“Yang dimaksud berdasarkan OTK yakni untuk melihat desa mana saja sih yang posisi perangkat desanya masih kosong,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kudus Adi Sadhono melalui Kabid Pemberdayaan Desa Dian Noor Tamzis Hanafi.
Kedua, dikarenakan pengusulan pengisian perangkat desa itu menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Maka setiap pemerintah desa (Pemdes) juga harus siap dengan keamampuan keuangannya. “Dalam artian, setiap desa harus sudah menganggarkan pengisian perangkat desa di APBDes,” ujarnya.
Secara teknis, kepala desa mengusulkan dan meminta izin kepada bupati melalui camat, untuk pengisian perangkat desa. Setelah usulan diterima camat, maka camat akan memberikan pertimbangan atau kajian berdasarkan dua hal. OTK dan keuangan desa. Setelah dilakukan kajian, camat akan meneruskan usulan kepada bupati.
“Baru setelah mendapatkan izin bupati, maka akan ditindaklanjuti untuk penyelengaraan pendaftaran pengisian perangkat desa,” terangnya.
Tindak lanjut tersebut, ujar dia, di antaranya kecamatan bergerak membentum tim panitia tingkat kecamatan, serta desa juga bergerak membentuk tim panitia tingkat desa.
Bagi setiap pemerintah desa, ia berharap, agar segera menyampaikan surat usulan kebutuhan perangkat desa hingga awal Agustus. Karena pada bulan tersebut, pihaknya menargetkan semua usulan perangkat desa dari semua desa sudah terekap dengan rapi. Sehingga penyelenggaraan tes peserta pendaftar perangkat desa bisa dilaksanakan pada September mendatang dengan serentak.
Dia menambahkan, bagi warga Kudus yang ingin mendaftarkan diri, minimal berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas (SMA) atau yang sederajat, mengisi daftar riwayat hidup, berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.
Serta bersedia bertempat tinggal/berdomisili di wilayah desa yang dituju, apabila sudah diangkat menjadi perangkat desa. Hal itu juga berlaku bagi pendaftar dari luar daerah Kudus.
Peserta yang nantinya diterima menjadi perangkat desa, akan mendapatkan gaji atau penghasilan tetap setiap bulan. Bagi desa yang masih memiliki tanah bengkok, ujar dia, ada tunjangan tambahan penghasilan.
“Bagi desa yang masih memilki tanah bengkok, penghasilan perangkat desa Rp 2.050.000 per bulan. Sebaliknya, jika tidak ada tanah bengkok gajinya Rp 2.500.000,” tambahnya. (ark/war) Editor : Ali Mustofa