KARIMUNJAWA — Dinas Perikanan (DKP) Kabupaten Jepara buka suara, terkait keluhan petani rumput laut di Karimunjawa.
Hal tersebut menyusul komentar terkait program modeling budidaya rumput laut, yang mendapat dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kepala DKP Jepara Muh. Tahsin mengatakan, program tersebut dilaksanakan oleh PT Aquatec selaku penyedia.
Sebelum pelaksanaan, masyarakat disebut telah mendapatkan sosialisasi, mengenai metode dan teknologi budidaya yang diterapkan.
Bahkan, sebutnya, masyarakat turut dilibatkan dalam proses pembangunan sarana budidaya.
Pelibatan tersebut dinilai menjadi bagian dari proses transfer teknologi dan pengetahuan kepada pembudidaya.
Terkait kondisi bibit rumput laut yang disebut tidak berkembang, Tahsin menjelaskan kondisi fisik bibit yang terlihat saat ini merupakan bagian dari proses peralihan dan adaptasi setelah ditanam.
"Perkembangan rumput laut cukup baik. Dapat kami buktikan melalui dokumentasi video yang ada. Adapun kondisi fisik rumput laut yang terlihat sebagaimana dalam video tersebut merupakan proses peralihan serta adaptasi bibit ketika baru ditanam," ujarnya, Jumat (18/9).
Pada tahap awal dukungan KKP diarahkan pada kesiapan lahan budidaya sesuai regulasi dengan luasan sekitar 70 hingga 100 hektare.
Sementara progres pembangunan sarana modeling, saat ini telah mencapai lebih dari 50 persen.
Menurutnya, pembangunan modeling tersebut sekaligus mengganti atau merevitalisasi sarana budidaya rumput laut lama milik masyarakat, dengan sarana dan teknologi baru dari KKP yang memiliki nilai investasi cukup besar.
Masyarakat juga dilibatkan dalam pengerjaan pembangunan dengan mendapatkan upah yang layak.
"Ini merupakan respons KKP atas usulan Bupati Jepara yang ingin mengembangkan rumput laut di Karimunjawa. Sebelumnya, usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat pembudidaya rumput laut saat kunjungan Bupati Jepara di Karimunjawa," jelasnya.
Untuk calon penerima dan calon lokasi di Desa Kemujan, lanjut Tahsin, diinisiasi melalui proposal DKP Jepara. Penerima bantuan terdiri atas enam kelompok pembudidaya.
Sementara akses pemanfaatan lahan di zona tradisional telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), antara Balai Taman Nasional Karimunjawa dengan pembudidaya rumput laut.
Tahsin menambahkan, DKP Jepara bersama tim dari pemerintah pusat secara berkala melakukan pengawasan dan memperbarui perkembangan pelaksanaan program.
Pemantauan tersebut juga dilakukan melalui kanal komunikasi yang dibentuk oleh KKP.
Pembuatan modeling ditargetkan rampung pada 2026.
Setelah itu, program tidak langsung berhenti karena pendampingan, pengawasan, dan evaluasi akan dilakukan selama dua tahun berikutnya.
"Target pembangunan selesai tahun 2026. Pendampingan, pengawasan, dan evaluasi akan dilaksanakan dua tahun ke depan," imbuhnya.
Pihaknya menegaskan, pemerintah berharap program tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya rumput laut di Karimunjawa.
"Pemerintah ingin memberikan hal yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, bukan malah sebaliknya," pungkasnya.(fik)
Editor : Mahendra Aditya