RADAR KUDUS - Indonesia menduduki posisi keempat sebagai negara penghasil beras terbesar di dunia.
Data ini merujuk pada laporan Food Outlook Biannual Report on Global Food Markets yang dirilis oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) pada Juni 2025.
Dalam dokumen tersebut, diperkirakan volume produksi beras nasional selama periode 2025-2026 mencapai sekitar 35,6 juta ton.
Baca Juga: Pilihan Menu Sarapan yang Diklaim Para Pakar Bisa Menambah Usia Harapan Hidup
Saat ini, cadangan beras pemerintah telah melampaui angka 4 juta ton.
Secara detail, sebanyak 1,8 juta ton berasal dari sisa impor beras tahun 2024 yang masih tersimpan di gudang Perum Bulog, sedangkan 2,5 juta ton lainnya merupakan hasil pembelian dari petani lokal.
“Saat ini total stok mencapai 4,15 juta ton. Perlu dicatat, 1,8 juta ton berasal dari pengalihan stok tahun lalu dan 2,5 juta ton sisanya adalah hasil serapan domestik terbaik,” jelas Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, pada Senin (23/6/2025).
Sementara itu, India berada di urutan teratas dengan jumlah produksi beras sebesar 146,6 juta ton.
Disusul Tiongkok dengan 143 juta ton di posisi kedua, dan Bangladesh dengan 40,7 juta ton menempati peringkat ketiga.
Dengan estimasi produksi nasional tersebut, Arief menegaskan bahwa pemerintah melalui Bulog akan memaksimalkan pembelian beras dalam negeri.
Artinya, impor beras tidak menjadi pilihan utama sepanjang tahun 2025-2026.
“Cadangan beras Bulog di wilayah Sumatera Barat saat ini menjadi salah satu yang paling memadai, yakni mencapai 17.900 ton, sehingga sangat cukup untuk menjaga kestabilan,” ujarnya.
Di sisi lain, pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masih menunggu persetujuan terkait Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan.
Padahal, Bapanas sebelumnya menargetkan distribusi SPHP beras bisa dimulai akhir Juni ini.
Pemerintah harus segera melakukan operasi pasar mengingat harga beras di tingkat konsumen mengalami kenaikan.
“Kenaikan harga beras di sejumlah daerah saat ini sudah mencapai 5 hingga 10 persen, namun kami masih menunggu keputusan ABT untuk SPHP. Kami telah melaporkan hal ini ke Kemenkeu,” ungkap Arief.
“Selanjutnya, bersama Komisi IV DPR RI, kami ingin menyusun rencana keuangan untuk tahun 2026. Harapannya, seluruh kegiatan seperti SPHP, bantuan pangan dalam dan luar negeri, sudah memiliki anggaran tetap dan tidak lagi menunggu pencairan ABT,” tambahnya. (Octa Afriana A)
Editor : Ali Mustofa