
KUDUS – Pembahasan mengenai usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus 2027 belum menghasilkan kesepakatan antara perwakilan pengusaha dan pekerja.
Kedua pihak masih memiliki pandangan berbeda mengenai acuan yang akan digunakan untuk menentukan besaran upah minimum tahun depan.
Kalangan serikat pekerja menginginkan penghitungan UMK mengacu pada standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Baca Juga: Persiku Kudus Matangkan Taktik Jelang Lawan PSGC Ciamis, Tiga Pemain Asing Bergabung
Sementara itu, pihak pengusaha lebih memilih menggunakan formula pengupahan yang telah ditetapkan pemerintah.
Perbedaan pendapat tersebut muncul dalam rapat Dewan Pengupahan yang berlangsung di kantor Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (Disnakerperinkop UKM) Kudus, Kamis (19/11).
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan Disnakerperinkop UKM Kudus, Agus Juanto, menjelaskan terdapat dua opsi yang menjadi bahan pembahasan UMK 2027.
Pertama, menggunakan formula dengan nilai alfa antara 0,5 hingga 1. Kedua, menjadikan KHL sebagai dasar penghitungan.
Dalam pertemuan tersebut, DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kudus mengajukan usulan upah sebesar 90 persen dari nilai KHL.
Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kudus mengusulkan penggunaan formula, meskipun belum menetapkan besaran nilai alfa yang akan dipakai.
“Untuk usulan upah minimum 2027 ini ada dua pilihan. Bisa menggunakan formula dengan nilai alfa 0,5 sampai 1 atau menggunakan KHL,” ujarnya.

