KUDUS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus menyelenggarakan workshop bersama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Universitas Semarang (USM).
Kegiatan ini bertemakan Sinkronisasi Kebijakan Legislatif dan Eksekutif dalam penyusunan APBD 2024.
Workshop ini diselenggarakan di Hotel Gets Kota Semarang, tanggal 23-25 November. Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran stakeholder yang berkompeten.
Seperti, dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Rektor Universitas Semarang (USM), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah (Jateng), dan salah seorang motivator yang turut memberikan pemaparan untuk anggota dewan.
Ketua DPRD Kudus, H. Masan mengatakan ada beberapa penyampaian materi yang dipaparkan dari kegiatana tersebut.
Pertama berkaitan dengan Sinkronisasi Kebijakan Legislatif dan Eksekutif dalam Penyusunan APBD 2024.
Bertujuan agar peserta mampu memahami terkait apa saja yang perlu dilakukan sinkronisasi terhadap Kebijakan Legislatif dan Eksekutif dalam Penyusunan APBD 2024.
”Kedua, Rencana Strategis Kebijakan Percepatan Pembangunan dan Sinergi Program Pembangunan Kabupaten Kudus,” katanya.
Dalam focus group discussion (FGD) internal DPRD Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perpres Nomor 53 tahun 2023.
Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
Dia menambahkan, ada beberapa hal yang dipahami dalam merumuskan APBD 2024.
Mulai dari anggaran untuk Pilkada, percepatan infrastruktur daerah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan beberapa program prioritas kepala daerah.
"Hasil dari workshop ini, menjadi acuan bagi DPRD Kudus dalam menyusun APBD 2024," tuturnya.
Masan berharap, para anggota dewan dapat memahami bagaimana rencana strategis kebijakan percepatan pembangunan.
Serta sinergi program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Kretek di tahun 2024.
Sementara itu, Kepala Bappeda Jateng, Harso Susilo juga menyampaikan terkait kebijakan pembangunan daerah tahun 2024-2026.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti meningkatnya perekonomian tangguh berdaya saing dan berkelanjutan.
Implementasinya melalui memperkuat sektor unggulan, penanaman modal, dan kemandirian fiskal.
"Ada pula melakukan pemerataan ekonomi, pengendalian inflasi, daya saing tenaga kerja, dan kesejahteraan petani," katanya.
Arah kebijakan Jawa Tengah pada 2024 adalah peningkatan perekonomian yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas.
Pada 2025, peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter.
”Sementara di tahun 2026 adalah fokus pada perekonomian daerah, kualitas sumber daya manusia, ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang dinamik,” ungkapnya. (gal/*)
Editor : Ali Mustofa