JEPARA — Rendahnya minat kemitraan menjadi penyebab utama belum optimalnya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah kepulauan Karimunjawa.
Kondisi geografis yang terpisah laut berdampak pada tingginya biaya logistik, sehingga calon mitra penyedia bahan pangan maupun jasa dapur masih enggan terlibat.
Koordinator SPPG Kabupaten Jepara, Musthofa Wildan, menyebutkan bahwa secara ideal Karimunjawa membutuhkan lima titik SPPG untuk menjangkau seluruh penerima manfaat.
Namun hingga kini, baru empat titik tersedia, dan satu kuota SPPG mitra masih belum diminati.
“Di Karimunjawa saat ini baru ada satu SPPG yang langsung berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) dan berdiri di lahan milik Pemkab Jepara. Satu kuota SPPG mitra masih kosong, belum ada yang mengambil,” ujarnya, Jumat (23/1).
Selain itu, terdapat tiga SPPG di wilayah 3T, masing-masing berlokasi di Desa Kemujan, Parang, dan Nyamuk. Secara fisik, ketiganya telah siap beroperasi.
Namun, tantangan logistik serta keberlanjutan pasokan bahan pangan masih menjadi faktor krusial dalam operasional harian dapur gizi.
Wildan menegaskan, persoalan utama di wilayah kepulauan bukan pada pembangunan fasilitas, melainkan pada rendahnya ketertarikan mitra usaha.
“Masalahnya bukan bangunan. Infrastruktur dasar bisa terpenuhi. Tapi minat mitra rendah karena biaya distribusi tinggi, sementara skema harga masih disamakan dengan wilayah daratan,” jelasnya.
Secara keseluruhan, Kabupaten Jepara memiliki 117 titik SPPG yang telah ditetapkan kepala satuannya.
Hingga awal 2026, baru 79 SPPG yang beroperasi, menyalurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar dan kelompok B3, yakni ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Sisanya masih tertahan oleh berbagai kendala, mulai dari pemenuhan SLHS, ketersediaan penjamah makanan, kesiapan anggaran, hingga belum adanya mitra pendukung.
Pada awal 2026, SPPG yang telah berjalan melayani sekitar 234.235 penerima manfaat, termasuk tenaga kependidikan seperti guru kelas dan guru mata pelajaran yang kini juga menjadi sasaran program.
Ke depan, Jepara diproyeksikan memiliki 219 titik SPPG. Selain itu, terdapat lima titik SPPG yang dibangun di lahan Pemda, termasuk satu di Desa Karimunjawa yang kini telah dikelola langsung oleh BGN.
Untuk menarik minat mitra, SPPG Jepara berencana mengajukan usulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar diterapkan kebijakan harga khusus wilayah kepulauan, dengan melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
“Kami mendorong kebijakan yang lebih fleksibel, seperti indeks kemahalan harga—mirip skema kepulauan di daerah lain. Supaya mitra tertarik masuk dan layanan pemenuhan gizi bisa benar-benar merata,” pungkas Wildan. (fik/war)