Ketua DPRD Kudus Masan menjelaskan banyak sungai-sungai yang dangkal karena adanya sedimentasi. Sehingga harus dinormalisasi. Di antaranya seperti Sungai Gelis, Sungai Wulan, hingga Sungai Juwana.
“Untuk Sungai Gelis memang sudah ada pengerukan atau normalisasi. Kalau yang lainnya masih belum,” terangnya.
Menurutnya pendangkalan juga imbas dari adanya penggundulahan hutan. Seperti yang terjadi di wilayah Patiayam. Sehingga diperlukan adanya reboisasi.
Dia menambahkan juga perlu ada optimalisasi lahan pertanian seperti di wilayah Mejobo, Jekulo, dan Undaan.
”Hasil pantauan ini akan menjadi dasar kebijakan dan mapping terkait mitigasi bencana. Tentunya ini untuk 2022. Sebab tahun ini sudah tak memungkinkan,” katanya.
Bupati Kudus HM Hartopo menyebut pemantauan dari udara dengan helikopter dimaksudkan agar dalam melihat kondisi-kondisi sungai lebih jelas. Termasuk tanggul-tanggul yang ada.
Dari pantauan udara itu dijadikan mapping untuk memetakan mana-mana saja sungai dan tanggul yang kondisinya kritis dan masih baik. Dari situ maka menjadi dasar perbaikan. Tujuannya sebagai mitigasi bencana agar dapat meminimalisasi dampak banjir.
Hartopo mengakui alami kendala dalam mitigasi bencana dengan adanya perubahan penggunaan dana cukai. Sebab anggaran yang sedianya diambilkan dari situ tak bisa digunakan karena adanya PMK 206. Yang mengatur penggunaan dana cukai.
Pihaknya menambahkan jika terkait bencana banjir tak bisa dihindari. Karena wilayah Kudus memang menjadi langganan. Untuk itu pihaknya juga sudah menempuh upaya-upaya. Sayangnya itu tak berjalan maksimal karena terbatasnya anggaran.
“Sehingga kami hanya bisa berkoordinasi dengan BBWS selaku yang bertanggung jawab terkait sungai-sungai yang ada,” jelasnya.
Dari hasil itu setidaknya sudah ada normalisasi dan penguatan tanggul-tanggul. Namun itu sifatnya terbatas juga. Karena luasnya wilayah sungai yang ditangani BBWS Pemali Juana.
”Setidaknya mulai ada penguatan tanggul-tanggul. Contohnya di Pasuruan yang kemarin sempat jebol. Juga sudah ada normalisasi di kali Gelis,” terangnya.
Tetapi Hartopo menilai itu tetap tak optimal. Sebab normalisasi harusnya juga terintegrasi dengan kali Juana. Artinya tidak cuma di satu daerah. Atau hulu saja. Harus pula di wilayah sungai hilir. Sebab aliran sungai terintegrasi.
“Semoga nanti banjirnya tak seperti tahun kemarin. Sembari berharap ke depan normalisasi bisa menyeluruh,” katanya.
Ketua Forum DAS Muria Hendy Hendro menyebut tujuh dari 25 sub-Daerah Aliran Sungai (DAS) di kawasan pegunungan Muria kritis. Itu disebabkan karena beberapa faktor seperti berkurangnya vegetasi hingga masifnya alih fungsi lahan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya daya dukung dan fungsi lingkungan sub-DAS. Sehingga meningkatkan potensi bencana.
Ketujuh sub-DAS yang kritis itu yakni sub-DAS Srep dan sub-DAS Piji yang berada di Kabupaten Kudus. Sub-DAS Sani, sub-DAS Gungwedi, dan sub-DAS Tayu yang berada di Kabupaten Pati. Serta sub-DAS Gelis dan sub-DAS Mayong yang berada di Kabupaten Jepara.
Kondisi tersebut berdampak pada potensi bencana, seperti banjir, erosi hingga longsor. Sebab daerah-daerah tersebut mengalami degradasi akibat ulah manusia.
”Mulai dari alih fungsi lahan, yang semula hutan konservasi dan lahan hijau mengalami perubahan menjadi lahan pertanian. Akibatnya itu menghilangkan tumbuhan tanaman keras dan berubah jadi tanaman musiman. Sehingga kemampuan menahan tanah dan menyerap air pada musim hujan berkurang,” jelasnya.
Selain itu juga kebutuhan lahan untuk areal pemukiman dan pabrik yang membuat area resapan air berkurang. Dampaknya, saat musim hujan air yang ditangkap dan meresap ke tanah terbatas. Sehingga volume yang masuk ke sungai meningkat. Di sisi lain daya tampung sungai semakin berkurang akibat tingginya erosi yang mempercepat sedimentasi sungai.
“Faktor lainnya karena minimnya pemahaman masyarakat serta kurangnya informasi edukatif dalam pengelolaaan sumber daya lahan dan pelestarian lingkungan,” tambahnya. (zen) Editor : Saiful Anwar