RADAR KUDUS - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat usai menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Barat, Gabryel Alexander Etwiorry.
Permintaan maaf itu disampaikan Dedi melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, menanggapi polemik pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme yang baru-baru ini menuai pro dan kontra.
"Maafkan kalau saya selalu bikin kegaduhan," tulis Dedi dalam unggahannya. Ia mengakui bahwa sejumlah langkah dan kebijakan yang ia ambil selama menjabat kerap menimbulkan kontroversi dan tidak sepenuhnya diterima masyarakat.
Baca Juga: HEBOH! Viral Video Dokter Kandungan Diduga Lecehkan Pasien Saat USG
Dedi mengatakan, dirinya sadar bahwa tindakan cepat yang ia ambil kerap menimbulkan pertanyaan soal prosedur dan aturan.
Meski demikian, ia juga menyebut bahwa sebagian masyarakat justru merasa puas dengan pendekatannya.
“Saya jadi pemimpin hidup di antara dua, yang suka dan tidak suka, yang menyetujui dan yang tidak menyetujui. Dan keduanya adalah warga saya, warga Jawa Barat, meskipun sekarang yang berkomentar bukan rakyat Jawa Barat saja,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kritik merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat. “Saya menerima otokritik itu dengan baik, karena sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan,” katanya.
Ormas GRIB Tantang Diskusi Terbuka
Polemik memuncak ketika Gabryel Alexander Etwiorry, Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Barat, secara terbuka menantang Dedi Mulyadi untuk berdiskusi aktif membahas kebijakan pembentukan Satgas Antipremanisme.
Dalam tayangan podcast Titik Temu yang diunggah Sabtu (12/4/2025), Gabryel menyebut pernyataan Dedi soal ormas sebagai preman menyesatkan.
“Saya tantang terbuka untuk diskusi aktif. Ayo, kita ngobrol supaya masyarakat tidak menstigma ormas seakan-akan buruk. Statement Bapak itu bagi kami menyesatkan,” ujar Gabryel.
Baca Juga: PROFIL Muhammad Syafril Firdaus, Dokter Kandungan yang Diduga Lecehkan Pasien Saat USG
Ia bahkan mengundang langsung Dedi ke kantornya untuk berdialog, sembari menyampaikan keinginannya memahami definisi "premanisme" yang digunakan Dedi.
“Saya ingin belajar dari Bapak, saya ingin tahu pemahaman preman itu yang kayak gimana. Sampai hari ini saya belum paham,” katanya.
Gabryel juga menegaskan bahwa upaya pemberantasan premanisme seharusnya tidak hanya menyasar ormas, tetapi juga masuk ke tubuh birokrasi.
“Kami pun akan membentuk satgas untuk memberantas premanisme di birokrasi. Jangan sampai seolah-olah premanisme itu hanya milik ormas,” tegasnya.
Rangkaian Aksi Premanisme yang Diungkap Dedi
Sebelumnya, Dedi Mulyadi membeberkan sejumlah aksi ormas yang dinilai mengganggu ketertiban masyarakat. Di antaranya adalah tindakan intimidasi terhadap sekuriti di Kota Bekasi dan aksi anarkis di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.
Baca Juga: LINK Video Dokter Kandungan Diduga Lecehkan Pasien Saat USG, Dinkes Buka Suara
1. Dinas Kesehatan Ditaburi Sampah
Pada Selasa (18/3/2025), sejumlah anggota ormas Laskar Merah Putih mendatangi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi di Sukamahi, Cikarang Pusat.
Mereka marah karena Kepala Dinas tidak berada di tempat, lalu melempar tong sampah, mengotori lantai dengan tanah merah, dan membuang air pembuangan AC ke depan lobi.
Kepala Polsek Cikarang Pusat AKP Elia Umboh menyebut bahwa insiden tersebut sempat membuat pegawai Dinkes merasa takut dan tidak nyaman dalam bekerja. Aksi mereka terekam kamera CCTV dan beredar luas di media sosial.
Salah satu video bahkan menunjukkan interaksi tegang antara anggota ormas dan pegawai ASN yang berseragam cokelat, serta pernyataan mengejek dari salah satu anggota ormas di depan kamera.
Meski demikian, insiden tersebut berakhir damai setelah dilakukan mediasi. Laskar Merah Putih menyampaikan permintaan maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
2. Aksi ‘Jagoan Cikiwul’ di Kota Bekasi
Kasus lain yang menjadi perhatian publik adalah aksi intimidasi oleh pria bernama Suhada, yang menyebut dirinya sebagai "Jagoan Cikiwul".
Ia memalak sebuah perusahaan plastik di Bantargebang, Kota Bekasi, dengan dalih meminta THR.
Merasa tidak dihargai setelah hanya diberi uang Rp20 ribu, Suhada mengancam akan menutup akses jalan ke pabrik tersebut.
Baca Juga: KRONOLOGI Dokter Kandungan yang Diduga Lecehkan Pasien Saat USG
Dalam video yang beredar, ia mengklaim menguasai seluruh pabrik di wilayah itu dan mengatakan dirinya "turun gunung" demi membela negara.
Aksinya mendapat sorotan luas karena disertai ancaman dan intimidasi terhadap sekuriti yang sedang bertugas.
Dorongan Evaluasi Menyeluruh
Polemik pembentukan Satgas Antipremanisme ini membuka ruang diskusi publik soal batas-batas kewenangan ormas dan peran pemerintah dalam menjaga ketertiban.
Sementara Gabryel mendorong evaluasi menyeluruh termasuk ke dalam birokrasi, Dedi tetap berpegang pada pendekatan tegas untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.
Kini, publik menantikan apakah tantangan diskusi terbuka dari GRIB Jaya akan direspons secara langsung oleh Gubernur Dedi Mulyadi, atau justru menjadi momentum evaluasi lebih luas terhadap keberadaan ormas dan praktik premanisme di berbagai sektor.
Editor : Ali Mustofa