KUDUS – DPRD Kabupaten Kudus menargetkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 dapat diselesaikan sebelum November 2026 berakhir.
Langkah percepatan ini dilakukan agar berbagai program pembangunan daerah bisa mulai direalisasikan sejak awal tahun anggaran.
Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, penyusunan anggaran harus sejalan dengan visi dan misi serta program prioritas Bupati Kudus.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp778,82 miliar atau setara 41,80 persen dari total pendapatan daerah.
“Kami upayakan sebelum akhir bulan ini sudah selesai. Tentunya program kegiatan sudah menyesuaikan visi-misi dan program prioritas Bupati Kudus,” katanya.
Masan menegaskan, DPRD tidak hanya berfokus pada penyelesaian pembahasan RAPBD, tetapi juga akan mengawasi pelaksanaan anggaran setelah ditetapkan menjadi APBD.
Menurutnya, penyerapan anggaran perlu dilakukan secara terencana sejak awal tahun.
Dengan begitu, kegiatan pembangunan tidak menumpuk menjelang akhir tahun dan manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan masyarakat.
Anggaran daerah tersebut akan diarahkan untuk mendukung berbagai sektor, antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta program strategis lainnya.
Di bidang kesehatan, salah satu program yang menjadi perhatian adalah TKGS.
“Jangan sampai pelaksanaan APBD menumpuk di akhir tahun. Kami ingin program bisa berjalan sejak awal tahun sehingga manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menjelaskan, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan PAD.
Upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah.
Pemerintah juga akan memperbarui data potensi pendapatan, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, serta memperluas penggunaan transaksi nontunai.
Selain itu, pengelolaan piutang daerah akan diperkuat.
Koordinasi pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor juga menjadi bagian dari strategi peningkatan pendapatan.
Sam’ani menegaskan, optimalisasi PAD tersebut diupayakan tanpa harus menaikkan tarif pajak maupun retribusi. (dik)
Editor : Ali Mustofa