Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati menyebut penggodokan UMK bersama kabupaten lain itu sebagai ancang-ancang jika nanti data Badan Pusat Statistik (BPS) segera dirilis.
“Hasil koordinasi sebelumnya menyebutkan bahwa data BPS baru dirilis pada 5 November 2021 karena penghitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi baru dilakukan awal November. Hal itu juga sesuai aturan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36/2021 tentang Pengupahan,” jelasnya.
Rini menambahkan data dari BPS itu akan menjadi acuan dalam penentuan UMK per masing-masing daerah. Sebab ada item-item tertentu seperti upah minimum provinsi (UMP), kebutuhan hidup layak, tingkat perekonomian, hingga UMK tahun sebelumnya.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan terkait dengan rumus baru dalam penentuan besaran UMK 2022 dengan mempertimbangkan UMK tahun sebelumnya serta data dari BPS,” terangnya. Editor : Saiful Anwar