tolok ukur utama keberhasilan, diikuti dengan peningkatan pendapatan petani, stabilitas harga pangan, dan jaminan pasokan bagi masyarakat.
Prabowo menutup pidatonya dengan penegasan bahwa pemerintah akan bekerja keras memastikan program ketahanan pangan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.
Editor : Mahendra Aditya