KUDUS – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kudus, Mardijanto, menyoroti dua persoalan penting di daerahnya yang tengah menjadi perhatian publik yaitu lambatnya progres perbaikan Gelanggang Olahraga (GOR) Bung Karno Kudus atau GOR Wergu Wetan dan krisis jumlah siswa di sejumlah sekolah dasar negeri.
Kedua isu ini dinilai mencerminkan tantangan serius di bidang pembangunan infrastruktur dan pendidikan.
Dalam kunjungan lapangan ke proyek renovasi GOR Wergu Wetan, Mardijanto menemukan bahwa progres pekerjaan fisik masih tergolong rendah.
Dari total anggaran Rp 1,1 miliar yang digelontorkan melalui APBD, realisasi pembangunan baru mencapai sekitar tujuh persen.
“Angkanya cukup besar, tapi realisasi fisiknya baru sekitar tujuh persen. Nanti sekitar satu bulan lagi kami akan turun lagi untuk melihat sejauh mana perkembangannya,” ujarnya.
Komisi D, lanjutnya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap proyek publik berjalan sesuai rencana.
Ia menilai, keterlambatan tersebut harus segera dicarikan solusi agar fasilitas olahraga kebanggaan warga Kudus itu bisa segera dimanfaatkan masyarakat.
“Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek yang bersumber dari APBD, terutama yang berkaitan dengan fasilitas publik,” tegasnya.
Mardijanto juga menyayangkan ketidakhadiran pihak perencana dan pelaksana proyek saat kunjungan dilakukan.
Akibatnya, beberapa detail teknis seperti ketebalan material hingga spesifikasi parket belum dapat dikonfirmasi.
“Saya ingin ke depan saat kami melakukan pemantauan, pihak terkait hadir agar informasi teknis bisa diperoleh langsung di lapangan,” tambahnya.
Usai meninjau GOR, Mardijanto menyoroti permasalahan lain yang dinilai tak kalah mendesak, yakni menurunnya jumlah siswa di sejumlah SD negeri di Kudus.
Ia menyebut, bahkan ada sekolah yang kini hanya memiliki satu murid aktif.
“Ini perlu evaluasi menyeluruh, terutama pada kinerja kepala sekolah. Kalau tidak siap menjalankan tugas, sebaiknya diganti,” tegasnya.
Menurutnya, fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta.
Sekolah swasta dinilai lebih adaptif dalam menarik minat siswa, sementara sekolah negeri kehilangan daya tarik karena kepala sekolah kurang memahami karakter masyarakat lokal.
“Idealnya, kepala sekolah berasal dari warga lokal agar memahami situasi sosial dan bisa melakukan pendekatan yang tepat dengan masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti kekosongan jabatan kepala sekolah definitif di beberapa SD yang masih diisi pelaksana tugas (PLT).
Kondisi ini diperparah dengan rendahnya minat guru untuk menjadi kepala sekolah karena tunjangan yang kecil.
“Rata-rata guru enggan menjabat kepala sekolah karena tunjangan dan insentifnya kecil. Harus ada peningkatan kesejahteraan agar mereka termotivasi,” tuturnya.
Sebagai langkah solusi, Mardijanto mendorong Dinas Pendidikan Kudus untuk menggelar pelatihan dan workshop bagi para guru serta calon kepala sekolah.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, semangat, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman.
“Guru dan kepala sekolah perlu mendapat pembinaan berkelanjutan. Tidak cukup hanya asesmen, tapi juga pelatihan yang aplikatif agar mutu pendidikan kita meningkat,” katanya.
Melalui pengawasan intensif terhadap proyek publik dan evaluasi dunia pendidikan, Komisi D DPRD Kudus menegaskan komitmennya untuk memastikan pembangunan di sektor olahraga dan pendidikan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (dik)
Editor : Mahendra Aditya