KUDUS – Ratusan mahasiswa di Kabupaten Kudus menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kudus pada Selasa sore.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Dalam aksinya, para mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Bersatu (AMB) juga membawa berbagai poster bernada kritik.
Di antaranya bertuliskan “Mandat Rakyat, Kerja Tertutup”, “Sutopo Dewan Anti Kritik”, hingga “Aparat Menjaga Keamanan, Bukan Menjaga Kekuasaan” yang dibentangkan di pagar kantor bupati.
Perwakilan massa aksi, Nurrohmah Tanaya, menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah.
Pertama, mereka mendesak penghentian program MBG serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kedua, menuntut perlindungan kesejahteraan guru.
Ketiga, meminta pemerintah mengembalikan arah kebijakan ekonomi nasional agar lebih berpihak kepada rakyat.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), serta meminta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan terkait.
Mereka juga menekankan pentingnya prioritas pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kesejahteraan guru, beasiswa daerah, serta penguatan riset dan inovasi.
Tuntutan lainnya mencakup penghentian aktivitas tambang ilegal serta pemulihan kerusakan lingkungan.
Terakhir, mahasiswa meminta DPRD Kudus membuka akses transparansi penuh terhadap seluruh proses kerja legislatif melalui publikasi dan siaran langsung rapat serta pengambilan keputusan.
Tanaya juga menyayangkan ketidakhadiran Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton yang dinilai tidak menemui massa aksi.
Ia turut menyoroti komentar salah satu anggota DPRD di media sosial yang dianggap merendahkan mahasiswa.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris bersama unsur forkopimda menandatangani seluruh tuntutan mahasiswa.
Pemerintah daerah juga menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.
Selain itu, Bupati menyebutkan bahwa setiap SPPG akan dilengkapi CCTV yang terkoneksi dan dapat diakses publik, serta akan dilakukan perbaikan jaringan dalam waktu dua bulan ke depan. (gal)
Editor : Ali Mustofa