KNMP Bumiharjo Jepara Masih Terkendala Permodalan

Fikri Thoharudin • Dipublikasikan Senin, 10 Agustus 2026 | 13:31 WIB
TINJAU: Menteri KKP tengah menilik area sandar dan tambatan kapal nelayan di lokasi KNMP.
TINJAU: Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyusuri satu per satu fasilitas di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dalam kunjungannya, pada Jumat (6/3).

JEPARA — Pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, masih menghadapi kendala permodalan. 

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Bumiharjo sebagai pengelola kawasan tersebut, membutuhkan dukungan modal dan kemitraan. Terutama untuk memastikan berbagai fasilitas yang telah dibangun dapat beroperasi secara optimal.

Ketua KDMP Bumiharjo, Zainal Anis, mengatakan persoalan permodalan menjadi salah satu tantangan utama dalam menjalankan KNMP. 

Hingga kini, dukungan modal untuk pengelolaan usaha belum sepenuhnya turun.

Padahal, kawasan KNMP telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang aktivitas nelayan. Mulai dari cold storage, pabrik es, fasilitas docking kapal, kios, hingga tempat pelelangan ikan.

"Kami tetap berusaha semaksimal mungkin. Kami optimistis," tuturnya, pada Jumat (7/8).

Menurut Zainal, pengelola juga masih membutuhkan mitra usaha untuk memperkuat keberlangsungan KNMP. 

Kemitraan diperlukan agar aktivitas usaha di kawasan tersebut dapat berjalan dari hulu hingga hilir, terutama dalam penyerapan dan pemasaran hasil tangkapan nelayan.

Saat ini, salah satu bentuk kemitraan yang berjalan berkaitan dengan penyewaan fasilitas cold storage maupun pemasaran hasil tangkapan melalui tengkulak lokal.

Namun, pengelola tidak ingin hanya bergantung pada satu mitra. Karena itu, koperasi masih membuka peluang untuk mencari mitra lain yang dapat mendukung keberlanjutan usaha di KNMP.

"Kami membuka dan mencari mitra yang lain," ujarnya.

Zainal mengakui program KNMP merupakan program yang bagus. 

Namun, menurutnya, masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki agar kawasan tersebut benar-benar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Salah satu kebutuhan yang paling mendesak adalah dukungan permodalan. 

Untuk mendukung operasional kawasan, koperasi telah mengajukan proposal pendanaan sebesar Rp 1 miliar, kepada Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dana tersebut direncanakan digunakan untuk mendukung pengelolaan usaha perikanan dari hulu hingga hilir. 

Adapun skema pengembaliannya direncanakan memiliki tenor hingga lima tahun.

Zainal berharap dukungan permodalan tersebut dapat membantu koperasi menjalankan berbagai kegiatan usaha di KNMP, sekaligus memperkuat pelayanan kepada nelayan.

Di tengah persoalan permodalan, pengelola KNMP Bumiharjo juga mendapatkan pendampingan dari KKP. 

Pendampingan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan, agar KNMP di berbagai daerah dapat berjalan dan dikelola secara optimal.

Pendampingan tersebut akan dilakukan setidaknya hingga 15 Agustus mendatang. KKP dijadwalkan kembali melakukan pendampingan untuk memastikan sejumlah aspek, terutama terkait kemitraan dan kesiapan operasional KNMP. Utamanya saat manajer KNMP telah ditempatkan di lokasi.

"KKP juga membimbing. Tanggal 15 Agustus sudah balik, menyampaikan laporan lapangan dari apa yang ada di KNMP Bumiharjo," imbuhnya.

Menurut Zainal, pendampingan dari KKP tidak hanya menyangkut fasilitas, tetapi juga pengelolaan operasional kawasan.

Dalam struktur pengelolaan KNMP, terdapat sejumlah manajer yang menangani bidang berbeda. 

Di antaranya bidang operasional, mutu, distribusi, dan bidang lain yang mendukung jalannya usaha. "Akan ada setidaknya lima manajer," sebutnya.

Keberadaan tenaga pengelola tersebut dinilai penting karena KNMP tidak cukup hanya dibangun secara fisik. 

Setelah fasilitas tersedia, kawasan tersebut membutuhkan sistem pengelolaan yang mampu menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan.

Pendampingan KKP terhadap pengelola akan berlangsung sekitar 20 hari. Di samping itu, proses verifikasi dari LPMUKP turut dinantikan, untuk mendukung kesiapan pengelolaan usaha di kawasan tersebut.

Zainal juga menyebutkan, proses pendampingan dan verifikasi tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum KNMP dapat berjalan secara penuh.

Sebagaimana diketahui, KNMP di Desa Bumiharjo dibangun oleh pemerintah pusat dengan nilai pembangunan mencapai sekitar Rp 22 miliar.

Anggaran tersebut mencakup pembangunan berbagai bangunan, sarana, dan prasarana pendukung. Di antaranya cold storage, pabrik es, fasilitas docking kapal, kios, tempat pelelangan ikan, serta fasilitas penunjang lainnya.

Menurut Zainal, keberadaan berbagai fasilitas tersebut menjadi modal awal untuk membangun ekosistem usaha perikanan di Bumiharjo.

Namun, pembangunan fisik tersebut perlu diikuti dengan kesiapan pengelolaan dan dukungan modal. Supaya fasilitas yang tersedia tidak berhenti sebagai infrastruktur, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan nelayan. "Ini menjadi awal. Bulan ini sudah mulai uji coba cold storage,” singkatnya.

Tahap uji coba tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum KNMP dapat dioperasikan secara penuh. Pengelola masih memastikan kesiapan fasilitas, sistem operasional, kemitraan, serta dukungan modal.

Zainal berharap seluruh persoalan yang masih dihadapi, terutama terkait permodalan dan kemitraan, dapat segera menemukan solusi.

Dengan dukungan tersebut, KNMP diharapkan tidak hanya menjadi kawasan dengan fasilitas perikanan yang lengkap, tetapi mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi nelayan sekaligus memperkuat rantai usaha perikanan di Desa Bumiharjo.

Ia optimistis KNMP dapat berkembang setelah berbagai kendala teknis, permodalan, dan kebutuhan pendukung lainnya diselesaikan.

“Harapannya ini mampu memberikan manfaat lebih besar bagi nelayan, koperasi, serta pelaku usaha perikanan di daerah ini,” pungkasnya.(fik) 

Editor : Ali Mustofa
Cold Storage Nelayan Potensi perikanan laut Jepara kkp KNMP kampung nelayan