KUDUS – Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah menegaskan bahwa antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Kudus akhir-akhir ini bukan merupakan tanda kelangkaan solar.
Hal itu disampaikan Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Taufiq Kurniawan, menanggapi pernyataan Aptrindo terkait dugaan kelangkaan menjelang akhir tahun.
Taufiq menjelaskan, secara regulasi, kelangkaan hanya terjadi jika ada kekosongan stok BBM akibat gangguan distribusi seperti bencana alam atau kerusuhan.
Baca Juga: Milad Muhammadiyah, UMKU Tekankan Misi Kesejahteraan
Sementara itu, kondisi di SPBU wilayah Kudus dan Jateng–DIY saat ini tidak mengalami kekosongan stok.
“Terminologi kelangkaan itu jelas. Fakta di lapangan, BBM tersedia bahkan melimpah. Jadi antrean tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai kelangkaan,” tegasnya.
Ia memaparkan bahwa total stok solar di wilayah Jawa Tengah dan DIY mencapai 175.193 kiloliter, dengan konsumsi harian 6.610 kiloliter.
Ketahanan stok tercatat 15,6 kali lipat dari kebutuhan harian.
“Dengan ketahanan sebesar itu, bahkan jika konsumsi melonjak 15 kali lipat dalam sehari pun masih bisa tertangani,” ujarnya.
Menurut Taufiq, antrean terjadi karena adanya peningkatan permintaan menjelang akhir tahun.
Banyak sektor seperti industri, proyek, logistik, hingga pabrik sedang mengejar target akhir tahun, sehingga frekuensi pembelian solar meningkat.
Baca Juga: Ekskavasi Situs Patiayam Fokuskan Penyelamatan Fosil untuk Edukasi Publik
“Saat ritme pembelian naik, otomatis muncul antrean. Tapi barangnya tetap ada dan masyarakat pasti dapat solar,” jelasnya.
Ia meminta masyarakat, termasuk pengguna jasa angkutan, untuk tidak menilai antrean SPBU sebagai indikasi kelangkaan.
Edukasi ini penting agar informasi yang beredar tidak memicu kekhawatiran berlebihan.
“Antrian itu fenomena momentum, bukan kelangkaan. Kami memastikan penyaluran di SPBU Kudus aman,” kata Taufiq.
Pertamina, lanjutnya, selalu menyalurkan BBM sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah untuk tiap SPBU.
Jika terdapat ketidaksesuaian antara kuota dan kebutuhan lapangan seperti disampaikan Aptrindo, pihak asosiasi dapat mengusulkan penyesuaian kepada pemerintah daerah hingga pusat.
“Pertamina hanya menyalurkan sesuai kuota resmi. Jika kuotanya perlu dievaluasi, itu menjadi kewenangan pemerintah melalui BPH Migas,” ujarnya.
Taufiq juga menyampaikan bahwa pihaknya tidak memonitor proses pengajuan penambahan kuota oleh dinas perdagangan atau koperasi karena jalurnya berada langsung pada pemerintah daerah dan provinsi.
“Sampai saat ini belum ada informasi dari BPH Migas terkait penambahan kuota SPBU,” tambahnya.
Dengan stok yang aman dan suplai stabil, Pertamina memastikan kebutuhan solar di Kudus tetap terpenuhi hingga akhir tahun.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Antrean bukan tanda langka, stok tetap aman,” kata Taufiq. (dik)
Editor : Mahendra Aditya