JEPARA – Pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jepara diperketat. Sebanyak 21 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 16 kecamatan diperiksa serentak sejak sekitar pukul 03.00 WIB, Senin (14/9/2026). Pemeriksaan dilakukan sejak proses memasak untuk memastikan keamanan pangan hingga makanan siap didistribusikan.
Petugas dari Dinas Kesehatan, puskesmas, kecamatan, hingga unsur Forkopimcam turun ke sejumlah dapur SPPG. Bupati Jepara Witiarso Utomo turut memantau pelaksanaan pemeriksaan melalui koordinasi dengan para camat.
Gerakan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Bupati setelah muncul dugaan keracunan penerima manfaat MBG di Kecamatan Mlonggo. SPPG di Karimunjawa belum diperiksa karena layanan di wilayah tersebut belum beroperasi.
Pemeriksaan Dimulai dari Dapur
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Hadi Sarwoko mengatakan pemeriksaan tidak hanya melihat makanan yang sudah jadi. Petugas juga mengecek proses pengolahan sejak bahan baku disiapkan hingga makanan siap dibagikan.
“Yang kita lihat bukan hanya makanannya aman atau tidak, tetapi bagaimana prosesnya. Mulai dari bahan baku, cara memasak, tahapan pengolahan, sampai apakah semua prosedur dalam juknis benar-benar dilalui,” jelasnya.
Pemeriksaan meliputi pengambilan sampel makanan, kebersihan alat makan, air bersih, serta air minum. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat DKK Jepara Vita Ratih Nugraheni mengatakan tiga komponen tersebut menjadi bagian yang diperiksa langsung.
“Yang kita tes ada tiga, yaitu sampel makanan, usap alat makan, serta air bersih dan air minum,” terangnya.
Petugas juga mengecek kebersihan dapur dan pengelolaan limbah. Sejumlah catatan ditemukan dalam pemeriksaan, antara lain bak penampungan yang menimbulkan bau dan meluap.
Di Kalinyamatan, terdapat SPPG yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Dinas Kesehatan akan menindaklanjuti temuan tersebut melalui pemeriksaan sampel limbah untuk mengetahui kualitasnya.
Untuk tindak lanjut, Dinas Kesehatan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pengelola SPPG. Sebab, pemeriksaan dan penanganan fasilitas pengelolaan limbah tersebut berkaitan dengan pembiayaan yang menjadi tanggung jawab SPPG.
Pengawasan Berlanjut hingga Distribusi
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Hesti Prihandari mengatakan pengawasan MBG tidak berhenti pada proses memasak. Pemeriksaan selanjutnya akan menyasar tahap pemorsian.
Pada tahap tersebut, petugas akan mengecek penimbangan makanan, kesesuaian nilai gizi, hingga proses memasukkan makanan ke dalam wadah atau ompreng sesuai standar.
Tahap berikutnya adalah distribusi. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan makanan tetap dalam kondisi aman dan layak dikonsumsi hingga diterima penerima manfaat.
“Menurut surat edaran Kementerian Kesehatan, titik kritis pengelolaan pangan memang terjadi pada dini hari. Potensi kontaminasi silang sangat tinggi apabila prosedur higiene dan sanitasi tidak dilakukan dengan baik pada fase ini,” terang Hesti.
Hadi mengatakan hasil pemeriksaan 21 SPPG akan menjadi bahan evaluasi. Hasil tersebut nantinya dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni baik, sedang, dan kurang.
Ia berharap pemeriksaan menjadi evaluasi bagi pengelola SPPG untuk lebih disiplin menjalankan ketentuan dalam petunjuk teknis.
“Dengan adanya sidak seperti ini, saya yakin SPPG yang lain akan lebih aware untuk menjalankan sesuai juknis,” katanya.
Sementara itu, operasional SPPG Sekuro 01 Mlonggo yang sebelumnya mengalami dugaan keracunan telah dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk pembenahan.
Penerima manfaat di wilayah tersebut tetap mendapatkan MBG. Penyalurannya sementara dialihkan ke SPPG lain di sekitar Kecamatan Mlonggo.
Editor : M. Khoirul Anwar